RUU Tax Amnesty di Ujung Tanduk

Rabu 24 Feb 2016 13:39Administratordibaca 705 kaliSemua Kategori

bisnis 002

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket.

Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Maklum, revisi UU KPK merupakan usulan yang diusung sebagian besar fraksi di DPR.


Kegusaran pemerintah ini terungkap saat KONTAN mewawancarai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi. Sofjan berharap penyusunan rancangan undang-undang tax amnesty tetap jalan terus.


Beleid tersebut menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Namun Sofjan kini mulai ragu beleid tax amnesty bisa berjalan melihat perubahan setiap fraksi di DPR seusai kesepakatan penundaan RUU KPK.


"Kalau pertimbangan politik lebih kuat dari pertimbangan ekonomi, bisa tertunda," jelas Sofjan kepada KONTAN, Senin (22/2).


Fraksi Golkar yang selama ini dikenal sebagai pengusung RUU Tax Amnesty pun kini mulai kendor. "Kami belum menentukan sikap dengan situasi baru ini," kata Ahmadi Noor Supit, Ketua Komisi XI DPR dan anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).


Fraksi PDI Perjuangan juga belum bersikap tegas. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu enggan menjelaskan sikap fraksinya, saat ditemui KONTAN di KPK. PDI Perjuangan hingga kemarin masih ingin revisi UU KPK.


Pemerintah pun menyerahkan keputusan akhir terhadap RUU Tax Amnesty ke DPR. Draf beleid ini dan amanat presiden (Ampres) sudah diserahkan pemeritah ke DPR pada pekan lalu. "Kami menunggu respon mereka (DPR)," kata Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Keuangan kepada KONTAN, melalui pesan singkat.


Juru Bicara Presiden Johan Budi meyakini RUU Tax Amnesty dapat berjalan terus. Dia menandaskan, revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty tak berkaitan. DPR dan Presiden Jokowi pun tak membicarakannya dalam pertemuan, kemarin.

"Ini memang beda, bukan paket-paketan," imbuh Johan, Senin (22/2).


Firman Subagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Golkar yang sebelumnya optimistis pembahasan RUU Tax Amnesty berjalan lancar, kini tidak bisa memastikan kelanjutan pembahasan RUU tersebut.


Firman menyatakan, nasib dan kelanjutan kedua rancangan beleid tersebut akan ditentukan setelah Rapat Paripurna DPR yang berlangsung hari ini (23/2). "Surat presiden sudah masuk, besok (hari ini) dibacakan," kata Firman.


Selain berpotensi ditolak DPR, RUU Tax Amnesty juga ditentang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami tidak mendukung RUU Tax Amnesty," kata Laode Muhammad Syarif. Namun, Laode enggan menyebutkan pertimbangan KPK menolak RUU Tax Amnesty.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 23 Februari 2016)
Foto : antara foto/akbar nugroho gumay




BERITA TERKAIT
 

RUU Tax Amnesty Digodok dalam Rapat Fraksi GolkarRUU Tax Amnesty Digodok dalam Rapat Fraksi Golkar

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU)pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi perhatian serius dari fraksi Partai Golkar. Hal ini diketahui setelah Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto‎ mengatakan, bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak lewat kebijakan tax amnesty jadi salah satu bahasan dalam rapat fraksi.selengkapnya

Fraksi PDIP Optimis Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai BesokFraksi PDIP Optimis Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai Besok

Fraksi PDI Perjuangan optimis pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bisa diselesaikan besok. "Iya, kalau enggak selesai besok, kami enggak datang kemari," kata Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/6/2016).selengkapnya

Revisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniRevisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun ini

Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak jua kunjung terang kapan akan terealisasi. Justru, pembahasannya masih mandek dan mustahil rampung dalam tahun ini.selengkapnya

TAX AMNESTY, Ketua Komisi XI: Pembahasan Rampung Sebelum Bahas APBN-PTAX AMNESTY, Ketua Komisi XI: Pembahasan Rampung Sebelum Bahas APBN-P

Ketua komisi XI Ahmadi Noor Supit meyakini rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat diselesaikan sebelum pembahasan APBN-P. Kendati demikian, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar itu tak menampik jika dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari tiap-tiap fraksi, panitia kerja (panja) RUU Pengampunan Pajak masih mengalami perdebatan.selengkapnya

Politisi PAN Yakin Revisi APBN-P 2016 Tak Akan DibahasPolitisi PAN Yakin Revisi APBN-P 2016 Tak Akan Dibahas

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hafiz Thohir menduga revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 tidak akan dibahas di DPR. Pasalnya, ujar Hafiz, seusai masa reses berakhir, DPR segera membahas Rancangan APBN 2017.selengkapnya

Tax Amnesty jadi Pertimbangan dalam Revisi UU KUPTax Amnesty jadi Pertimbangan dalam Revisi UU KUP

Pemerintah sedang melakukan kajian untuk pembahasan revisi undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta RUU Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya

Pemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonPemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak Karbon

Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan nilai ekonomi karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global.selengkapnya

APPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri PembiayaanAPPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri Pembiayaan

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno meminta agar pemerintah tidak menghapus sektor jasa keuangan dari jenis jasa yang dikecualikan pengenaan PPN. Menurutnya, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil pembiayaan kredit di bank.selengkapnya

TEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAKTEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAK

Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pemusnahan atas barang yang dinyatakan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) dan barang milik negara (BMN) pada tanggal 7-8 September 2021. Pemusnahan yang dilakukan di lahan terbuka seluas 0,9 hektare di kabupaten Mojokerto ini dihadiri oleh instansi terkait dan juga PT Sinergi Jelma Anugerah.selengkapnya



 
TAGS # :