RUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di Bank

Senin 20 Jun 2016 12:20Administratordibaca 903 kaliSemua Kategori

bisnis 014

Dana repatriasi yang ditempatkan dalam wadah instrumen investasi kebijakan pengampunan pajak tetap bisa menjadi jaminan penarikan utang baru di perbankan.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan skema tersebut akan disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk aturan baru. Dengan demikian uang yang dibawa ke Indonesia tetap bisa dijaminkan untuk mendapat pinjaman baru.


“Saya sudah bertemu Gubernur BI dan Ketua DK OJK khusus membahas ini dan sepakat aturanaturan yang selama ini membatasi dapat direlaksasi termasuk memberikan leveraging,” katanya saat berdialog dengan para pengusaha akhir pekan lalu.


Menteri Keuangan mengaku memang ada trauma dari pengalaman 1998 terkait dengan tidak mampu bayarnya utang luar negeri swasta yang besar. Namun, untuk saat ini, akan ada batasan framework dari OJK.


Apalagi, lanjutnya, pemerintah juga mempunyai financial safety nett basel III dengan capital adequacy ratio (CAR) di atas 20%.


Bambang menjanjikan perlakuan dana hasil repatriasi senyaman waktu berada di luar negeri. Apalagi, dana tersebut menjadi salah satu potensi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tengah nyaris tidak adanya sentimen positif dari ekonomi global.


Kendati akan diberikan keleluasaan untuk memilih instrumen investasi yang disediakan, seluruh dana yang masuk akan dimulai dari perbankan dan manajer investasi. Investasi portofolio terutama surat berharga negara (SBN) akan menjadi wadah awal.


Selain itu, ada pula instrumen dana investasi real estate (DIRE), efek beragun aset, reksadana penyertaan terbatas (RDPT), dan saham seluruh emiten yang bisa dijadikan pintu masuk awal.


Untuk SBN, pihaknya memastikan akan ada obligasi khusus untuk tax amnesty berjenis nontradeable. Untuk melakukan pengawasan dan mencegah kembali keluarnya dana yang masuk dalam waktu singkat dan bersamaan, pemerintah juga akan menerapkan holding period sekitar tiga tahun.


Artinya, jika kebijakan tax amnesty dimulai pertengahan tahun ini, masa holding period berakhir sekitar pertengahan hingga akhir 2019, berdampingan dengan berakhirnya masa Kabinet Kerja.


Dalam draf Rancangan UndangUndang (RUU) Pengampunan Pajak, selama setahun, instrumen investasi yang digunakan berupa SBN, obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri.


Mulai tahun kedua, ada instrumen investasi lainnya yang bisa digunakan yaitu obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK.


Ada pula investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Selanjutnya, investasi di sektor properti serta investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas pe merintah. Sektor prioritas ini akan dijelaskan lebih detail melalui Peraturan Menteri Keuangan. Bambang menyebut sektor manufaktur, jasa, dan infrastruktur lah yang berpeluang menjadi prioritas.


KONVERSI MODAL

Pemerintah, lanjut dia, juga akan mengakomodasi masuknya dana repatriasi ke perusahaan WP sendiri. Bambang berujar sudah bukan rahasia lagi mayoritas utang luar negeri swasta memang dalam bentuk shareholder loan atau back to back loan. “Kami harapkan bisa di-convert menjadi equity.”

Apalagi, pemerintah juga telah menerapkan ketentuan pembatasan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) 4:1 yang berlaku mulai tahun pajak 2016.


Kebijakan itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.


Bambang juga mengatakan ke depannya pemerintah akan membentuk offshore financial center agar tiap orang tidak membentuk special purpose vehicle di luar negeri seperti yang marak saat ini. “Iya, pokoknya offshore financial center,” tegasnya.


Terkait dengan skema leveraging, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Ke uangan Robert Pakpahan mengatakan nantinya prosedur akan mengikuti pasar dengan aturan OJK.


Aturannya diharapkan selesai secepatnya sehingga setelah RUU Pengampunan Pajak disahkan bisa langsung dieksekusi.


“Jadi kalau orang membawa uang terus ditanamkan di obligasi misalnya, obligasi itu bisa dijaminkan untuk cari utang baru. Ibaratnya ‘disekolahin’ gitu. Nanti skemanya sesuai marketsaja,” katanya.


Untuk SBN, pihaknya mengaku sudah siap mengalokasikannya untuk tax amnesty. Apalagi, setelah diterbitkannya seluruh SBN ber denominasi valuta asing hingga pekan lalu, pemerintah akan menggunakan pasar dalam negeri untuk memenuhi sisa pembiayaan.


Pemerintah diminta menyusun prosedur pelaksanaan pengampunan pajak sesimpel mungkin untuk memacu minat pelaku usaha dalam mengambil fasilitas tersebut. Adapun, pengusaha juga mengusulkan skema cicilan dalam pembayaran tarif tebusan.


Pekan lalu, Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Franciscus Welirang mengingatkan prosedur pengajuan pengampunan pajak semestinya sederhana dan memudahkan calon peserta. Dia juga meminta pemerintah mempersiapkan diri me nerima pengajuan yang masif dari pengusaha.


“Mengenai proses pengampunannya, kami khawatir kalau nanti daya proses dan pelayanan tidak mampu menangani, padahal wak tunya hanya 6 bulan,” ujarnya di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jumat (17/6).

Chairman Garuda Food Group Sudhamek AWS menyebutkan pemerintah perlu mempertimbangkan cashflow calon peserta. Secara konkret, dia mengatakan skema pembayaran berangsur atau cicilan untuk tarif tebusan bisa digunakan.


Pasalnya, kata Sudhamek, tidak semua aset dari calon peserta berupa kas, melainkan juga berbentuk aset tidak bergerak. “Pembayaran tarif tebusan dalam satu waktu bisa mempersulit calon peserta, cashflow bisa kena.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyDaftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax Amnesty

Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :