SENTIMEN KEBIJAKAN TAX AMNESTY : Asing Agresif Berburu

Jumat 1 Jul 2016 09:11Administratordibaca 233 kaliSemua Kategori

bisnis 072

Investor asing semakin agresif memburu instrumen saham di Bursa Efek Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah setelah disahkannya UU Pengampunan Pajak oleh DPR.

Berdasarkan data BEI, investor asing membukukan transaksi beli senilai Rp6,28 triliun dan transaksi jual Rp4,56 triliun sepanjang Rabu (29/6). Dari transaksi tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp1,72 triliun. Capaian net buy ini lebih tinggi dari hari pengesahan RUU Tax Amnesty di DPR yang tercatat sebesar Rp691,14 miliar pada Selasa (28/6).


Alfred Nainggolan, analis PT Koneksi Kapital, menuturkan sentimen tax amnesty sangat kuat mempengaruhi transaksi perdagangan saham dalam 2 hari terakhir. Berbeda dengan paket kebijakan yang digulirkan pemerintah secara bertahap, pengampunan pajak ini berpotensi secara langsung menambah likuiditas ke pasar modal Indonesia.


“Investor exsisting mengambil inisiatif lebih dulu sebelum dana baru masuk ke pasar saham. Tidak hanya asing, investor lokal juga. Karena kalau tidak cepat mereka akan ketinggalan, harga saham sudah tinggi,” tuturnya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (29/6).


Secara psikologis, lanjutnya, investor akan memburu saham-saham blue chip. Pasalnya, saham emiten blue chip dinilai cukup kuat menampung likuiditas baru yang masuk dari kebijakan tax amnesty dan berpotensi membukukan kenaikan harga. Namun, ketika harga saham blue chip jadi semakin mahal, investor akan beralih ke saham-saham lapis kedua dan ke tiga.

Dalam 2 hari terakhir, sejumlah sekuritas asing memborong saham emiten sektor telekomunikasi, perbankan, dan otomotif. Credit Suisse Securities Indonesia, misalnya, membeli saham TLKM senilai Rp4,6 triliun. Sementara itu, Morgan Stanley Securities Indonesia antara lain memborong saham BBRI, BBNI, TLKM, BMRI, dan ASII dengan total gross value Rp1,92 triliun.


Menurut Alfred, langkah investor untuk ambil posisi lebih dulu tidak hanya terdorong potensi aliran dana dari tax amnesty, tetapi juga potensi membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia seiring dengan melebarnya ruang fiskal pemerintah. Pasalnya, pemerintah memproyeksi bakal mengantongi tambahan penerimaan pajak Rp165 triliun dari setoran tarif tebusan tax amnesty.


Pada perdagangan Rabu (29/6), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melesat 2,01% ke level 4.980,1 poin dengan tingkat PE 13 kali. Alfred memproyeksi euforia investor di pasar saham akan berlanjut sehingga IHSG memiliki peluang besar untuk menembus level indeks di atas 5.000 poin.

“Investor akan kembali rasional ketika indeks menuju PE yang sepadan. Ekspektasi kami kondisi itu terjadi ketika IHSG menembus 5.200 dengan PE mendekati 14 kali,” tuturnya. Puncak performa IHSG tersebut diproyeksi terjadi pada Agustus 2016 seiring dengan bergulirnya sentimen dari kebijakan tax amnesty, dampak paket kebijakan ekonomi, serta realisasi penyerapan anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2016.

BORONG SBN

Tak hanya pasar saham yang diburu oleh investor asing, instrumen obligasi pemerintah pun terus dikoleksi. Sepanjang tahun berjalan, investor asing menambah kepemilikan surat berharga negara (SBN) yang dapat diperdagangkan sebesar Rp84,67 triliun menjadi total Rp643,19 triliun hingga Jumat (24/6).


Menurut Alfred, tingginya minat investor asing mengoleksi obligasi pemerintah terdorong oleh tingkat yield yang tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh obligasi negara berkembang lainnya. Apalagi, tingkat volatilitas obligasi tidak sebesar pasar saham.

“Porsi aliran dana tax amnesty ke obligasi kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan pasar saham. Jadi ada potensi harga obligasi naik karena demand tinggi, sehingga investor inisiatif lebih dulu,” imbuhnya.


Meningkatnya daya tarik Indonesia di mata investor asing turut dipengaruhi oleh per sepsi risiko atau credit default swap (CDS) Indonesia yang terus melandai. Berdasarkan data Bloomberg, CDS Indonesia tenor 5 tahun telah turun 46,78 poin sejak akhir 2015 ke level 183,14 poin.


Pada periode yang sama CDS Indonesia tenor 10 tahun -50,99 poin ke level 263,33 poin. Anup Kumar, Global Market Financial Analyst PT Bank Maybank Indonesia Tbk., menuturkan investor ingin lebih dulu masuk ke pasar obligasi nasional sebelum dana repatriasi masuk ke instrumen investasi ini.


“Saya masih bullish dengan pasar obligasi Indonesia dan overweight dengan tenor-tenor panjang karena ada harapan ekonomi Indonesia membaik, BI Rate turun, inflasi terkendali,” tuturnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Euforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RIEuforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RI

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

BEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax AmnestyBEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, banyak investor yang menjual sahamnya untuk membayar uang tebusan tax amnesty (pengampunan pajak). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan hal tersebut berdasarkan cerita para investor kepada dirinya.selengkapnya

TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

BI Yakin Indonesia Jadi Destinasi Favorit Investor AsingBI Yakin Indonesia Jadi Destinasi Favorit Investor Asing

Bank Indonesia (BI) mencatat, arus modal asing yang masuk ke Indonesia hingga saat ini telah mencapai Rp110 triliun. Derasnya arus modal asing yang masuk ini disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah pada sektor domestik dan pada sektor luar negeri.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :