Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan telah bertemu Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam. Dalam pertemuan itu, dia diyakinkan bahwa negara tersebut tidak memiliki intensi untuk mengganggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Tharman di sela acara rapat negara-negara anggota G20 di Cina, akhir pekan lalu. Tharman menyampaikan data lapangan yang diperoleh Monetary Authority di Singapura.
“Singapura bilang tidak melakukan upaya apalagi instruksi untuk mengganggu tax amnesty di Indonesia,” kata Bambang usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.
Program pengampunan pajak sempat memancing “perang” kata pejabat Indonesia dan Singapura. Hal ini dipicu oleh informasi bahwa perbankan Singapura hendak menggagalkan kebijakan tax amnesty.
Caranya, mereka menawarkan insentif bagi warga Indonesia agar tak menarik dana melalui skema repatriasi. Seperti diketahui, jika nasabah hanya mendeklarasikan asetnya akan dikenakan tebusan empat sampai 10 persen. Sementara jika mengikuti repatriasi, uang tebusannya hanya dua hingga lima persen. Selisih uang tebusan ini yang akan ditanggung bank.
Mendengar kabar tersebut, Bambang Brodjonegoro menyatakan terus melakukan serangkaian langkah meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak. Pemerintah pun menggelar sosialisasi ke luar negeri: Inggris, Hongkong, termasuk yang utama Singapura.
“Biarkan saja, saya tidak takut sama Singapura. Apa sih negara kecil begitu,” kata Bambang usai rapat kerja dengan Komisi Keuangan di kompleks DPR, Jakarta, Senin, 18 Juli 2016.
Pernyataannya pun menjadi perhatian pejabat Singapura. “Belakangan ada yang menyatakan Singapura mengimplementasikan kebijakan untuk ‘menggagalkan’ program tax amnesty Indonesia. Itu tidak benar,” kata Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia melalui pernyataan resminya, seperti dilansir The Strait Times, Sabtu, 23 Juli 2016.
Sikap kedutaan tersebut disusul oleh pernyataan resmi bersama dari Kementerian Keuangan serta otoritas moneter Singapura. Kedutaan Besar Singapura pun mengklaim negaranya tidak memiliki kepentingan untuk melindungi uang gelap dari pajak. “Kami mematuhi standar internasional yang disepakati, termasuk untuk hal pencucian uang dan pertukaran informasi,” katanya.
Kendati isu tersebut sudah dikonfirmasi oleh perwakilan pemerintahan Singapura, Bambang menyatakan terus mewaspadai kemungkinan pihak-pihak yang menghambat kebijakan ini. Dia memastikan bahwa sosialisasi ke negara lain akan terus digencarkan. “Kami tetap harus waspada. Kami tetap ingin menyukseskan tax amnesty ini terutama dari sisi repatriasinya.”
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi memeringkatkan semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan negara. “Kami berkomitmen bahwa tax amnesty adalah harga mati dan harus berhasil,” tutur Ken.
Sumber : katadata.co.id (25 juli 2016)
Foto : katadata.co.id
Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaPemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya
Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?Perbankan Singapura diklaim mulai khawatir dengan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Informasi menyebut, mereka kekurangan dana segar untuk memenuhi keperluan jangka pendek.selengkapnya
Singapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty IndonesiaPemerintah masih menunggu keputusan dari anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Rencananya keputusan kebijakan ini akan bisa diberlakukan atau tidak‎, baru diketahui pada April setelah pihak DPR melakukan rapat usai reses. Pengamat Ekonomi Aviliani menjelaskan, pemerintah dan DPR baiknya mempercepat pemberlakuanselengkapnya
Singapura: Kami Tidak Tertarik Tampung Dana Pajak IlegalSingapura membantah kabar yang beredar di Indonesia, yakni perihal sejumlah bank di negara tersebut yang berusaha berusaha mencegah kembalinya sejumlah dana ke Indonesia akibat tax amnesty.selengkapnya
Repatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut SingapuraMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan akan melakukan serangkaian langkah meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas upaya Singapura menahan dana warga Indonesia tetap berdiam di negara tersebut.selengkapnya
Singapura Jegal Tax Amnesty, Ini Kata Menkeu SriKabar Pemerintah Singapura yang ingin menggagalkan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merebak lagi.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
