RUU Pengampunan Pajak Disahkan, Jangan Jadi Skandal Keuangan Terbesar

Rabu 29 Jun 2016 22:32Administratordibaca 407 kaliSemua Kategori

pikiran-rakyat 006

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-Undang. Hal ini sekaligus mengakhiri pro-kontra dan tarik-menarik kepentingan yang mengiringinya sejak awal 2015.

Sidang yang berlangsung di Jakarta, Selasa 28 Juni 2016 itu dihadiri oleh wakil pemerintah, yakni Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.


Namun, sebelum Ketua DPR Ade Komarudin yang bertindak selaku Ketua Sidang mengetuk palu tanda disahkannya RUU itu, sejumlah anggota mengajukan interupsi berkali-kali. Salah satunya dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Indonesia (PDI) Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.


Rieke, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat itu, sempat mengeluarkan unek-unek isi hatinya dengan mengucapkan selamat karena undang-undang ini merupakan salah satu kategori undang-undang yang dibahas tercepat di DPR. 17 hari kerja, dari hotel ke hotel dan tertutup. Rieke menyatakan apresiasinya atas pembahasan tersebut.


"Saya tidak bisa berbohong apalagi ini bulan puasa. Kami yang tidak mengikuti pembahasan tidak paham apalagi saya yakin masyarakat di luar sana kami yakin sama sekali tidak paham. Dan saya baru mendapat draftnya ketika memasuki ruangan. Di sini saya lihat misalnya dikatakan ini adalah salah satu argumennya untuk menyelamatkan penerimaan negara di tahun 2016, tetapi periodesasi waktunya di sini sampai maret 2017," ujarnya.

Hal ini, menurut Rieke, tidak konsisten. Apalagi di tahun 2017 pemerintah juga telah menyepakati keterbukaan keuangan global. Common reporting standard dimulai pada tahun 2017, untuk diberlakukannya automatic exchange di tahun 2018. Lalu ini ditargetkan sampai pada 2017.

"Jujur kami tidak paham, saya paling tidak tidak paham. Barangkali pimpinan dan anggota lain bisa memahami. Dan karena di sini ada Menteri Keuangan. Meskipun saya tidak terlibat di panja, tapi saya kira kita hidup d rumah kaca, dimana semua informasi kita bisa ikut memantaunya meskipun dengan susah payah," urainya.


Rieke melanjutkan, bahwa Menteri Keuangan pernah mengatakan potensi finansial Warga Negara Indonesia ada Rp 11.500 triliun di luar sana, di beberapa negara. Lalu kemudian kalau dihitung dengan pajak penghasilan 30% kurang lebih Rp 3.500 triliun.


"Pak menteri saya tidak paham kenapa angkanya jadi Rp 165 triliun yang harus masuk kas negara. Rp 3.500 - Rp 165 jumlahnya Rp 3.335 triliun. Saya ingin minta penjelasan, kalau yang ditargetkan Rp 165 triliun, yang harusnya masuk kas negara pajak yang uangnya adalah uangnya rakyat Rp 3.335 triliun di mana uang itu dan prosesnya anda bisa menjamin uang tersebut kembali ke kas Negara seperti seharusnya terjadi."


Menurut Rieke, beberapa kawan telah menyampaikan catatan-catatan keberatan. "Saya kira saya juga dalam beberapa hal saya baca dan saya tidak paham. Karena saya tidak paham maka saya tidak bisa menyetujui sesuatu yang saya tidak paham. Karena pertanggungjawabannya besar. Dan feeling saya, feeling saya bisa jadi salah, jangan sampai ini menjadi skandal keuangan terbesar dalam republik ini. Jadi ini penting karena pemerintah yang hadir disini, dan sama seperti pendapat saudara arif wibowo dari fraksi yang sama, kalau bisa ditunda dululah."


Rieke mengatakan, undang-undang ini juga tidak ada melibatkan pakar yang diundang secara terbuka. Selain itu, selama 17 hari kerja itu tidak ada masukan dari masyarakat.


"Kenapa sih harus terburu-buru? Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan juga sekali lagi, 17 hari kerja, dari hotel ke hotel, dengan kenyataan siding tertutup, tanpa menerima masukan dari publik, saya kira juga, saya tidak mengatakan undang-undang ini salah atau tidak salah tetapi saya yakin ini tidak memenuhi asas kenapa undang-undang tersebut harus dibahas secara tertutup karena tidak menyangkut rahasia negara, kemudian bukan bersifat privat, tidak bersifat perlindungan anak atau kesusilaan, dan saya kira kita juga tidak menyebutkan nomor rekening seseorang atau tidak," paparnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com (Jakarta, 29 Juni 2016)
Foto : pikiran-rakyat.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Jokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax AmnestyJokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengaku tak ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Secara pribadi, ia mengatakan, tak mengikuti program ini, namun perusahannya mengikuti program ini.selengkapnya

Menkeu: Pungut pajak, saya tidak ingin intimidasiMenkeu: Pungut pajak, saya tidak ingin intimidasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan melakukan intimidasi dalam upaya mengumpulkan pajak bagi penerimaan negara.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak akan Menutup-nutupiSri Mulyani: Saya Tidak akan Menutup-nutupi

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pelaksanaan program pengampunan pajak tidak terpengaruhi oleh kasus penangkapan terhadap oknum pejabat eselon III Ditjen Pajak, Handang Soekarno.selengkapnya

Repatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut SingapuraRepatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut Singapura

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan akan melakukan serangkaian langkah meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas upaya Singapura menahan dana warga Indonesia tetap berdiam di negara tersebut.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :