RUU Pengampunan Pajak Disahkan, Jangan Jadi Skandal Keuangan Terbesar

Rabu 29 Jun 2016 22:32Administratordibaca 246 kaliSemua Kategori

pikiran-rakyat 006

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-Undang. Hal ini sekaligus mengakhiri pro-kontra dan tarik-menarik kepentingan yang mengiringinya sejak awal 2015.

Sidang yang berlangsung di Jakarta, Selasa 28 Juni 2016 itu dihadiri oleh wakil pemerintah, yakni Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.


Namun, sebelum Ketua DPR Ade Komarudin yang bertindak selaku Ketua Sidang mengetuk palu tanda disahkannya RUU itu, sejumlah anggota mengajukan interupsi berkali-kali. Salah satunya dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Indonesia (PDI) Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.


Rieke, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat itu, sempat mengeluarkan unek-unek isi hatinya dengan mengucapkan selamat karena undang-undang ini merupakan salah satu kategori undang-undang yang dibahas tercepat di DPR. 17 hari kerja, dari hotel ke hotel dan tertutup. Rieke menyatakan apresiasinya atas pembahasan tersebut.


"Saya tidak bisa berbohong apalagi ini bulan puasa. Kami yang tidak mengikuti pembahasan tidak paham apalagi saya yakin masyarakat di luar sana kami yakin sama sekali tidak paham. Dan saya baru mendapat draftnya ketika memasuki ruangan. Di sini saya lihat misalnya dikatakan ini adalah salah satu argumennya untuk menyelamatkan penerimaan negara di tahun 2016, tetapi periodesasi waktunya di sini sampai maret 2017," ujarnya.

Hal ini, menurut Rieke, tidak konsisten. Apalagi di tahun 2017 pemerintah juga telah menyepakati keterbukaan keuangan global. Common reporting standard dimulai pada tahun 2017, untuk diberlakukannya automatic exchange di tahun 2018. Lalu ini ditargetkan sampai pada 2017.

"Jujur kami tidak paham, saya paling tidak tidak paham. Barangkali pimpinan dan anggota lain bisa memahami. Dan karena di sini ada Menteri Keuangan. Meskipun saya tidak terlibat di panja, tapi saya kira kita hidup d rumah kaca, dimana semua informasi kita bisa ikut memantaunya meskipun dengan susah payah," urainya.


Rieke melanjutkan, bahwa Menteri Keuangan pernah mengatakan potensi finansial Warga Negara Indonesia ada Rp 11.500 triliun di luar sana, di beberapa negara. Lalu kemudian kalau dihitung dengan pajak penghasilan 30% kurang lebih Rp 3.500 triliun.


"Pak menteri saya tidak paham kenapa angkanya jadi Rp 165 triliun yang harus masuk kas negara. Rp 3.500 - Rp 165 jumlahnya Rp 3.335 triliun. Saya ingin minta penjelasan, kalau yang ditargetkan Rp 165 triliun, yang harusnya masuk kas negara pajak yang uangnya adalah uangnya rakyat Rp 3.335 triliun di mana uang itu dan prosesnya anda bisa menjamin uang tersebut kembali ke kas Negara seperti seharusnya terjadi."


Menurut Rieke, beberapa kawan telah menyampaikan catatan-catatan keberatan. "Saya kira saya juga dalam beberapa hal saya baca dan saya tidak paham. Karena saya tidak paham maka saya tidak bisa menyetujui sesuatu yang saya tidak paham. Karena pertanggungjawabannya besar. Dan feeling saya, feeling saya bisa jadi salah, jangan sampai ini menjadi skandal keuangan terbesar dalam republik ini. Jadi ini penting karena pemerintah yang hadir disini, dan sama seperti pendapat saudara arif wibowo dari fraksi yang sama, kalau bisa ditunda dululah."


Rieke mengatakan, undang-undang ini juga tidak ada melibatkan pakar yang diundang secara terbuka. Selain itu, selama 17 hari kerja itu tidak ada masukan dari masyarakat.


"Kenapa sih harus terburu-buru? Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan juga sekali lagi, 17 hari kerja, dari hotel ke hotel, dengan kenyataan siding tertutup, tanpa menerima masukan dari publik, saya kira juga, saya tidak mengatakan undang-undang ini salah atau tidak salah tetapi saya yakin ini tidak memenuhi asas kenapa undang-undang tersebut harus dibahas secara tertutup karena tidak menyangkut rahasia negara, kemudian bukan bersifat privat, tidak bersifat perlindungan anak atau kesusilaan, dan saya kira kita juga tidak menyebutkan nomor rekening seseorang atau tidak," paparnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com (Jakarta, 29 Juni 2016)
Foto : pikiran-rakyat.com




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariTarget DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 Hari

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya

Jokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax AmnestyJokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengaku tak ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Secara pribadi, ia mengatakan, tak mengikuti program ini, namun perusahannya mengikuti program ini.selengkapnya

Repatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut SingapuraRepatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut Singapura

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan akan melakukan serangkaian langkah meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas upaya Singapura menahan dana warga Indonesia tetap berdiam di negara tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :