Semangat gotong royong mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satu wujud gotong royong adalah membayar pajak dengan benar. Hanya dengan penerimaan pajak yang cukup dan belanja yang tepat sasaran, angka kemiskinan bisa dipangkas. Rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia yang baru 11% merupakan bukti bahwa semangat gotong royong bangsa ini belum cukup kuat.
"Mari kita tunjukkan semangat gotong royong kita dengan membayar pajak dengan benar," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Supermentor-16 End Poverty: Bisakah Umat Manusia Mencapai Nol Persen Kemiskinan di Abad 21? di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/10).
Selain Sri Mulyani, acara yang digagas Chairman Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal ini juga menghadirkan Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves, duta UNDP Reza Rahadian, dan Dubes Australia untuk Indonesia Paul Grigson.
Pajak yang cukup untuk membiayai pembangunan, kata Menkeu, juga merupakan wujud kedaulatan negara. Pajak yang rendah membuat negara terjebak dalam belitan utang besar dan kesulitan membiayai program yang menyangkut nasib rakyat, khususnya rakyat miskin. Negara tetangga, seperti Filipina, tax ratio-nya sudah 12,9% pada 2012. Pada tahun yang sama, tax ratio Malaysia mencapai 16,1% dan Thailand sebesar 16,5%.
Untuk mendongkrak penerimaan pajak, pemerintah menggulirkan program amnesti pajak (tax amnesty/TA). Pogram ini bertujuan memutuskan mata rantai ketidakpercayaan antara pemerintah dan pembayar pajak serta menciptakan tradisi membayar pajak. TA juga menjadi momentum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan kredibilitas dengan membersihkan diri dari unsur korupsi. "Ke depan, DJP harus menjadi lembaga terpercaya dan itu bukan tugas ringan," ungkap Sri Mulyani.
Pajak terkumpul, yang merupakan wujud semangat gotong rotong, demikian Menkeu, harus dibelanjakan dengan benar agar redistribusi benar-benar terwujud. Pemerintah berusaha dengan cermat mendesain belanja yang baik agar rakyat miskin juga mengalami perbaikan kesejahteraan.
"Belanja yang salah adalah masalah besar dan itulah yang selama ini kita alami. Karena itu, pemerintah berusaha mendesain dengan cermat dan mengeksekusi dengan tepat rencana belanja dana APBN," ungkap Sri Mulyani. Pada masa lalu, subsidi BBM yang terlalu besar adalah contoh belanja yang salah. Ke depan, pemerintah terus mempertajam mata anggaran belanja agar seluruh rakyat, terutama yang miskin dan tertingal, ikut menikmati.
Belanja pemerintah, kata Menkeu, diarahkan untuk mendongrak laju pertumbuhan ekonomi, memangkas kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial. Belanja APBN akan diarahkan, terutama, untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan masyarakat perdesaan. Infrastruktur dimaksud, bukan hanya infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi, melainkan juga infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi.
Seluruh rakyat Indonesia hendaknya sudah mengetahui kemudahan yang disiapkan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sehat, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai jenis program pemerintah untuk membantu warga menengah-bawah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas mengimbau semua pihak untuk menjadi connector, yakni pihak yang menyampaikan berbagai informasi penting kepada rakyat tentang berbagai program yang disiapkan pemerintah untuk rakyat.
Pada Maret 2016, penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin absolut adalah 10,86%. Pemerintah menargetkan pada akhir 2017 penduduk miskin turun menjadi 10% dan pada 2018 tinggal 7-8%. Namun, bersamaan dengan penurunan penduduk miskin, tingkat kesenjangan juga membesar. Pada Maret 2016, rasio Gini di Indonsia 0,40, turun dari 0,41 tahun lalu.
Generasi Y
Sementara itu, Chairman Foreign Policy Community of Indonesia Dino Pati Djalal mengemukakan, generasi Y atau lebih dikenal dengan generasi millenial berkesempatan besar mengentaskan kemiskinan ekstrem atau dengan pengeluaran US$ 1,25 per hari. Kreativitas dan semangat berwirausaha yang didukung pemanfaatan teknologi informasi (TI) bisa mendekatkan orang dengan pasar dan menjadikan masyarakat lebih produktif.
Menurut Dino, sejalan dengan target dunia mengentaskan kemiskinan pada 2030, generasi seusianya beserta generasi putra-putrinya berkesempatan besar turut mengentaskan kemiskinan. Dalam satu tahun terakhir, secara global, sekitar 1,1 miliar penduduk miskin dengan pengeluaran US$ 2 per hari terentaskan.
“Kemiskinan secara global berangsur turun dari 40% total penduduk dunia menjadi 20%, bahkan 17% total penduduk dunia dalam beberapa tahun terakhir. Masih ada sekitar 800 juta penduduk miskin. Kita yakin dengan peran generasi millenial, penduduk miskin bisa terentaskan, terutama yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Molor sedikit dari tahun 2030 saya kira tidak masalah,” kata dia.
Dino menambahkan, pada satu sisi, ketimpangan Indonesia yang terukur lewat rasio Gini berada di kisaran 0,4 dan dinamis naik-turun. Ketimpangan di negara maju dan berkembang secara umum makin melebar. Kuncinya adalah memberikan akses yang sama terhadap mobilitas dan kesempatan bagi setiap penduduk.
“Dalam ekonomi bebas atau pasar bebas, ketimpangan merupakan satu keniscayaan. Jadi, yang penting ada akses mobilitas dan kesempatan yang sama, sehingga pemerintah perlu memberikan ruang mobilitas yang tinggi pada setiap warga,” ujar dia.
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves menekankan pentingnya pengurangan ketimpangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. “Dunia tengah bergerak mengentaskan kemiskinan dan mengupayakan kemakmuran bersama. Meski tingkat kemiskinan ekstrem terus turun, angkanya masih cukup tinggi,” tutur dia.
Tantangannya, menurut Rodrigo Chaves, adalah perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mengurangi ketimpangan yang telah menghambat berbagai negara dalam membagikan kemakmuran pertumbuhan ekonomi di antara mayoritas penduduknya.
“Saya kira isu kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi agenda penting pemerintah Indonesia. Yang terpenting adalah mengurangi ketimpangan kesempatan. Sangat tidak fair ketika seseorang menjadi miskin karena faktor di luar kendali mereka, seperti akses pendidikan dan sanitasi yang timpang. Di sini, peran pemda sangat penting,” tandas dia.
Dia menjelaskan, ketidakproduktifan kerap menjadi akar kemiskinan. Solusinya ada dua, yakni investasi di SDM lewat pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta investasi di bidang infrastruktur penunjang, seperti sanitas. “Ini pekerjaan berat pemerintah, termasuk pemda, karena pembangunan infrastruktur tersebut di level pemda,” papar dia.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson menambahkan, kaum muda dengan keahliannya, baik pengusaha, akademisi, pekerja paruh waktu dan fulltime maupun programer, bisa menjadi bagian perubahan dan turut mengentaskan kemiskinan.
“Di Australia, kami berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan. Pemerintah juga memperbaiki kemiskinan dengan memberi kesempatan kepada setiap orang secara merata lewat akses pendidikan maupun infrastruktur dasar lainnya, seperti listrik dan transportasi. Kesenjangan juga akan lebih cepat diatasi lewat penggunaan TI yang menjadi jembatannya,” ucap dia.
Masih 40%
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui, saat ini 40% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. “Kondisi itu perlu diputus. Pemerintah siap meningkatkan pelayanan dasar, termasuk air bersih dan sanitasi serta pendidikan,” ujar dia.
Menurut Menkeu, 10 tahun lalu anggaran pendidikan masih Rp 50-70 triliun, tapi sekarang sudah Rp 400 triliunan. Tapi ini belum cukup karena masih ada 50 ribu ruang kelas yang rusak. “Juga ada Rp 100 triliun anggaran kesehatan, tapi masih ada yang belum diimunisasi, apakah itu karena tidak tahu, tidak mau, atau tidak mampu,” tutur dia.
Sri Mulyani menjelaskan, perlu ada desain pembangunan yang tertata . “Itu bukan seperti ilmu yang rumit. Indonesia bisa belajar dari negara yang sudah jauh lebih merdeka sejak 200-500 tahun lalu,” tegas dia.
Melalui kebijakan fiskal, menurut Menkeu, pemerintah juga berupa mengatasi tantangan jangka pendek atau kekinian. Anggaran negara harus bisa menjadi instrumen untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan.
“Pajak adalah instrumen yang sangat penting. Pertama dari yang paling kaya untuk redistribusi dengan demikian ekonomi bisa tumbuh sekaligus kemiskinan bisa diatasi,” papar dia.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga telah mengambil kebijakan antipopulis dengan menghapus subsidi dan dananya direalokasikan ke belanja produktif. “Mengatasi kesenjangan adalah hal paling pelik, tapi bisa dilahirkan. Amanah uang Rp 2.000 triliun milik 250 juta rakyat Indonesia harus dibelanjakan dengan baik dan penuh amanah. Dan, masyarakat memiliki andil agar Indoensia menjadi negara besar,” tegas dia.
Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas melihat kemiskinan bisa terentaskan dengan meningkatkan akses untuk kesehatan, pendidikan, TI, dan bidang lainnya. Dengan begitu pula, tingkat maupun angka kemiskinan serta kesenjangan di Indonesia berkurang.
"Di Indonesia, gagal panen saja bisa menambah angka kemiskinan, jadi rawan sekali. Untuk itu, kita, negara, harus hadir karena punya peran sangat besar," tandas dia.
Vivi mengatakan, kemiskinan bermula dari kurangnya pemerataan akses kesehatan di Indonesia. Hanya 35% anak-anak Indonesia yang mendapatkan imunisasi. “Hanya 40% anak Indonesia yang memperoleh ASI eksklusif sehingga memunculkan masalah stunting di Indonesia. Stunting di Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga," kata dia.
Masyarakat Indonesia, kata Vivi, juga minim informasi fasilitas KUR, padahal KUR dapat digunakan sebagai modal untuk berwirausaha dan mengangkat seseorang dari kemiskinan. Ia mencontohkan kondisi di Zimbabwe, di mana faktor kesehatan berperan dalam kemiskinan melalui super konektor.
Pada era serba teknologi canggih ini, Vivi berharap, generasi muda dapat berpartisipasi menyebarkan pemahaman mengenai kesehatan dan pendidikan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu dapat dilakukan lewat media sosial dan lainnya demi membantu penyebaran informasi kepada keluarga miskin.
"Jeritan kemiskinan bukan diatasi dengan menunggu, tapi dengan berusaha. Jadi, kunci mengubah nasib adalah dengan bekerja, jangan hanya yang instan. Dengan mengawal kesehatan, pendidikan, dan penyaluran anggaran sesuai target sasaran, serta bekerja keras, kemiskinan Indonesia bisa diakhiri," tegas Vivi.
Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 18 Oktober 2016)
Foto : beritasatu
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya
Pertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya
Pajak atas kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor atau yang dikenal sebagai pajak progresif yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai paling terendah di Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baru di Makassar.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan investor bahwa pemerintah adalah partner yang baik dalam berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Mandiri Investment Forum 2019 yang dihadiri 600 investor lokal dan asing serta 200 nasabah korporasi Bank Mandiri.selengkapnya
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya