Serapan Dana Repatriasi oleh Swasta Masih Sulit Memacu Ekonomi

Senin 25 Jul 2016 20:16Administratordibaca 153 kaliSemua Kategori

katadata 076

Banjir dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diharapkan dapat menggerakkan pihak swasta untuk memacu investasinya. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun ini dapat tercapai, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Namun, para ekonom ragu dengan kemungkinan skenario tersebut bakal terwujud.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, kebijakan tax amnesty akan mampu membawa dana masuk ke dalam negeri (repatriasi) sebesar Rp 1.000 triliun. Adapun aset yang dideklarasikan bisa mencapai lebih Rp 4.000 triliun, sehingga uang tebusan yang menjadi tambahan penerimaan pajak diperkirakan Rp 165 triliun.


Jika mengacu kepada perhitungan pemerintah tersebut, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan dampak kebijakan itu terhadap perekonomian Indonesia tahun ini maksimal hanya 0,1 persen. Kontribusinya akan lebih rendah lagi jika dana yang masuk tidak sampai Rp 1.000 triliun.

Meski begitu, David pun meragukan, penyerapan dana repatriasi oleh pihak swasta untuk menggenjot sektor riil. Sebab, perusahaan swasta baru akan berinvestasi jika permintaan domestik dan global meningkat.


Selain itu, pihak swasta masih menunggu evaluasi dari pelaksanaan 12 paket kebijakan ekonomi untuk memangkas rantai birokrasi dan mendorong investasi. “Tergantung seberapa cepat reformasi di sektor riil-nya supaya mereka mau masuk ke investasi,” katanya kepada Katadata, Jumat (22/7). Alhasil, David memperkirakan dampak banjir dana repatriasi terhadap sektor riil baru akan terjadi 1-2 tahun ke depan.

Persoalannya, konsumsi rumah tangga cenderung rendah sehingga perusahaan cenderung mengerem rencana ekspansi usahanya. Konsumsi rumah tangga diperkirakan hanya tumbuh maksimal di lima persen tahun ini.


David menambahkan, kontribusi dana repatriasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun ke depan sekitar 1,1 persen. Pangkal soalnya, instrumen investasi saat ini belum cukup menarik bagi investor untuk menempatkan dananya. Karena itulah, para peserta amnesti pajak akan memilih menginvestasikan uangnya di luar negeri.


Sedangkan Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih juga pesimistis bahwa keyakinan konsumsi hingga akhir tahun bakal menunjukkan perbaikan. Meskipun di akhir tahun ada momen Natal dan tahun baru, dampak terhadap konsumsi terbilang kecil. Alhasil, pihak swasta akan menahan rencana investasinya meskipun ada ribuan triliun dana masuk ke dalam negeri.


Sejak awal tahun, Lana mencatat, minat investasi swasta menurun tajam dibandingkan tahun lalu. Indikasinya adalah jumlah kredit yang tidak dicairkan (undisbursed loan) mencapai 31 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 27 persen. “Kalau, misalnya, konsumen masih belum yakin spending, kegiatan usaha juga belum akan membaik.”


Agar lebih maksimal berkontribusi terhadap perekonomian, pemerintah harus memastikan proyek-proyek infrastruktur yang siap didanai oleh repatriasi dana tax amnesty. Dengan begitu, pemerintah bisa langsung membuat instrumen investasi dimana proyek infrastruktur sebagai jaminannya untuk menampung dana repatriasi. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur itu dapat menggerakkan investasi sekaligus menopang perekonomian.


Di sisi lain, sebelumnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yakin, penerapan tax amnesty akan mampu mendorong ekonomi tumbuh sesuai target  tahun ini. Bahkan, dapat mendongkrak perekonomian hingga menjadi 5,5 persen. “Tetapi harus dilihat dananya yang masuk berapa dan bagaimana itu diputarkan di sektor riil,” katanya. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2 persen.

Sumber : katadata.co.id (25 Juli 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

BI Waspadai Repatriasi Dana Tax Amnesty Rp 100 Triliun Akhir TahunBI Waspadai Repatriasi Dana Tax Amnesty Rp 100 Triliun Akhir Tahun

Dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah mulai mengalir masuk ke Tanah Air. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, sebanyak Rp 100 triliun dana repatriasi tersebut bakal masuk pada akhir tahun ini.selengkapnya

Dana Repatriasi Baru Akan Masuk 3 Minggu LagiDana Repatriasi Baru Akan Masuk 3 Minggu Lagi

Repatriasi dana dari pemberlakuan program tax amnesty atau pengampunan pajak akan masuk ke pasar modal sekitar 2-3 minggu lagi. Pasalnya, untuk memindahkan dana dari luar ke ke pasar modal Indonesia yang menjadi salah satu pintu (gateway) dana tax amnesty membutuhkan proses.selengkapnya

Alokasi Dana Repatriasi Tax Amnesty Tunggu Akhir TahunAlokasi Dana Repatriasi Tax Amnesty Tunggu Akhir Tahun

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengatakan pihaknya akan melihat hingga akhir Desember 2016, sebelum memastikan alokasi dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya dana repatriasi paling lambat terkumpul akhir tahun, sebelum diketahui sektor apa saja yang akan kecipratan dana tersebut.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak dan cukai kian menjauhPenerimaan pajak dan cukai kian menjauh

Target penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) tahun ini sulit tercapai. Pasalnya, hingga akhir November 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 1.098,5 triliun.selengkapnya

Kepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya SajaKepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi tax amnesty di Kompleks Istana Negara sempat menyinggung mengenai rendahnya pelaporan SPT dari sektor migas dan pertambangan. Dari catatan Kementerian Keuangan, tercatat pelaporan SPT masih kurang dari 50%.selengkapnya

Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak selama ini dianggap belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Banyak penunggak pajak yang selama ini lolos dan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara.selengkapnya

Setoran Duit Tebusan Mendekati TargetSetoran Duit Tebusan Mendekati Target

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

Ada Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikAda Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal Mudik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

Tak Ragu Kejar WP KakapTak Ragu Kejar WP Kakap

Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.selengkapnya

WP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena SanksiWP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena Sanksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peserta program amnesti (pengampunan) pajak masih sangat rendah. Hanya 2,5% dari total 20 juta Wajib Pajak (WP) di Indonesia.selengkapnya

Presiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat BireuenPresiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat Bireuen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan shalat Jumat bersama masyarakat Bireuen sebagai wilayah yang terdampak gempa bumi 6,5 skala Richter pada Rabu (9/12) pagi. Presiden Jokowi menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Besar Samalanga, Jalan Mesjid Kecamatan Samalanga Bireuen, Aceh, Jumat (9/12).selengkapnya

Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke Istana

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya



 
TAGS # :