Semangat Gotong Royong Bisa Mengikis Kemiskinan

Selasa 18 Okt 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 130 kaliSemua Kategori

BERITASATU 1001

Semangat gotong royong mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satu wujud gotong royong adalah membayar pajak dengan benar. Hanya dengan penerimaan pajak yang cukup dan belanja yang tepat sasaran, angka kemiskinan bisa dipangkas. Rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia yang baru 11% merupakan bukti bahwa semangat gotong royong bangsa ini belum cukup kuat.

"Mari kita tunjukkan semangat gotong royong kita dengan membayar pajak dengan benar," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Supermentor-16 End Poverty: Bisakah Umat Manusia Mencapai Nol Persen Kemiskinan di Abad 21?  di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/10).

Selain Sri Mulyani, acara yang digagas Chairman Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal ini juga menghadirkan Kepala Ekonom ‎Bank Dunia Vivi Alatas, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves, duta UNDP Reza Rahadian, dan Dubes Australia untuk Indonesia Paul Grigson.

Pajak yang cukup untuk membiayai pembangunan, kata Menkeu, juga merupakan wujud kedaulatan negara. Pajak yang rendah membuat negara terjebak dalam belitan utang besar dan kesulitan membiayai program yang menyangkut nasib rakyat, khususnya rakyat miskin. Negara tetangga, seperti Filipina, tax ratio-nya sudah 12,9% pada 2012. Pada tahun yang sama, tax ratio Malaysia mencapai 16,1% dan Thailand sebesar 16,5%.

Untuk mendongkrak penerimaan pajak, pemerintah menggulirkan program amnesti pajak (tax amnesty/TA). Pogram ini bertujuan memutuskan mata rantai ketidakpercayaan antara pemerintah dan pembayar pajak serta menciptakan tradisi membayar pajak. TA juga menjadi momentum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan kredibilitas dengan membersihkan diri dari unsur korupsi. "Ke depan, DJP harus menjadi lembaga terpercaya dan itu bukan tugas ringan," ungkap Sri Mulyani.

Pajak terkumpul, yang merupakan wujud semangat gotong rotong, demikian Menkeu, harus dibelanjakan dengan benar agar redistribusi benar-benar terwujud. Pemerintah berusaha dengan cermat mendesain belanja yang baik agar rakyat miskin juga mengalami perbaikan kesejahteraan.

"Belanja yang salah adalah masalah besar dan itulah yang selama ini kita alami. Karena itu, pemerintah berusaha mendesain dengan cermat dan mengeksekusi dengan tepat rencana belanja dana APBN," ungkap Sri Mulyani. Pada masa lalu, subsidi BBM yang terlalu besar adalah contoh belanja yang salah. Ke depan, pemerintah terus mempertajam mata anggaran belanja agar seluruh rakyat, terutama yang miskin dan tertingal, ikut menikmati.

Belanja pemerintah, kata Menkeu, diarahkan untuk mendongrak laju pertumbuhan ekonomi, memangkas kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial. Belanja APBN akan diarahkan, terutama, untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan masyarakat perdesaan. Infrastruktur dimaksud, bukan hanya infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi, melainkan juga infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi.

Seluruh rakyat Indonesia hendaknya sudah mengetahui kemudahan yang disiapkan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sehat, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai jenis program pemerintah untuk membantu warga menengah-bawah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom ‎Bank Dunia Vivi Alatas mengimbau semua pihak untuk menjadi connector, yakni pihak yang menyampaikan berbagai informasi penting kepada rakyat tentang berbagai program yang disiapkan pemerintah untuk rakyat.

Pada Maret 2016, penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin absolut adalah 10,86%. Pemerintah menargetkan pada akhir 2017 penduduk miskin turun menjadi 10% dan pada 2018 tinggal 7-8%. Namun, bersamaan dengan penurunan penduduk miskin, tingkat kesenjangan juga membesar. Pada Maret 2016, rasio Gini di Indonsia 0,40, turun dari 0,41 tahun lalu.

Generasi Y

Sementara itu, Chairman Foreign Policy Community of Indonesia Dino Pati Djalal mengemukakan, generasi Y atau lebih dikenal dengan generasi millenial berkesempatan besar mengentaskan kemiskinan ekstrem atau dengan pengeluaran US$ 1,25 per hari. Kreativitas dan semangat berwirausaha yang didukung pemanfaatan teknologi informasi (TI) bisa mendekatkan orang dengan pasar dan menjadikan masyarakat lebih produktif.

Menurut Dino, sejalan dengan target dunia mengentaskan kemiskinan pada 2030, generasi seusianya beserta generasi putra-putrinya berkesempatan besar turut mengentaskan kemiskinan. Dalam satu tahun terakhir, secara global, sekitar 1,1 miliar penduduk miskin dengan pengeluaran US$ 2 per hari terentaskan.

“Kemiskinan secara global berangsur turun dari 40% total penduduk dunia menjadi 20%, bahkan 17% total penduduk dunia dalam beberapa tahun terakhir. Masih ada sekitar 800 juta penduduk miskin. Kita yakin dengan peran generasi millenial, penduduk miskin bisa terentaskan, terutama yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Molor sedikit dari tahun 2030 saya kira tidak masalah,” kata dia.

Dino menambahkan, pada satu sisi, ketimpangan Indonesia yang terukur lewat rasio Gini berada di kisaran 0,4 dan dinamis naik-turun. Ketimpangan di negara maju dan berkembang secara umum makin melebar. Kuncinya adalah memberikan akses yang sama terhadap mobilitas dan kesempatan bagi setiap penduduk.

“Dalam ekonomi bebas atau pasar bebas, ketimpangan merupakan satu keniscayaan. Jadi, yang penting ada akses mobilitas dan kesempatan yang sama, sehingga pemerintah perlu memberikan ruang mobilitas yang tinggi pada setiap warga,” ujar dia.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves menekankan pentingnya pengurangan ketimpangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. “Dunia tengah bergerak mengentaskan kemiskinan dan mengupayakan kemakmuran bersama. Meski tingkat kemiskinan ekstrem terus turun, angkanya masih cukup tinggi,” tutur dia.

Tantangannya, menurut Rodrigo Chaves, adalah perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mengurangi ketimpangan yang telah menghambat berbagai negara dalam membagikan kemakmuran pertumbuhan ekonomi di antara mayoritas penduduknya.

“Saya kira isu kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi agenda penting pemerintah Indonesia. Yang terpenting adalah mengurangi ketimpangan kesempatan. Sangat tidak fair ketika seseorang menjadi miskin karena faktor di luar kendali mereka, seperti akses pendidikan dan sanitasi yang timpang. Di sini, peran pemda sangat penting,” tandas dia.

Dia menjelaskan, ketidakproduktifan kerap menjadi akar kemiskinan. Solusinya ada dua, yakni investasi di SDM lewat pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta investasi di bidang infrastruktur penunjang, seperti sanitas. “Ini pekerjaan berat pemerintah, termasuk pemda, karena pembangunan infrastruktur tersebut di level pemda,” papar dia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson menambahkan, kaum muda dengan keahliannya, baik pengusaha, akademisi, pekerja paruh waktu dan fulltime maupun programer, bisa menjadi bagian perubahan dan turut mengentaskan kemiskinan.

“Di Australia, kami berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan. Pemerintah juga memperbaiki kemiskinan dengan memberi kesempatan kepada setiap orang secara merata lewat akses pendidikan maupun infrastruktur dasar lainnya, seperti listrik dan transportasi. Kesenjangan juga akan lebih cepat diatasi lewat penggunaan TI yang menjadi jembatannya,” ucap dia.

Masih 40%

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui, saat ini 40% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. “Kondisi itu perlu diputus. Pemerintah siap meningkatkan pelayanan dasar, termasuk air bersih dan sanitasi serta pendidikan,” ujar dia.

Menurut Menkeu, 10 tahun lalu anggaran pendidikan masih Rp 50-70 triliun, tapi sekarang sudah Rp 400 triliunan. Tapi ini belum cukup karena masih ada 50 ribu ruang kelas yang rusak. “Juga ada Rp 100 triliun anggaran kesehatan, tapi masih ada yang belum diimunisasi, apakah itu karena tidak tahu, tidak mau, atau tidak mampu,” tutur dia.

Sri Mulyani menjelaskan, perlu ada desain pembangunan yang tertata . “Itu bukan seperti ilmu yang rumit. Indonesia bisa belajar dari negara yang sudah jauh lebih merdeka sejak 200-500 tahun lalu,” tegas dia.

Melalui kebijakan fiskal, menurut Menkeu, pemerintah juga berupa mengatasi tantangan jangka pendek atau kekinian. Anggaran negara harus bisa menjadi instrumen untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan.

“Pajak adalah instrumen yang sangat penting. Pertama dari yang paling kaya untuk redistribusi dengan demikian ekonomi bisa tumbuh sekaligus kemiskinan bisa diatasi,” papar dia.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga telah mengambil kebijakan antipopulis dengan menghapus subsidi dan dananya direalokasikan ke belanja produktif. “Mengatasi kesenjangan adalah hal paling pelik, tapi bisa dilahirkan. Amanah uang Rp 2.000 triliun milik 250 juta rakyat Indonesia harus dibelanjakan dengan baik dan penuh amanah. Dan, masyarakat memiliki andil agar Indoensia menjadi negara besar,” tegas dia.

Kepala Ekonom ‎Bank Dunia Vivi Alatas melihat kemiskinan bisa terentaskan dengan meningkatkan akses untuk kesehatan, pendidikan, TI, dan bidang lainnya. Dengan begitu pula, tingkat maupun angka kemiskinan serta kesenjangan di Indonesia berkurang.

"Di Indonesia, gagal panen saja bisa menambah angka kemiskinan, jadi rawan sekali. Untuk itu, kita, negara, harus hadir karena punya peran sangat besar," tandas dia.

Vivi mengatakan, kemiskinan bermula dari kurangnya pemerataan akses kesehatan di Indonesia‎. Hanya 35% anak-anak Indonesia yang mendapatkan imunisasi. “Hanya 40% anak Indonesia yang memperoleh ASI eksklusif sehingga memunculkan masalah stunting di Indonesia. Stunting di Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga," kata dia.

Masyarakat Indonesia, kata Vivi, juga minim informasi fasilitas KUR, padahal KUR dapat digunakan sebagai modal untuk berwirausaha dan mengangkat seseorang dari kemiskinan. ‎Ia mencontohkan kondisi di Zimbabwe, di mana faktor kesehatan berperan dalam kemiskinan melalui super konektor.

Pada era serba teknologi canggih ini, Vivi berharap, generasi muda dapat berpartisipasi menyebarkan pemahaman mengenai kesehatan dan pendidikan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu dapat dilakukan lewat media sosial dan lainnya demi membantu penyebaran informasi kepada keluarga miskin.

"Jeritan kemiskinan bukan diatasi dengan menunggu, tapi dengan berusaha. Jadi, kunci mengubah nasib adalah dengan bekerja, jangan hanya yang instan. Dengan mengawal kesehatan, pendidikan, dan penyaluran anggaran sesuai target sasaran, serta bekerja keras, kemiskinan Indonesia bisa diakhiri," tegas Vivi. 

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 18 Oktober 2016)

Foto : beritasatu




BERITA TERKAIT
 

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahYang Ditunggu Mazda Indonesia dari Pemerintah

Pertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :