RUU Pengampunan Pajak Disahkan, Jangan Jadi Skandal Keuangan Terbesar

Rabu 29 Jun 2016 22:32Administratordibaca 223 kaliSemua Kategori

pikiran-rakyat 006

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-Undang. Hal ini sekaligus mengakhiri pro-kontra dan tarik-menarik kepentingan yang mengiringinya sejak awal 2015.

Sidang yang berlangsung di Jakarta, Selasa 28 Juni 2016 itu dihadiri oleh wakil pemerintah, yakni Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.


Namun, sebelum Ketua DPR Ade Komarudin yang bertindak selaku Ketua Sidang mengetuk palu tanda disahkannya RUU itu, sejumlah anggota mengajukan interupsi berkali-kali. Salah satunya dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Indonesia (PDI) Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.


Rieke, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat itu, sempat mengeluarkan unek-unek isi hatinya dengan mengucapkan selamat karena undang-undang ini merupakan salah satu kategori undang-undang yang dibahas tercepat di DPR. 17 hari kerja, dari hotel ke hotel dan tertutup. Rieke menyatakan apresiasinya atas pembahasan tersebut.


"Saya tidak bisa berbohong apalagi ini bulan puasa. Kami yang tidak mengikuti pembahasan tidak paham apalagi saya yakin masyarakat di luar sana kami yakin sama sekali tidak paham. Dan saya baru mendapat draftnya ketika memasuki ruangan. Di sini saya lihat misalnya dikatakan ini adalah salah satu argumennya untuk menyelamatkan penerimaan negara di tahun 2016, tetapi periodesasi waktunya di sini sampai maret 2017," ujarnya.

Hal ini, menurut Rieke, tidak konsisten. Apalagi di tahun 2017 pemerintah juga telah menyepakati keterbukaan keuangan global. Common reporting standard dimulai pada tahun 2017, untuk diberlakukannya automatic exchange di tahun 2018. Lalu ini ditargetkan sampai pada 2017.

"Jujur kami tidak paham, saya paling tidak tidak paham. Barangkali pimpinan dan anggota lain bisa memahami. Dan karena di sini ada Menteri Keuangan. Meskipun saya tidak terlibat di panja, tapi saya kira kita hidup d rumah kaca, dimana semua informasi kita bisa ikut memantaunya meskipun dengan susah payah," urainya.


Rieke melanjutkan, bahwa Menteri Keuangan pernah mengatakan potensi finansial Warga Negara Indonesia ada Rp 11.500 triliun di luar sana, di beberapa negara. Lalu kemudian kalau dihitung dengan pajak penghasilan 30% kurang lebih Rp 3.500 triliun.


"Pak menteri saya tidak paham kenapa angkanya jadi Rp 165 triliun yang harus masuk kas negara. Rp 3.500 - Rp 165 jumlahnya Rp 3.335 triliun. Saya ingin minta penjelasan, kalau yang ditargetkan Rp 165 triliun, yang harusnya masuk kas negara pajak yang uangnya adalah uangnya rakyat Rp 3.335 triliun di mana uang itu dan prosesnya anda bisa menjamin uang tersebut kembali ke kas Negara seperti seharusnya terjadi."


Menurut Rieke, beberapa kawan telah menyampaikan catatan-catatan keberatan. "Saya kira saya juga dalam beberapa hal saya baca dan saya tidak paham. Karena saya tidak paham maka saya tidak bisa menyetujui sesuatu yang saya tidak paham. Karena pertanggungjawabannya besar. Dan feeling saya, feeling saya bisa jadi salah, jangan sampai ini menjadi skandal keuangan terbesar dalam republik ini. Jadi ini penting karena pemerintah yang hadir disini, dan sama seperti pendapat saudara arif wibowo dari fraksi yang sama, kalau bisa ditunda dululah."


Rieke mengatakan, undang-undang ini juga tidak ada melibatkan pakar yang diundang secara terbuka. Selain itu, selama 17 hari kerja itu tidak ada masukan dari masyarakat.


"Kenapa sih harus terburu-buru? Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan juga sekali lagi, 17 hari kerja, dari hotel ke hotel, dengan kenyataan siding tertutup, tanpa menerima masukan dari publik, saya kira juga, saya tidak mengatakan undang-undang ini salah atau tidak salah tetapi saya yakin ini tidak memenuhi asas kenapa undang-undang tersebut harus dibahas secara tertutup karena tidak menyangkut rahasia negara, kemudian bukan bersifat privat, tidak bersifat perlindungan anak atau kesusilaan, dan saya kira kita juga tidak menyebutkan nomor rekening seseorang atau tidak," paparnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com (Jakarta, 29 Juni 2016)
Foto : pikiran-rakyat.com




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariTarget DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 Hari

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya

Jokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax AmnestyJokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengaku tak ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Secara pribadi, ia mengatakan, tak mengikuti program ini, namun perusahannya mengikuti program ini.selengkapnya

Repatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut SingapuraRepatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut Singapura

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan akan melakukan serangkaian langkah meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas upaya Singapura menahan dana warga Indonesia tetap berdiam di negara tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :