Sepanjang tahun 2018, Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 55 miliar. Yakni melalui pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pita cukai palsu, minuman impor ilegal, rokok tanpa cukai hingga pelanggaran bidang impor, ekspor dan kepabeanan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang hadir dalam Penindakan dan Pemusnahan Barang Milik Negara eks Barang Hasil Penindakan Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY, di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/12), mengungkapkan, upaya intensif yang dilakukan jajaran Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam melakukan pengawasan telah berhasil menekan peredaran barang ilegal yang telah merugikan masyarakat dan negara. Baik melalui pelaksanaan Operasi Gempur dan Operasi Gabungan dengan Unit Penindakan Kantor Pusat Bea Cukai.
Hasilnya, upaya ini mampu menyelamatkan potensi kerugian negara kurang lebih mencapai Rp 55 miliar. Rinciannya melalui penindakan pita cukai dan rokok ilegal sebesar Rp 20,7 miliar, barang asal impor maupun perusahaan penerima fasilitas kepabeanan sebesar Rp 33,8 miliar, minuman keras ilegal sebesar Rp 779 juta serta pelanggaran bidang ekspor sebesar Rp 528 juta.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari hasil sinergi yang dibangun oleh jajaran Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY bersama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah maupun Unit Pengamanan Kodam IV/Diponegoro,” ungkapnya seperti dalam siaran pers.
Di luar upaya ini, masih jelas Menteri Keuangan, hari ini juga dilakukan pemusnahan terhadap barang hasil penindakan Bea Cukai di wilayah Jawa Tengah dan DIY selama periode 2015 hingga 2018. Meliputi 22.400.198 batang rokok illegal, 1.503 bungkus tembakau iris, 688 kilogram etiket, 34 kilogram plastik Oriented Polystyrene (OPP) dan 523 botol minuman keras ilegal.
Selain itu juga delapan rol Cigarette Typing Papper (CTP), 28 buah alat pemanas serta 40.924 keping pita cukai dengan total nilai keseluruhan mencapai Rp 10,3 miliar. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghilangkan nilai guna barang-barang tersebut.
Ia juga mengungkapkan, penindakan oleh Bea Cukai wilayah Jawa Tengah an DIY ini juga turut menambah daftar panjang penindakan Bea Cukai secara nasional, yang sampai dengan 7 Desember 2018. Penindakan di bidang cukai secara keseluruhan telah mencapai 5.962 penindakan.
Di mana, jumlah penindakan ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penindakan tahun sebelumnya (2017) yang mencapai 3.965 penindakan. Sehingga, pemusnahan ini sekaligus juga menjadi bukti akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai dalam melindungi masyarakat.
“Melalui penindakan yang kian gencar dilakukan Bea Cukai secara sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, juga menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menegakkan hukum dan melakukan upaya-upaya dalam mengamankan keuangan negara,” tandas Sri Mulyani, didampingi, Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta Kepala Bea Cukai Wilayah Jawa tengah dan DIY, Parjiya.
Sumber : republika.co.id (Semarang, 12 Desember 2018)
Foto : Republika
Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Beberkan Daftar Penindakan di WilayahnyaKantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam sepekan terakhir telah melaksanakan beberapa penindakan atas Barang Kena Cukai (BKC), seperti rokok dan minuman keras, yang ditengarai ilegal.selengkapnya
Bea Cukai Paparkan Barang Hasil Penindakan 2018Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang memaparkan sejumlah barang sitaan, yang didapat dari hasil penindakan sepanjang 2018. Total kerugian yang dialami negara dari barang-barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp 2,97 miliar.selengkapnya
Menkeu terbitkan aturan penindakan bea cukai di wilayah perairanKementerian Keuangan mengeluarkan peraturan untuk menindak pelanggaran di bidang kepabenan dan cukai di wilayah perairan.selengkapnya
Bea Cukai, Kemenkeu, Pemprov Jawa Tengah Bangun JatengDalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi khususnya di Jawa Tengah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dalam rapat bersama yang membahas strategi mendorong perekonomian Jawa Tengah di Kantor Gubernur, pada Jumat (14/2).selengkapnya
Bea Cukai Jawa Barat Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp3,2 MiliarKantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat memusnahkan puluhan ton pakaian bekas dan ribuan botol minuman keras ilegal dengan sistem coprocessing yang dinilai lebih ramah lingkungan.selengkapnya
Bea Cukai Jawa Tengah Dapatkan Apresiasi Dari Atase Kepabeanan KoreaBea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kedatangan Customs Attache Kedutaan Korea, Baek Hyung Min pada Kamis (05/09).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
