SENTIMEN KEBIJAKAN TAX AMNESTY : Asing Agresif Berburu

Jumat 1 Jul 2016 09:11Administratordibaca 264 kaliSemua Kategori

bisnis 072

Investor asing semakin agresif memburu instrumen saham di Bursa Efek Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah setelah disahkannya UU Pengampunan Pajak oleh DPR.

Berdasarkan data BEI, investor asing membukukan transaksi beli senilai Rp6,28 triliun dan transaksi jual Rp4,56 triliun sepanjang Rabu (29/6). Dari transaksi tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp1,72 triliun. Capaian net buy ini lebih tinggi dari hari pengesahan RUU Tax Amnesty di DPR yang tercatat sebesar Rp691,14 miliar pada Selasa (28/6).


Alfred Nainggolan, analis PT Koneksi Kapital, menuturkan sentimen tax amnesty sangat kuat mempengaruhi transaksi perdagangan saham dalam 2 hari terakhir. Berbeda dengan paket kebijakan yang digulirkan pemerintah secara bertahap, pengampunan pajak ini berpotensi secara langsung menambah likuiditas ke pasar modal Indonesia.


“Investor exsisting mengambil inisiatif lebih dulu sebelum dana baru masuk ke pasar saham. Tidak hanya asing, investor lokal juga. Karena kalau tidak cepat mereka akan ketinggalan, harga saham sudah tinggi,” tuturnya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (29/6).


Secara psikologis, lanjutnya, investor akan memburu saham-saham blue chip. Pasalnya, saham emiten blue chip dinilai cukup kuat menampung likuiditas baru yang masuk dari kebijakan tax amnesty dan berpotensi membukukan kenaikan harga. Namun, ketika harga saham blue chip jadi semakin mahal, investor akan beralih ke saham-saham lapis kedua dan ke tiga.

Dalam 2 hari terakhir, sejumlah sekuritas asing memborong saham emiten sektor telekomunikasi, perbankan, dan otomotif. Credit Suisse Securities Indonesia, misalnya, membeli saham TLKM senilai Rp4,6 triliun. Sementara itu, Morgan Stanley Securities Indonesia antara lain memborong saham BBRI, BBNI, TLKM, BMRI, dan ASII dengan total gross value Rp1,92 triliun.


Menurut Alfred, langkah investor untuk ambil posisi lebih dulu tidak hanya terdorong potensi aliran dana dari tax amnesty, tetapi juga potensi membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia seiring dengan melebarnya ruang fiskal pemerintah. Pasalnya, pemerintah memproyeksi bakal mengantongi tambahan penerimaan pajak Rp165 triliun dari setoran tarif tebusan tax amnesty.


Pada perdagangan Rabu (29/6), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melesat 2,01% ke level 4.980,1 poin dengan tingkat PE 13 kali. Alfred memproyeksi euforia investor di pasar saham akan berlanjut sehingga IHSG memiliki peluang besar untuk menembus level indeks di atas 5.000 poin.

“Investor akan kembali rasional ketika indeks menuju PE yang sepadan. Ekspektasi kami kondisi itu terjadi ketika IHSG menembus 5.200 dengan PE mendekati 14 kali,” tuturnya. Puncak performa IHSG tersebut diproyeksi terjadi pada Agustus 2016 seiring dengan bergulirnya sentimen dari kebijakan tax amnesty, dampak paket kebijakan ekonomi, serta realisasi penyerapan anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2016.

BORONG SBN

Tak hanya pasar saham yang diburu oleh investor asing, instrumen obligasi pemerintah pun terus dikoleksi. Sepanjang tahun berjalan, investor asing menambah kepemilikan surat berharga negara (SBN) yang dapat diperdagangkan sebesar Rp84,67 triliun menjadi total Rp643,19 triliun hingga Jumat (24/6).


Menurut Alfred, tingginya minat investor asing mengoleksi obligasi pemerintah terdorong oleh tingkat yield yang tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh obligasi negara berkembang lainnya. Apalagi, tingkat volatilitas obligasi tidak sebesar pasar saham.

“Porsi aliran dana tax amnesty ke obligasi kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan pasar saham. Jadi ada potensi harga obligasi naik karena demand tinggi, sehingga investor inisiatif lebih dulu,” imbuhnya.


Meningkatnya daya tarik Indonesia di mata investor asing turut dipengaruhi oleh per sepsi risiko atau credit default swap (CDS) Indonesia yang terus melandai. Berdasarkan data Bloomberg, CDS Indonesia tenor 5 tahun telah turun 46,78 poin sejak akhir 2015 ke level 183,14 poin.


Pada periode yang sama CDS Indonesia tenor 10 tahun -50,99 poin ke level 263,33 poin. Anup Kumar, Global Market Financial Analyst PT Bank Maybank Indonesia Tbk., menuturkan investor ingin lebih dulu masuk ke pasar obligasi nasional sebelum dana repatriasi masuk ke instrumen investasi ini.


“Saya masih bullish dengan pasar obligasi Indonesia dan overweight dengan tenor-tenor panjang karena ada harapan ekonomi Indonesia membaik, BI Rate turun, inflasi terkendali,” tuturnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Euforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RIEuforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RI

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

BEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax AmnestyBEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, banyak investor yang menjual sahamnya untuk membayar uang tebusan tax amnesty (pengampunan pajak). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan hal tersebut berdasarkan cerita para investor kepada dirinya.selengkapnya

TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

BI Yakin Indonesia Jadi Destinasi Favorit Investor AsingBI Yakin Indonesia Jadi Destinasi Favorit Investor Asing

Bank Indonesia (BI) mencatat, arus modal asing yang masuk ke Indonesia hingga saat ini telah mencapai Rp110 triliun. Derasnya arus modal asing yang masuk ini disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah pada sektor domestik dan pada sektor luar negeri.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :