RUU Rampung Tiga Pekan Lagi

Sabtu 28 Mei 2016 11:04Administratordibaca 418 kaliSemua Kategori

bisnis 014

Pemerintah mengestimasi pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak selesai pada pekan kedua Juni sehingga bisa mulai efektif pada 1 Juli 2016.

Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, mengatakan hingga saat ini pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) masih berjalan. Setelah proses review arah kebijakan dan tujuan tax amnesty, mulai Senin pekan depan pembahasan isi RUU akan dimulai.


“Kita perlu sosialisasi 14 hari, 1 Juli efektif. Tanpa mendahului ke putusan bapak-bapak di DPR, kita semangatnya sama,” ujarnya, Jumat (27/5).


Ketua Panja perwakilan pemerintah ini mengaku nantinya periode implementasi akan dibagi menjadi dua, yakni tiga bulan pertama dengan tiga bulan kedua.


Dalam catatan Bisnis, pada tiga bulan pertama, pemerintah mengusulkan tarif tebusan 2% untuk repatriasi dan 4% untuk wajib pajak (WP) yang hanya mendeklarasikan hartanya. Tiga bulan berikutnya, tarif naik menjadi 3% untuk WP yang repatriasi dan 6% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya.


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan kebijakan tax amnesty ini tidak hanya bisa digunakan untuk WP besar, tapi juga WP kecil yang selama ini dikategorikan sebagai UKM. WP tersebut, lanjutnya, selama ini berbisnis secara informal sehingga administrasi pajaknya masih belum bagus. Padahal, jika masuk ke sistem pajak, se suai dengan ketentuan undang-undang, WP tersebut bisa diperiksa lima tahun ke belakang. Kondisi ini secara otomatis menimbulkan kekhawatiran.


Dengan ikut tax amnesty, sambungnya, WP bisa mendapatkan fasilitas be bas dari pemeriksaan tersebut ka rena diatur dalam RUU.


“Setelah ikut amnesty ke depan status pajaknya menjadi bersih tidak ada lagi ancaman diperiksa lima tahun ke belakang, dijamin juga. Yang penting dia bisa masuk sektor formal dengan lebih tenang, punya NPWP,” jelasnya.


Sementara itu, terkait dana repatriasi, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan akan menyediakan porsi surat berharga negara (SBN) namun tidak menghilangkan lelang rutin.


“Lelang mingguan ini tidak bisa kami tinggalkan. Enggak bisa gara-gara amnesty langsung lelang berhenti, enggak bisa. Itu akan mematikan pasar,” ujarnya.


Sejauh ini, dari total sisa pembiayaan masih ada ruang pe - nerbitan SBN sekitar Rp200 triliun. Hingga 19 Mei 2016, total SBN yang telah diterbitkan sekitar Rp326 triliun, atau sudah separuh lebih dari target penerbitan bruto Rp556 triliun.


Selain itu, ada potensi tambahan gross dalam revisi APBN 2016. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memperkirakan penerbitan SBN bruto berpotensi menjadi sekitar Rp600 triliun jika pagu defisit melebar hingga 2,5% terhadap produk domestik bruto. Ada pula potensi tambahan penerbitan SBN dalam prefunding untuk APBN 2017.


Sejauh ini, Robert mengestimasi sekitar Rp100 triliun bisa masuk ke instrumen SBN khusus tax amnesty dengan tingkat imbal hasil sesuai dengan pasar.


Dalam rapat kerja dengan komisi XI, Senin (23/5), pemerintah menargetkan penerimaan negara yang bisa diraup dari kebijakan pengampunan pajak minimal Rp165 triliun. Untuk nilai repatriasi dan deklarasi dalam negeri di perkirakan mencapai sekitar Rp1.000 triliun.


Sementara itu, untuk harta dari luar negeri, pemerintah memperkirakan ada sekitar Rp3.500 triliun – Rp4.000 triliun yang akan dideklarasikan.


