Setoran Pajak hingga Mei Masih Turun 3%

Sabtu 11 Jun 2016 09:47Administratordibaca 198 kaliSemua Kategori

kontan 049

Periode semester pertama tahun ini hampir berakhir, Realisasi Penerimaan Pajak masih saja terkontraksi. Realisasi Penerimaan Pajak masih lebih rendah 3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi per akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun atau mencapai 26,8% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016. Sementara itu, penerimaan pajak pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 377,03 triliun.


Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang menjadi andalan pemerintah karena akan membuat penerimaan pajak secara keseluruhan lebih stabil juga tercatat masih rendah. PPh Pasal 25/29 yang mencerminkan penerimaan pajak dari orang pribadi nonkaryawan per akhir Mei baru sebesar Rp 3,4 triliun. Padahal sepanjang tahun ini Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menargetkan PPh orang pribadi nonkaryawan pada tahun ini bisa mencapai Rp 18 triliun.


"Memang untuk penerimaan PPh orang pribadi tidak langsung tercermin pada awal tahun, hasilnya belum terlihat semester pertama. Mudah-mudahan semester kedua bisa direspon pengawasannya oleh wajib pajak," kata Direktur Potensi Kepatuhan Perpajakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Yon Arsal, Jumat (10/6).


Selain itu, penurunan penerimaan pajak tersebut terjadi karena masih terkontraksinya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai dampak perlambatan ekonomi, terutama kontraksi pada PPN Impor. Lebih rendahnya PPN tersebut merefleksikan keadaan konsumsi rumah tangga sepanjang lima bulan pertama di tahun ini.


Meski demikian, Kepala Pusat Analisis Harmonisasi Kebijakan Kemkeu Luky Alfirman masih optimistis PPN pada kuartal kedua tahun ini akan positif sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat yang didorong oleh pencairan tunjangan hari raya (HHR), puasa dan lebaran.


Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Ken Dwidjugiasteadi juga menyampaikan, restitusi yang harus dibayarkan pihaknya melonjak cukup tinggi dibanding tahun lalu. Per awal Juni 2016, jumlah restitusi tercatat mencapai Rp 61 triliun. Angka tersebut naik 39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Karena lebih banyak retitusi 2015 yang baru bisa diselesaikan sekarang," ungkapnya.


Meski demikian, Ditjen Pajak masih yakin target penerimaan pajak yang diajukan dalam RAPBN-P 2016 sebesar Rp 1.343,1 triliun masih bisa dicapai dengan harapan bahwa rencana kebijakan Tax Amnesty segera disahkan dengan sumbangan penerimaan Rp 165 triliun.


Hitungan Ditjen Pajak, jika target penerimaan pajak dalam RAPBN-P 2016 dikurangi dengan potensi Tax Amnesty, yaitu menjadi Rp 1.178 triliun, angka tersebut juga masih tumbuh alamiah, yaitu 13% dari Realisasi Penerimaan Pajak tahun lalu yang sebesar Rp 1.060 triliun.

Sumber : kontan.co.id (jakarta, 10 Juni 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

Tunda Bayar Restitusi Tahun Lalu, Penerimaan Pajak 2016 TergangguTunda Bayar Restitusi Tahun Lalu, Penerimaan Pajak 2016 Terganggu

Penerimaan pajak tahun ini terancam meleset jauh dari target sebesar Rp 1.360,2 triliun. Selain ketidakjelasan nasib kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), penyebabnya adalah pembayaran restitusi pajak yang membengkak dibandingkan tahun lalu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak per akhir April lalu mencapai Rp 272,02 triliun atau 20 persen dariselengkapnya

Realisasi Penerimaan Negara Masih RendahRealisasi Penerimaan Negara Masih Rendah

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan negara sampai dengan 31 Mei 2016, mencapai Rp496,6 triliun. Realisasi ini masih rendah, hanya mencapai 27,2 persen dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp1.822,5 triliun Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengungkapkan, capaian penerimaan negara dalamselengkapnya

PENERIMAAN PAJAK: Jelang Akhir Semester I/2016, Kaltimra Baru Raih Rp7 TriliunPENERIMAAN PAJAK: Jelang Akhir Semester I/2016, Kaltimra Baru Raih Rp7 Triliun

Sampai dengan 27 Juni, realisasi penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Utara baru mencapai Rp7,09 triliun, atau setara dengan 29,07% dari target penerimaan pajak sepanjang tahun sebesar Rp23,9 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltimra Samon Jaya mengatakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak masih berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.selengkapnya

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Mei Capai Rp 364,1 TriliunPenerimaan Pajak Hingga Akhir Mei Capai Rp 364,1 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Mei 2016 telah mencapai Rp 364,1 triliun atau 26,8 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Rp 1.360,1 triliun. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan,‎ secara agregat penerimaan ini masih lebih rendah 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk penerimaan pajakselengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Suluttenggomalut Masih RendahRealisasi Penerimaan Pajak Suluttenggomalut Masih Rendah

Realisasi penerimaan pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara tercatat Rp3,07 triliun atau baru tercapai 27,91% dari total target penerimaan pajak wilayah ini pada 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Juli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk VapeJuli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk Vape

Selama ini vape atau rokok elektrik beredar bebas tanpa dikenakan pajak cukai. Namun sekitar pertengahan tahun depan, kondisi tersebut akan berubah karena Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan berencana mulai mengenakan cukai pada vape.selengkapnya

Kapan Terakhir Kali Penerimaan Pajak RI Tembus Target APBN?Kapan Terakhir Kali Penerimaan Pajak RI Tembus Target APBN?

Realisasi penerimaan perpajakan hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp858 triliun atau sekitar 66,8 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.283,6 triliun tahun ini. Dengan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak tidak tercapai pada tahun ini pun besar.selengkapnya

Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanTuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan

Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh.selengkapnya

Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakMisbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesak

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

Cari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiCari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas Pantai

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), mulai mengkaji pungutan pajak atau retribusi dari perusahaan minyak dan gas (migas) lepas pantai demi menambah pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya

Pemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorPemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mereka yang mempunyai tunggakan. Wajib pajak cukup membayar tunggakannya saja.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberi kesempatan kepada peserta pengampunan pajak (tax amnesty) untuk mendeklarasikan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Mereka tinggal mengungkapkan harta tersebut di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan Pajak

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

Pajak kendaraan memukul bisnis alat beratPajak kendaraan memukul bisnis alat berat

Bulan madu singkat. Baru saja industri alat berat merasakan manisnya bisnis lantaran kenaikan harga komoditas, eh muncul kabar buruk. Kabar tersebut adalah sepucuk surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017.selengkapnya

Pemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid IIPemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid II

Kesempatan emas dapat pengampunan pajak dibuka lagi! Pemerintah, lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk ikut program amnesti pajak jilid II.selengkapnya



 
TAGS # :