Saatnya Lapor SPT 2017, Ini Syarat yang Harus Diserahkan Wajib Pajak

Jumat 19 Jan 2018 13:09Ridha Anantidibaca 158 kaliSemua Kategori

BISNIS 1123



Mendekati periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau wajib pajak (WP) - termasuk yang telah mengikuti pengampunan pajak untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.

Untuk memudahkan pelaporan tersebut, otoritas pajak telah merilis beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

Beberapa ketentuan yang mencakup persyaratan dokumen itu dipublikasikan karena adanya sejumlah penambahan regulasi terkait persyaratan pelaporan SPT.

Adapun dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis Jumat (19/1/2018), khusus pelaporan SPT tahun pajak 2017 persyaratan yang harus disampaikan wajib pajak diantaranya:

1) Bagi Pemberi Kerja atau Bendaharawan wajib melampirkan Bukti pemotongan 1721 A1/A2 merupakan dasar pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengingatkan seluruh pemberi kerja dan bendaharawan agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2017 (termasuk formulir 1721-I) secara benar dan tepat waktu.

2) Bagi Wajib Pajak Badan ada dua tambahan yakni:

a) Tambahan Dokumen terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Dalam ketentuan tersebut WP yang yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Tambahan dokumen tersebut di atas tidak berlaku bagi WP yang bergerak di bidang usaha perbankan, pembiayaan, asuransi, infrastruktur, pertambangan tertentu, atau yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final.

b) Tambahan Dokumen terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Aturan itu mewajibkan WP yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus melampirkan Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, dan Laporan per Negara dalam SPT Tahunan PPh Badan.

c) Penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017. Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal, laporan utang swasta luar negeri, Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, serta tanda terima Laporan per Negara disampaikan sebagai bagian dari dokumen atau keterangan yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik sebagai satu file dengan format Portable Document Format (PDF).

3) Bagi WP peserta amnesti pajak wajib memenuhi sejumlah persyaratan seperti berikut ini

a) WP yang telah menyatakan akan melakukan repatriasi aset memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

b) Peserta amnesti yang mengungkapkan harta tambahan yang berada di dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penempatan harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

c) Batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak 2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga.


Sumber : bisnis.com (Jakarta, 19 Januari 2018)
Foto : Bisnis




BERITA TERKAIT
 

Presiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-FilingPresiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-Filing

Presiden Joko Widodo melakukan pengisian dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang pada Kamis (3/2). Tahun ini menjadi kali kedua Presiden menyerahkan SPT Tahunan PPh menggunakan e-filing atau berbasis elektronik.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPT

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Wajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT TahunanWajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT Tahunan

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau seluruh wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan, baik pribadi maupun badan. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan hal ini merupakan ikhtiar untuk menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan.selengkapnya

Syarat SPT Tahunan PPh Untuk FLPP Akan DicabutSyarat SPT Tahunan PPh Untuk FLPP Akan Dicabut

Pemerintah akan merevisi kebijakan yang mensyaratkan masyarakat untuk menyertakan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi untuk dapat memanfaatkan fasilitas subsidi perumahan dari pemerintah.selengkapnya

Jelang Laporan SPT, Ditjen Pajak Kebanjiran Pertanyaan soal Harta Luar NegeriJelang Laporan SPT, Ditjen Pajak Kebanjiran Pertanyaan soal Harta Luar Negeri

Direktorat Jenderal Pajak hari ini resmi memulai sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan SPT pasca program tax amnesty. Program ini untuk pertama kalinya dilakukan di KPP Pulogadung, Jakarta Timur.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Jelaskan Proses Revisi Pajak untuk Mobil SedanKemenkeu Jelaskan Proses Revisi Pajak untuk Mobil Sedan

Pihak Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah membahas revisi pajak mobil jenis sedan yang sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Perindustrian.selengkapnya

Pajak `E-Commerce` akan Disesuaikan Berdasarkan Proses BisnisnyaPajak `E-Commerce` akan Disesuaikan Berdasarkan Proses Bisnisnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan masih menyusun formula regulasi pajak e-commerce sebelum nantinya benar-benar diterapkan bagi pelaku usaha.selengkapnya

Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Januari 2018Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Januari 2018

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2018 yang mencapai 11,17 persen terjadi karena tak ada praktik ijon dan kondisi perekonomian yang membaik. Robert mengaku, penerimaan pajak pada Januari 2018 mencapai Rp 78,94 triliun atau 5,54 persen dari target 2018 sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Singapura menaikkan setoran pajakSingapura menaikkan setoran pajak

Pemerintah Singapura mengumumkan kenaikan sejumlah tarif pajak untuk menambah pendapatan negara. Kenaikan pendapatan lewat pajak tersebut untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan pengeluaran negara. Industri yang terkena kenaikan pajak antara lain sektor properti, konsumsi dan layanan online seperti video streaming.selengkapnya

Dua Undang-Undang Perpajakan digugat ke MKDua Undang-Undang Perpajakan digugat ke MK

Dua payung hukum menyangkut pajak yaitu Undang-Undang (UU) 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Insentif tax allowance dan tax holiday paling dikejar investorInsentif tax allowance dan tax holiday paling dikejar investor

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai tax allowance dan tax holiday merupakan faktor pertama yang dikejar investor.selengkapnya

Penerimaan pajak Januari 2018 tertinggi, ini faktornyaPenerimaan pajak Januari 2018 tertinggi, ini faktornya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Penerimaan pajak Januari 2018 Rp 78,94 triliun, pertumbuhannya terkuat empat tahunPenerimaan pajak Januari 2018 Rp 78,94 triliun, pertumbuhannya terkuat empat tahun

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya



 
TAGS # :