RUU Rampung Tiga Pekan Lagi

Sabtu 28 Mei 2016 11:04Administratordibaca 551 kaliSemua Kategori

bisnis 014

Pemerintah mengestimasi pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak selesai pada pekan kedua Juni sehingga bisa mulai efektif pada 1 Juli 2016.

Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, mengatakan hingga saat ini pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) masih berjalan. Setelah proses review arah kebijakan dan tujuan tax amnesty, mulai Senin pekan depan pembahasan isi RUU akan dimulai.


“Kita perlu sosialisasi 14 hari, 1 Juli efektif. Tanpa mendahului ke putusan bapak-bapak di DPR, kita semangatnya sama,” ujarnya, Jumat (27/5).


Ketua Panja perwakilan pemerintah ini mengaku nantinya periode implementasi akan dibagi menjadi dua, yakni tiga bulan pertama dengan tiga bulan kedua.


Dalam catatan Bisnis, pada tiga bulan pertama, pemerintah mengusulkan tarif tebusan 2% untuk repatriasi dan 4% untuk wajib pajak (WP) yang hanya mendeklarasikan hartanya. Tiga bulan berikutnya, tarif naik menjadi 3% untuk WP yang repatriasi dan 6% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya.


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan kebijakan tax amnesty ini tidak hanya bisa digunakan untuk WP besar, tapi juga WP kecil yang selama ini dikategorikan sebagai UKM. WP tersebut, lanjutnya, selama ini berbisnis secara informal sehingga administrasi pajaknya masih belum bagus. Padahal, jika masuk ke sistem pajak, se suai dengan ketentuan undang-undang, WP tersebut bisa diperiksa lima tahun ke belakang. Kondisi ini secara otomatis menimbulkan kekhawatiran.


Dengan ikut tax amnesty, sambungnya, WP bisa mendapatkan fasilitas be bas dari pemeriksaan tersebut ka rena diatur dalam RUU.


“Setelah ikut amnesty ke depan status pajaknya menjadi bersih tidak ada lagi ancaman diperiksa lima tahun ke belakang, dijamin juga. Yang penting dia bisa masuk sektor formal dengan lebih tenang, punya NPWP,” jelasnya.


Sementara itu, terkait dana repatriasi, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan akan menyediakan porsi surat berharga negara (SBN) namun tidak menghilangkan lelang rutin.


“Lelang mingguan ini tidak bisa kami tinggalkan. Enggak bisa gara-gara amnesty langsung lelang berhenti, enggak bisa. Itu akan mematikan pasar,” ujarnya.


Sejauh ini, dari total sisa pembiayaan masih ada ruang pe - nerbitan SBN sekitar Rp200 triliun. Hingga 19 Mei 2016, total SBN yang telah diterbitkan sekitar Rp326 triliun, atau sudah separuh lebih dari target penerbitan bruto Rp556 triliun.


Selain itu, ada potensi tambahan gross dalam revisi APBN 2016. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memperkirakan penerbitan SBN bruto berpotensi menjadi sekitar Rp600 triliun jika pagu defisit melebar hingga 2,5% terhadap produk domestik bruto. Ada pula potensi tambahan penerbitan SBN dalam prefunding untuk APBN 2017.


Sejauh ini, Robert mengestimasi sekitar Rp100 triliun bisa masuk ke instrumen SBN khusus tax amnesty dengan tingkat imbal hasil sesuai dengan pasar.


Dalam rapat kerja dengan komisi XI, Senin (23/5), pemerintah menargetkan penerimaan negara yang bisa diraup dari kebijakan pengampunan pajak minimal Rp165 triliun. Untuk nilai repatriasi dan deklarasi dalam negeri di perkirakan mencapai sekitar Rp1.000 triliun.


Sementara itu, untuk harta dari luar negeri, pemerintah memperkirakan ada sekitar Rp3.500 triliun – Rp4.000 triliun yang akan dideklarasikan.


