RUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di Bank

Dana repatriasi yang ditempatkan dalam wadah instrumen investasi kebijakan pengampunan pajak tetap bisa menjadi jaminan penarikan utang baru di perbankan.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan skema tersebut akan disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk aturan baru. Dengan demikian uang yang dibawa ke Indonesia tetap bisa dijaminkan untuk mendapat pinjaman baru.

“Saya sudah bertemu Gubernur BI dan Ketua DK OJK khusus membahas ini dan sepakat aturanaturan yang selama ini membatasi dapat direlaksasi termasuk memberikan leveraging,” katanya saat berdialog dengan para pengusaha akhir pekan lalu.

Menteri Keuangan mengaku memang ada trauma dari pengalaman 1998 terkait dengan tidak mampu bayarnya utang luar negeri swasta yang besar. Namun, untuk saat ini, akan ada batasan framework dari OJK.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah juga mempunyai financial safety nett basel III dengan capital adequacy ratio (CAR) di atas 20%.

Bambang menjanjikan perlakuan dana hasil repatriasi senyaman waktu berada di luar negeri. Apalagi, dana tersebut menjadi salah satu potensi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tengah nyaris tidak adanya sentimen positif dari ekonomi global.

Kendati akan diberikan keleluasaan untuk memilih instrumen investasi yang disediakan, seluruh dana yang masuk akan dimulai dari perbankan dan manajer investasi. Investasi portofolio terutama surat berharga negara (SBN) akan menjadi wadah awal.

Selain itu, ada pula instrumen dana investasi real estate (DIRE), efek beragun aset, reksadana penyertaan terbatas (RDPT), dan saham seluruh emiten yang bisa dijadikan pintu masuk awal.

Untuk SBN, pihaknya memastikan akan ada obligasi khusus untuk tax amnesty berjenis nontradeable. Untuk melakukan pengawasan dan mencegah kembali keluarnya dana yang masuk dalam waktu singkat dan bersamaan, pemerintah juga akan menerapkan holding period sekitar tiga tahun.

Artinya, jika kebijakan tax amnesty dimulai pertengahan tahun ini, masa holding period berakhir sekitar pertengahan hingga akhir 2019, berdampingan dengan berakhirnya masa Kabinet Kerja.

Dalam draf Rancangan UndangUndang (RUU) Pengampunan Pajak, selama setahun, instrumen investasi yang digunakan berupa SBN, obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri.

Mulai tahun kedua, ada instrumen investasi lainnya yang bisa digunakan yaitu obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK.

Ada pula investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Selanjutnya, investasi di sektor properti serta investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas pe merintah. Sektor prioritas ini akan dijelaskan lebih detail melalui Peraturan Menteri Keuangan. Bambang menyebut sektor manufaktur, jasa, dan infrastruktur lah yang berpeluang menjadi prioritas.

KONVERSI MODAL

Pemerintah, lanjut dia, juga akan mengakomodasi masuknya dana repatriasi ke perusahaan WP sendiri. Bambang berujar sudah bukan rahasia lagi mayoritas utang luar negeri swasta memang dalam bentuk shareholder loan atau back to back loan. “Kami harapkan bisa di-convert menjadi equity.”

Apalagi, pemerintah juga telah menerapkan ketentuan pembatasan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) 4:1 yang berlaku mulai tahun pajak 2016.

Kebijakan itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Bambang juga mengatakan ke depannya pemerintah akan membentuk offshore financial center agar tiap orang tidak membentuk special purpose vehicle di luar negeri seperti yang marak saat ini. “Iya, pokoknya offshore financial center,” tegasnya.

Terkait dengan skema leveraging, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Ke uangan Robert Pakpahan mengatakan nantinya prosedur akan mengikuti pasar dengan aturan OJK.

Aturannya diharapkan selesai secepatnya sehingga setelah RUU Pengampunan Pajak disahkan bisa langsung dieksekusi.

“Jadi kalau orang membawa uang terus ditanamkan di obligasi misalnya, obligasi itu bisa dijaminkan untuk cari utang baru. Ibaratnya ‘disekolahin’ gitu. Nanti skemanya sesuai marketsaja,” katanya.

Untuk SBN, pihaknya mengaku sudah siap mengalokasikannya untuk tax amnesty. Apalagi, setelah diterbitkannya seluruh SBN ber denominasi valuta asing hingga pekan lalu, pemerintah akan menggunakan pasar dalam negeri untuk memenuhi sisa pembiayaan.

Pemerintah diminta menyusun prosedur pelaksanaan pengampunan pajak sesimpel mungkin untuk memacu minat pelaku usaha dalam mengambil fasilitas tersebut. Adapun, pengusaha juga mengusulkan skema cicilan dalam pembayaran tarif tebusan.

Pekan lalu, Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Franciscus Welirang mengingatkan prosedur pengajuan pengampunan pajak semestinya sederhana dan memudahkan calon peserta. Dia juga meminta pemerintah mempersiapkan diri me nerima pengajuan yang masif dari pengusaha.

“Mengenai proses pengampunannya, kami khawatir kalau nanti daya proses dan pelayanan tidak mampu menangani, padahal wak tunya hanya 6 bulan,” ujarnya di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jumat (17/6).

Chairman Garuda Food Group Sudhamek AWS menyebutkan pemerintah perlu mempertimbangkan cashflow calon peserta. Secara konkret, dia mengatakan skema pembayaran berangsur atau cicilan untuk tarif tebusan bisa digunakan.

Pasalnya, kata Sudhamek, tidak semua aset dari calon peserta berupa kas, melainkan juga berbentuk aset tidak bergerak. “Pembayaran tarif tebusan dalam satu waktu bisa mempersulit calon peserta, cashflow bisa kena.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : bisnis.com