RUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di Bank

Senin 20 Jun 2016 12:20Administratordibaca 630 kaliSemua Kategori

bisnis 014

Dana repatriasi yang ditempatkan dalam wadah instrumen investasi kebijakan pengampunan pajak tetap bisa menjadi jaminan penarikan utang baru di perbankan.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan skema tersebut akan disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk aturan baru. Dengan demikian uang yang dibawa ke Indonesia tetap bisa dijaminkan untuk mendapat pinjaman baru.


“Saya sudah bertemu Gubernur BI dan Ketua DK OJK khusus membahas ini dan sepakat aturanaturan yang selama ini membatasi dapat direlaksasi termasuk memberikan leveraging,” katanya saat berdialog dengan para pengusaha akhir pekan lalu.


Menteri Keuangan mengaku memang ada trauma dari pengalaman 1998 terkait dengan tidak mampu bayarnya utang luar negeri swasta yang besar. Namun, untuk saat ini, akan ada batasan framework dari OJK.


Apalagi, lanjutnya, pemerintah juga mempunyai financial safety nett basel III dengan capital adequacy ratio (CAR) di atas 20%.


Bambang menjanjikan perlakuan dana hasil repatriasi senyaman waktu berada di luar negeri. Apalagi, dana tersebut menjadi salah satu potensi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tengah nyaris tidak adanya sentimen positif dari ekonomi global.


Kendati akan diberikan keleluasaan untuk memilih instrumen investasi yang disediakan, seluruh dana yang masuk akan dimulai dari perbankan dan manajer investasi. Investasi portofolio terutama surat berharga negara (SBN) akan menjadi wadah awal.


Selain itu, ada pula instrumen dana investasi real estate (DIRE), efek beragun aset, reksadana penyertaan terbatas (RDPT), dan saham seluruh emiten yang bisa dijadikan pintu masuk awal.


Untuk SBN, pihaknya memastikan akan ada obligasi khusus untuk tax amnesty berjenis nontradeable. Untuk melakukan pengawasan dan mencegah kembali keluarnya dana yang masuk dalam waktu singkat dan bersamaan, pemerintah juga akan menerapkan holding period sekitar tiga tahun.


Artinya, jika kebijakan tax amnesty dimulai pertengahan tahun ini, masa holding period berakhir sekitar pertengahan hingga akhir 2019, berdampingan dengan berakhirnya masa Kabinet Kerja.


Dalam draf Rancangan UndangUndang (RUU) Pengampunan Pajak, selama setahun, instrumen investasi yang digunakan berupa SBN, obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri.


Mulai tahun kedua, ada instrumen investasi lainnya yang bisa digunakan yaitu obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK.


Ada pula investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Selanjutnya, investasi di sektor properti serta investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas pe merintah. Sektor prioritas ini akan dijelaskan lebih detail melalui Peraturan Menteri Keuangan. Bambang menyebut sektor manufaktur, jasa, dan infrastruktur lah yang berpeluang menjadi prioritas.


KONVERSI MODAL

Pemerintah, lanjut dia, juga akan mengakomodasi masuknya dana repatriasi ke perusahaan WP sendiri. Bambang berujar sudah bukan rahasia lagi mayoritas utang luar negeri swasta memang dalam bentuk shareholder loan atau back to back loan. “Kami harapkan bisa di-convert menjadi equity.”

Apalagi, pemerintah juga telah menerapkan ketentuan pembatasan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) 4:1 yang berlaku mulai tahun pajak 2016.


Kebijakan itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.


Bambang juga mengatakan ke depannya pemerintah akan membentuk offshore financial center agar tiap orang tidak membentuk special purpose vehicle di luar negeri seperti yang marak saat ini. “Iya, pokoknya offshore financial center,” tegasnya.


Terkait dengan skema leveraging, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Ke uangan Robert Pakpahan mengatakan nantinya prosedur akan mengikuti pasar dengan aturan OJK.


Aturannya diharapkan selesai secepatnya sehingga setelah RUU Pengampunan Pajak disahkan bisa langsung dieksekusi.


“Jadi kalau orang membawa uang terus ditanamkan di obligasi misalnya, obligasi itu bisa dijaminkan untuk cari utang baru. Ibaratnya ‘disekolahin’ gitu. Nanti skemanya sesuai marketsaja,” katanya.


Untuk SBN, pihaknya mengaku sudah siap mengalokasikannya untuk tax amnesty. Apalagi, setelah diterbitkannya seluruh SBN ber denominasi valuta asing hingga pekan lalu, pemerintah akan menggunakan pasar dalam negeri untuk memenuhi sisa pembiayaan.


Pemerintah diminta menyusun prosedur pelaksanaan pengampunan pajak sesimpel mungkin untuk memacu minat pelaku usaha dalam mengambil fasilitas tersebut. Adapun, pengusaha juga mengusulkan skema cicilan dalam pembayaran tarif tebusan.


Pekan lalu, Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Franciscus Welirang mengingatkan prosedur pengajuan pengampunan pajak semestinya sederhana dan memudahkan calon peserta. Dia juga meminta pemerintah mempersiapkan diri me nerima pengajuan yang masif dari pengusaha.


“Mengenai proses pengampunannya, kami khawatir kalau nanti daya proses dan pelayanan tidak mampu menangani, padahal wak tunya hanya 6 bulan,” ujarnya di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jumat (17/6).

Chairman Garuda Food Group Sudhamek AWS menyebutkan pemerintah perlu mempertimbangkan cashflow calon peserta. Secara konkret, dia mengatakan skema pembayaran berangsur atau cicilan untuk tarif tebusan bisa digunakan.


Pasalnya, kata Sudhamek, tidak semua aset dari calon peserta berupa kas, melainkan juga berbentuk aset tidak bergerak. “Pembayaran tarif tebusan dalam satu waktu bisa mempersulit calon peserta, cashflow bisa kena.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyDaftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax Amnesty

Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak dan cukai kian menjauhPenerimaan pajak dan cukai kian menjauh

Target penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) tahun ini sulit tercapai. Pasalnya, hingga akhir November 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 1.098,5 triliun.selengkapnya

Kepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya SajaKepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi tax amnesty di Kompleks Istana Negara sempat menyinggung mengenai rendahnya pelaporan SPT dari sektor migas dan pertambangan. Dari catatan Kementerian Keuangan, tercatat pelaporan SPT masih kurang dari 50%.selengkapnya

Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak selama ini dianggap belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Banyak penunggak pajak yang selama ini lolos dan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara.selengkapnya

Setoran Duit Tebusan Mendekati TargetSetoran Duit Tebusan Mendekati Target

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

Ada Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikAda Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal Mudik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

Tak Ragu Kejar WP KakapTak Ragu Kejar WP Kakap

Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.selengkapnya

WP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena SanksiWP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena Sanksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peserta program amnesti (pengampunan) pajak masih sangat rendah. Hanya 2,5% dari total 20 juta Wajib Pajak (WP) di Indonesia.selengkapnya

Presiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat BireuenPresiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat Bireuen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan shalat Jumat bersama masyarakat Bireuen sebagai wilayah yang terdampak gempa bumi 6,5 skala Richter pada Rabu (9/12) pagi. Presiden Jokowi menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Besar Samalanga, Jalan Mesjid Kecamatan Samalanga Bireuen, Aceh, Jumat (9/12).selengkapnya

Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke Istana

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya



 
TAGS # :