Seskab Ajak Penyelenggara Negara Manfaatkan Amnesti Pajak

Kamis 15 Sep 2016 19:05Administratordibaca 130 kaliSemua Kategori

antara 235

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo mengajak semua penyelenggara negara memanfaatkan amnesti pajak.

"Kami di lingkungan penyelenggara negara pun, mengajak mereka memanfaatkan ini. Mungkin kontribusi uang tebusannya tidak sebesar yang diberikan kalangan pengusaha," kata Pramono Anung di Jakarta, Kamis.

Pramono mangatakan hal itu di sela sosialisasi amnesti pajak di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hadir dalam sosialisasi itu Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo.

Pramono menyebutkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku untuk semua warga negara.

"Karena itu tidak boleh ada diskriminasi, tapi pemerintah melihat tentunya yang akan memberikan kontribusi besar adalah pelaku usaha," kata Pramono.

Menurut dia, pemanfaatan oleh penyelenggara negara ditujukan untuk memberikan keyakinan bahwa memang pemerintah secara sungguh-sungguh ingin agar program amnesti pajak berjalan dengan baik, sukses dan bisa menjadi fondasi ekonomi Indonesia ke depan.

Ketika ditanya apakah Presiden Joko Widodo meminta agar para penyelenggara negara memanfaatkan amnesti pajak, Pramono mengatakan sosialisasi akan dilakukan secara menyeluruh terutama di lingkaran utama Presiden.

"Presiden memang juga melihat bahwa masih perlu diberi keyakinan kepada para pelaku usaha, sehingga sosialisasi bukan hanya ke dunia usaha tetapi juga ke penyelenggara negara," katanya.

Ia menyebutkan Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan sosialisasi di Indonesia timur.

Ketika ditanya target kontribusi dari penyelenggara negara, Pramono mengatakan lebih ditujukan sebagai dukungan moral.

"Kalau dari penyelenggara negara pasti kecil, jadi lebih support moral jadi tidak hanya dunia usaha, penyelenggara negara juga melakukan," katanya.

Sumber : antaranews.com (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

Giliran Penyelenggara Negara Ikut Sosialisasi Amnesti PajakGiliran Penyelenggara Negara Ikut Sosialisasi Amnesti Pajak

Program pengampunan pajak (tax amnesty) masih berjalan. Jika biasanya pemerintah melakukan sosialisasi program ini pada kalangan pengusaha, kali ini pemerintah sosialisasi pula pada penyelenggara negara. Sosialisasi dilakukan Sekretariat Kabinet pada para eselon satu, dua dan tiga.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Itu Menguntungkan Negara, Kata GunadiAMNESTI PAJAK: Itu Menguntungkan Negara, Kata Gunadi

Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia, Gunadi, menilai program amnesti pajak dapat memberikan keuntungan kepada negara.selengkapnya

Jamwas Widyo Pramono Ingin Jadi Pelopor Tax AmnestyJamwas Widyo Pramono Ingin Jadi Pelopor Tax Amnesty

Selain pejabat kepolisian, Jaksa Agung Muda Pengawas Widyo Pramono juga mengikuti program pengampunan pajak. Menurutnya, sebagai seorang penegak hukum harus bisa menjadi contoh.selengkapnya

Sosialisasi Amnesti Pajak, Presiden Jokowi Dijadwalkan Ke Indonesia TimurSosialisasi Amnesti Pajak, Presiden Jokowi Dijadwalkan Ke Indonesia Timur

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi wilayah Indonesia bagian timur untuk kembali melakukan sosialisasi amnesti pajak agar bisa memberi keyakinan kepada kalangan pelaku usaha.selengkapnya

Facebook Indonesia: Kami Bayar Pajak di Negara Mana pun di DuniaFacebook Indonesia: Kami Bayar Pajak di Negara Mana pun di Dunia

Masih ingat dengan kasus perpajakan antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI dengan Google Indonesia. Meski belum tuntas dan jelas, kasus ini pun 'menyeret' pelaku over the top (OTT) global lain yang hadir di Indonesia, yakni Facebook Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak IndonesiaSri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keikutsertaan peserta amnesti pajak untuk menarik dananya yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri bukan sebagai tindakan kriminal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :