Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para warga untuk patuh membayar pajak. Ia mengatakan hal ini adalah bentuk kontribusi positif untuk membangun bangsa.
"Ayo warga Jakarta patuh bayar pajak tepat waktunya," kata Sandiaga di Jakarta, Senin (26/3).
Sandiaga mengatakan, pembangunan di Jakarta tak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Ia mengajak seluruh warga mulai membayar pajak dari diri sendiri dan mulai hari ini.
Sandiaga mencontohkan kepatuhan itu dengan mengisi laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) 2017 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) LTO 4, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ia membuat laporan secara daring melalui sistem e-filing.
Sandiaga menceritakan, pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Selain keramahan dan kenyamanan petugas, saat ini sistem e-filing memberikan kemudahan bagi para wajib pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak harus datang ke kantor Dirjen Pajak. Pengisian SPT bisa dilakukan di rumah, di kantor, atau di mana saja.
"Saya terpikir kemarin walau sedikit tertunda, tapi sempat teman-teman excited karena mau ngisinya tuh di Monas," ucapnya.
Sandiaga mengajak semua pihak ikut menyosialisasikan kemudahan membayar pajak ini. Ia meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI untuk mengingatkan oara warga yang belum membayar pajak. Hal ini bisa dilakukan melalui kanal-kanal sosial media yang dimiliki Pemprov DKI. Ia juga meminta masyarakat untuk turut menyosialisasikan budaya patuh pajak.
Menurut Sandiaga, Dirjen Pajak juga perlu terus menyosialisasikan bahwa pajak setiap warga akan ditangani dengan aman dan penuh integritas. Para petugas dan jajaran yang ada harus mampu menunjukkan perilaku bebas korupsi, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan warga.
"Itu jadi sebuah oase karena di mana-mana kalau kita lihat kan pimpinan daerah pimpinan birokrasi tersangkut masalah. alangkah baiknya ini kita menjadi inspirasi di titik-titik lain harus kita bangun wilayah berintegritas wilayah bebas korupsi," kata Sandiaga.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyelesaikan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) 2017 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) LTO 4, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ia membuat laporan secara daring melalui sistem e-filing.
"Hari ini Alhamdulillah sudah menyelesaikan e-filing di Kantor Wajib Pajak besar 4 dan ini insya Allah menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh warga Jakarta untuk patuh membayar pajak tepat waktu," kata Sandiaga di Jakarta, Senin (26/3).
Sandiaga mengatakan, pendapatan yang dilaporkannya banyak berkurang dibandingkan tahun lalu. Hal ini terjadi karena pendapatannya sebagai pengusaha juga berkurang. Namun, ia menolak menjelaskan rincian pendapatan yang dilaporkan dengan alasan kerahasiaan pajak.
"Tapi saya bisa membuka sedikit, penurunan cukup dramatis karena penghasilan saya sebagai pengusaha jauh lebih banyak daripada sekarang ada di pemerintahan," kata dia.
Sandiaga mengaku sudah mengikuti program tax amnesty untuk kedua kalinya. Ia mengaku laporan tahun ini lebih cepat karena sudah seluruhnya berbasis elektronik. "Ini sudah zaman now, pelaporannya zaman now dengan e-filing," kata dia.
Sumber : republika.co.id (Jakarta, 26 Maret 2018)
Foto : Republika
Selain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniSelain bersiap menyiapkan ubo rampe untuk pelaporan SPT, ada baiknya para wajib pajak mencermati setiap kebijakan yang akan diterapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat ini. Sebab, tanpa persiapan, bisa jadi kebijakan-kebijakan ini akan merepotkan wajib pajak di kemudian hari.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramKementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak menyiapkan aturan pajak khusus bagi influencer, baik selebgram maupun youtuber. Hal ini merespon keinginan Menteri Kominfo Rudiantara yang meminta ada pajak khusus influencer atau Selebritas Instagram.selengkapnya
Mengisi SPT kini semudah mendaftar akun media sosial, simak tipsnya!Bulan Maret dapat dikatakan merupakan musim pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Mendekati pertengahan bulan, waktu batas akhir pengiriman SPT kian dekat.selengkapnya
Sandiaga Uno: Akan Ada Pajak Kemacetan di Sudirman-ThamrinWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bakal memberlakukan congestion tax untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin. “Congestion tax ini pajak untuk kemacetan,†kata Sandi, Sabtu, 11 November 2017. “Di belahan dunia lain sudah ada. Nah, ini akan kami hadirkan supaya semakin banyak masyarakat beralih ke angkutan umum.â€selengkapnya
Ini Beberapa Hal Perlu Diketahui Saat Mengisi SPTDirektorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak untuk lebih awal melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.selengkapnya
Peserta Tax Amnesti Bisa Ajukan Keterangan Bebas PPh di KPP Mana SajaTenggat waktu fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas harta yang dideklarasikan dalam program amnesti pajak, 31 Desember 2017, membuat Direktorat Jenderal Pajak memberi keleluasaan dalam mengurus hal tersebut.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