KETUA PANJA


Dalam perkembangan panja, Hadiyanto sendiri baru saja meng gantikan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi sebagai ketua panja. Ketika Bisnis meminta konfirmasi saat berada setelah rapat pari purna DPR, Kamis (26/5), Menkeu Bambang beralasan pergantian tersebut berkaitan dengan substansi RUU Pengampunan Pajak yang banyak berkaitan dengan isu hukum.


“Itu cuma karena banyak isu ter kait kepastian hukum jadi harus ada orang yang paham hukum juga. Karena banyak isu hukum maka perlu sekjen yang berbasis hukum,” katanya.


Sementara itu, Dirjen Pajak Ken justru memberikan pernyataan lain. Dia mengatakan dari awal Hadiyanto yang menjadi ketua panja. Ken sendiri men jadi wakil ketua panja perwakilan pemerintah. Bahkan dia mengatakan semua UU harus diketuai sekjen saat panja.


“Saya wakilnya. Dari dulu kan sekjen. Harus sekjen. Semua un dang-undang ketuanya kan mesti sekjen. Kok diganti kenapa, enggak diganti. Saya juga hadir terus,” tuturnya.


Dalam catatan Bisnis, sebelum masa reses anggota DPR, tepatnya dalam rapat Menkeu dengan Komisi XI DPR pada Kamis (28/4), pemerintah menyodorkan susun an panja perwakilan pemerintah yang diketuai Ken.


Dua wakilnya yakni Suryo Utomo yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak dan Astera Primanto Bhakti yang saat ini sebagai Staf Ahli Menkeu bidang Kebijakan Penerimaan Negara.


Sementara itu, ketua panja dari DPR dipimpin oleh Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra. Sumber Bisnis lain dari anggota pan ja mengatakan pergantian posisi itu dilakukan saat rapat panja hari ke-2 pada Selasa (24/5).


Rapat pertama pada Senin (23/5), Ken masih memimpin panja perwakilan pemerintah. Pergantian ini, menurut sumber lainnya, dikarenakan DPR marah dan tersinggung karena Dirjen Pajak terlambat menghadiri rapat. Sesuai tata tertib, skorsing dua kali atau sekitar 2X15 menit, tetapi pihaknya tetap tidak datang.


“Baru datang setelah ditutup dengan keputusan menunda. Kesannya pemerintah malah enggak serius dan melecehkan, tidak meng anggap penting. Ingin cepat kok malah enggak proaktif,” katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 28 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Dirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari PemerintahDirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari Pemerintah

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada masa sidang berikutnya 17 Mei mendatang. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi XI pada Kamis (28/4) malam, menetapkan panitia kerja dari pihak pemerintah dan DPR. Adapun dari pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Direktur Jenderalselengkapnya

Hari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan PajakHari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan Pajak

Setelah melalui serangakai pertemuan tertutup yang dilakukan panitia kerja (Panja), Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) kembali akan dibahas dalam rapat kerja (raker). Rapat kerja ini rencananya akan mulai dilaksanakan hari ini, Jumat (24/6). Raker rencananya Jumat (24/6) ini, semuanya dibahas. Jadi pekan depan sudah masuk Paripurna," kata Ketua Panja TAselengkapnya

Ini Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan PajakIni Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Anggota komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengungkapkan terdapat tiga hal krusial dalam pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. "Ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja," kata Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (24/5).selengkapnya

Legislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan PanjaLegislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan Panja

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan belum ada besaran tarif tebusan yang disepakati pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak di tingkat Panitia Kerja (Panja). "Itu belum, sebagian besar masih berkoordinasi dengan masing-masing fraksinya. Kita lihat seperti apa bagusnya," katanya di Jakarta, Jumat.selengkapnya

Ketua DPR Janjikan Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai Bulan IniKetua DPR Janjikan Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai Bulan Ini

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR tidak akan mempersulit ‎proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Pimpinan DPR sudah yakin dengan program pengampunan pajak setelah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (15/4).selengkapnya

Ini yang Dibahas di Panja Tax AmnestyIni yang Dibahas di Panja Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akhirnya disepakati akan dibahas lebih komprehensif dalam Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk antara parlemen dan pemerintah. Masing-masing perwakilan, rencananya akan membedah pasal-pasal yang sudah tercantum dalam RUU tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :