SENTIMEN KEBIJAKAN TAX AMNESTY : Asing Agresif Berburu

Jumat 1 Jul 2016 09:11Administratordibaca 205 kaliSemua Kategori

bisnis 072

Investor asing semakin agresif memburu instrumen saham di Bursa Efek Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah setelah disahkannya UU Pengampunan Pajak oleh DPR.

Berdasarkan data BEI, investor asing membukukan transaksi beli senilai Rp6,28 triliun dan transaksi jual Rp4,56 triliun sepanjang Rabu (29/6). Dari transaksi tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp1,72 triliun. Capaian net buy ini lebih tinggi dari hari pengesahan RUU Tax Amnesty di DPR yang tercatat sebesar Rp691,14 miliar pada Selasa (28/6).


Alfred Nainggolan, analis PT Koneksi Kapital, menuturkan sentimen tax amnesty sangat kuat mempengaruhi transaksi perdagangan saham dalam 2 hari terakhir. Berbeda dengan paket kebijakan yang digulirkan pemerintah secara bertahap, pengampunan pajak ini berpotensi secara langsung menambah likuiditas ke pasar modal Indonesia.


“Investor exsisting mengambil inisiatif lebih dulu sebelum dana baru masuk ke pasar saham. Tidak hanya asing, investor lokal juga. Karena kalau tidak cepat mereka akan ketinggalan, harga saham sudah tinggi,” tuturnya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (29/6).


Secara psikologis, lanjutnya, investor akan memburu saham-saham blue chip. Pasalnya, saham emiten blue chip dinilai cukup kuat menampung likuiditas baru yang masuk dari kebijakan tax amnesty dan berpotensi membukukan kenaikan harga. Namun, ketika harga saham blue chip jadi semakin mahal, investor akan beralih ke saham-saham lapis kedua dan ke tiga.

Dalam 2 hari terakhir, sejumlah sekuritas asing memborong saham emiten sektor telekomunikasi, perbankan, dan otomotif. Credit Suisse Securities Indonesia, misalnya, membeli saham TLKM senilai Rp4,6 triliun. Sementara itu, Morgan Stanley Securities Indonesia antara lain memborong saham BBRI, BBNI, TLKM, BMRI, dan ASII dengan total gross value Rp1,92 triliun.


Menurut Alfred, langkah investor untuk ambil posisi lebih dulu tidak hanya terdorong potensi aliran dana dari tax amnesty, tetapi juga potensi membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia seiring dengan melebarnya ruang fiskal pemerintah. Pasalnya, pemerintah memproyeksi bakal mengantongi tambahan penerimaan pajak Rp165 triliun dari setoran tarif tebusan tax amnesty.


Pada perdagangan Rabu (29/6), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melesat 2,01% ke level 4.980,1 poin dengan tingkat PE 13 kali. Alfred memproyeksi euforia investor di pasar saham akan berlanjut sehingga IHSG memiliki peluang besar untuk menembus level indeks di atas 5.000 poin.

“Investor akan kembali rasional ketika indeks menuju PE yang sepadan. Ekspektasi kami kondisi itu terjadi ketika IHSG menembus 5.200 dengan PE mendekati 14 kali,” tuturnya. Puncak performa IHSG tersebut diproyeksi terjadi pada Agustus 2016 seiring dengan bergulirnya sentimen dari kebijakan tax amnesty, dampak paket kebijakan ekonomi, serta realisasi penyerapan anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2016.

BORONG SBN

Tak hanya pasar saham yang diburu oleh investor asing, instrumen obligasi pemerintah pun terus dikoleksi. Sepanjang tahun berjalan, investor asing menambah kepemilikan surat berharga negara (SBN) yang dapat diperdagangkan sebesar Rp84,67 triliun menjadi total Rp643,19 triliun hingga Jumat (24/6).


Menurut Alfred, tingginya minat investor asing mengoleksi obligasi pemerintah terdorong oleh tingkat yield yang tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh obligasi negara berkembang lainnya. Apalagi, tingkat volatilitas obligasi tidak sebesar pasar saham.

“Porsi aliran dana tax amnesty ke obligasi kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan pasar saham. Jadi ada potensi harga obligasi naik karena demand tinggi, sehingga investor inisiatif lebih dulu,” imbuhnya.


Meningkatnya daya tarik Indonesia di mata investor asing turut dipengaruhi oleh per sepsi risiko atau credit default swap (CDS) Indonesia yang terus melandai. Berdasarkan data Bloomberg, CDS Indonesia tenor 5 tahun telah turun 46,78 poin sejak akhir 2015 ke level 183,14 poin.


Pada periode yang sama CDS Indonesia tenor 10 tahun -50,99 poin ke level 263,33 poin. Anup Kumar, Global Market Financial Analyst PT Bank Maybank Indonesia Tbk., menuturkan investor ingin lebih dulu masuk ke pasar obligasi nasional sebelum dana repatriasi masuk ke instrumen investasi ini.


“Saya masih bullish dengan pasar obligasi Indonesia dan overweight dengan tenor-tenor panjang karena ada harapan ekonomi Indonesia membaik, BI Rate turun, inflasi terkendali,” tuturnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Euforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RIEuforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RI

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

BEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax AmnestyBEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, banyak investor yang menjual sahamnya untuk membayar uang tebusan tax amnesty (pengampunan pajak). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan hal tersebut berdasarkan cerita para investor kepada dirinya.selengkapnya

BI Yakin Indonesia Jadi Destinasi Favorit Investor AsingBI Yakin Indonesia Jadi Destinasi Favorit Investor Asing

Bank Indonesia (BI) mencatat, arus modal asing yang masuk ke Indonesia hingga saat ini telah mencapai Rp110 triliun. Derasnya arus modal asing yang masuk ini disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah pada sektor domestik dan pada sektor luar negeri.selengkapnya

Pajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte IndonesiaPajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte Indonesia

Kementerian Keuangan berencana akan melakukan penghapusan pajak penghasilan terhadap bunga obligasi. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, nantinya rencana ini akan dibahas bersama DPR RI setelah selesai membahas mengenai tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :