Setoran Pajak di Jatim Rerata Lampaui 20% Terhadap Target

Selasa 31 Mei 2016 18:19Administratordibaca 619 kaliSemua Kategori

bisnis 015

Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I, II, maupun III berhasil merealisasikan penerimaan pajak masing-masing di atas 20% dari target selama periode Januari – Mei 2016.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari mengatakan setoran pajak yang dibukukan pihaknya berjumlah Rp5,9 triliun. Nominal ini setara sekitar 22% dari target yang dibidik senilai Rp27 triliun sepanjang tahun ini.


“Kami memang masih yang paling sedikit realisasi dibandingkan targetnya,” katanya ditemui usai aara Sosialisasi Nota Kesepahaman tentang Penegakkan, Bantuan, dan Perlindungan Hukum, serta Pemulihan Aset di Bidang Perpajakan, di Surabaya, Selasa (31/5/2016).


Pada tahun ini sejalan dengan program tahun penegakkan hukum maka Kanwil DJP Jatim III hendak lebih fokus untuk meningkatkan jumlah wajib pajak. Sejalan dengan ini, imbuh Rudy, bukan berarti nantinya jumlah setoran pajak ikut meningkat.


Selain itu yang menjadi konsentrasinya adalah mengevaluasi kembali nilai pajak yang disetorkan. Apakah nilai tersebut sudah sesuai dengan kewajibannya. Rudy berharap secara keseluruhan ada perbaikan saat memasuki semester II/2016.


Sementara itu untuk DJP Jatim II berhasil meraup setoran pajak sekitar Rp5,2 triliun. Nilai ini setara dengan kisaran 26% terhadap target sebesar Rp19,7 triliun. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Irawan menilai dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang tidak mudah mencapai target.


“Supaya bisa menutupi kekurangan pembayaran pajak dari WP, kami tunggu proses perubahan APBN-P dan proses pembahasan regulasi tentang tax amnesty, susah mencapai Rp19,7 triliun ucapnya.


Adapun Kanwil DJP Jawa Timur I berhasil mencapai level penerimaan pajak terhadap target yang paling tinggi persentasenya. Realisasinya mencapai Rp10,7 triliun setara dengan 24% dari target. Adapun target yang dibidikpun paling tinggi ketimbang Jatim II dan III, yakni senilai Rp44,2 triliun.


Semua kantor wilayah Ditjen Pajak di Jawa Timur mengemukakan hal senada. Mereka berharap dengan ditetapkan 2016 sebagai tahun penegakkan hukum bisa mengungkit penerimaan pajak yang ada. Pasalnya sejalan dengan aksi penegakkan hukum yang intensif, wajib pajak jadi lebih taat.


Untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, Ditjen Pajak harus berupaya terus membina, meneliti, dan mengawasi. Hal ini perlu dilakukan sembari terus menjadi kerja sama dengan institusi penegak hukum lain.


Direktur Penuntutan JAM Pidsus Sugiyono mengatakan kali ini Kejaksan RI yang menjadi mitra Ditjen Pajak. “Kalau butuh pertimbangan hukum, kerja sama di bidang intelijen, dan aset recovery, bisa menghubungi kami,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Surabaya, 31 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEKantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITE

Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim II menerbitkan izin pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pertama kepada PT Adiputro Wirasejati, perusahaan yang bergerak di bidang industri karoseri bus. Hal ini terjadi setelah PT Adiputro Wirasejati memaparkan proses bisnis di Kanwil Bea Cukai Jatim II pada 9 April lalu.selengkapnya

Pertama Kalinya, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEPertama Kalinya, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITE

Kepala Kantor Bea Cukai Jatim II, Agus Hermawan menyebutkan bahwa pihaknya dengan mengusung semboyan “KITE Gencar Ekspor”, bergerak cepat dalam melakukan penggalian potensi kepada perusahaan yang memiliki potensi ekspor. Objek project management yang pertama adalah PT Adiputro Wirasejati.selengkapnya

Ditjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunDitjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliun

Kontribusi pajak para Wajib Pajak (WP) Besar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2018, realisasi penerimaan pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja mencapai Rp 418,73 triliun. Tahun ini, Ditjen Pajak menggerek target penerimaan pajak dari WP Besar sebesar 19% menjadi Rp 498,8 triliun.selengkapnya

Ditjen Bea Cukai Andalkan Penindakan Hukum untuk Capai Target Penerimaan Tahun IniDitjen Bea Cukai Andalkan Penindakan Hukum untuk Capai Target Penerimaan Tahun Ini

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan harus kerja ekstra mengejar target tahun ini. Pemerintah memasang target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 208,8 triliun, naik 7,57% dibanding target tahun lalu.selengkapnya

Bea Cukai dan Ditjen Pajak Jawa Timur lanjutkan joint programBea Cukai dan Ditjen Pajak Jawa Timur lanjutkan joint program

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak Jawa Timur melaksanakan kegiatan joint program untuk optimalkan penerimaan negara di tahun 2020. Kedua pihak memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan tersebut yang telah berlangsung sejak 2017, sebab dinilai efektif.selengkapnya

Penerimaan pajak di tahun depan bisa mencapai 97% dari targetPenerimaan pajak di tahun depan bisa mencapai 97% dari target

Tahun ini, Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak bisa mencapai 95% dari target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp 1.424 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya

Pemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonPemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak Karbon

Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan nilai ekonomi karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global.selengkapnya

APPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri PembiayaanAPPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri Pembiayaan

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno meminta agar pemerintah tidak menghapus sektor jasa keuangan dari jenis jasa yang dikecualikan pengenaan PPN. Menurutnya, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil pembiayaan kredit di bank.selengkapnya

TEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAKTEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAK

Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pemusnahan atas barang yang dinyatakan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) dan barang milik negara (BMN) pada tanggal 7-8 September 2021. Pemusnahan yang dilakukan di lahan terbuka seluas 0,9 hektare di kabupaten Mojokerto ini dihadiri oleh instansi terkait dan juga PT Sinergi Jelma Anugerah.selengkapnya



 
TAGS # :