KETUA PANJA


Dalam perkembangan panja, Hadiyanto sendiri baru saja meng gantikan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi sebagai ketua panja. Ketika Bisnis meminta konfirmasi saat berada setelah rapat pari purna DPR, Kamis (26/5), Menkeu Bambang beralasan pergantian tersebut berkaitan dengan substansi RUU Pengampunan Pajak yang banyak berkaitan dengan isu hukum.


“Itu cuma karena banyak isu ter kait kepastian hukum jadi harus ada orang yang paham hukum juga. Karena banyak isu hukum maka perlu sekjen yang berbasis hukum,” katanya.


Sementara itu, Dirjen Pajak Ken justru memberikan pernyataan lain. Dia mengatakan dari awal Hadiyanto yang menjadi ketua panja. Ken sendiri men jadi wakil ketua panja perwakilan pemerintah. Bahkan dia mengatakan semua UU harus diketuai sekjen saat panja.


“Saya wakilnya. Dari dulu kan sekjen. Harus sekjen. Semua un dang-undang ketuanya kan mesti sekjen. Kok diganti kenapa, enggak diganti. Saya juga hadir terus,” tuturnya.


Dalam catatan Bisnis, sebelum masa reses anggota DPR, tepatnya dalam rapat Menkeu dengan Komisi XI DPR pada Kamis (28/4), pemerintah menyodorkan susun an panja perwakilan pemerintah yang diketuai Ken.


Dua wakilnya yakni Suryo Utomo yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak dan Astera Primanto Bhakti yang saat ini sebagai Staf Ahli Menkeu bidang Kebijakan Penerimaan Negara.


Sementara itu, ketua panja dari DPR dipimpin oleh Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra. Sumber Bisnis lain dari anggota pan ja mengatakan pergantian posisi itu dilakukan saat rapat panja hari ke-2 pada Selasa (24/5).


Rapat pertama pada Senin (23/5), Ken masih memimpin panja perwakilan pemerintah. Pergantian ini, menurut sumber lainnya, dikarenakan DPR marah dan tersinggung karena Dirjen Pajak terlambat menghadiri rapat. Sesuai tata tertib, skorsing dua kali atau sekitar 2X15 menit, tetapi pihaknya tetap tidak datang.


“Baru datang setelah ditutup dengan keputusan menunda. Kesannya pemerintah malah enggak serius dan melecehkan, tidak meng anggap penting. Ingin cepat kok malah enggak proaktif,” katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 28 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Dirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari PemerintahDirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari Pemerintah

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada masa sidang berikutnya 17 Mei mendatang. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi XI pada Kamis (28/4) malam, menetapkan panitia kerja dari pihak pemerintah dan DPR. Adapun dari pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Direktur Jenderalselengkapnya

Hari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan PajakHari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan Pajak

Setelah melalui serangakai pertemuan tertutup yang dilakukan panitia kerja (Panja), Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) kembali akan dibahas dalam rapat kerja (raker). Rapat kerja ini rencananya akan mulai dilaksanakan hari ini, Jumat (24/6). Raker rencananya Jumat (24/6) ini, semuanya dibahas. Jadi pekan depan sudah masuk Paripurna," kata Ketua Panja TAselengkapnya

Legislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan PanjaLegislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan Panja

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan belum ada besaran tarif tebusan yang disepakati pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak di tingkat Panitia Kerja (Panja). "Itu belum, sebagian besar masih berkoordinasi dengan masing-masing fraksinya. Kita lihat seperti apa bagusnya," katanya di Jakarta, Jumat.selengkapnya

Ini Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan PajakIni Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Anggota komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengungkapkan terdapat tiga hal krusial dalam pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. "Ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja," kata Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (24/5).selengkapnya

Ketua DPR Janjikan Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai Bulan IniKetua DPR Janjikan Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai Bulan Ini

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR tidak akan mempersulit ‎proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Pimpinan DPR sudah yakin dengan program pengampunan pajak setelah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (15/4).selengkapnya

Ini yang Dibahas di Panja Tax AmnestyIni yang Dibahas di Panja Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akhirnya disepakati akan dibahas lebih komprehensif dalam Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk antara parlemen dan pemerintah. Masing-masing perwakilan, rencananya akan membedah pasal-pasal yang sudah tercantum dalam RUU tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :