RUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola Liar

Senin 6 Jun 2016 13:28Administratordibaca 176 kaliSemua Kategori

merdeka 025

Panitia Kerja atau Panja DPR melakukan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak secara tertutup. Wajar jika ini menimbulkan kecurigaan publik.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan pengampunan pajak merupakan isu sensitif. Sehingga pemerintah dan DPR harus membuka saluran untuk publik melakukan kontrol.


"Meskipun persidangan Panja DPR menurut tata tertib berlangsung tertutup, diharapkan DPR dan Pemerintah dapat melaksanakan rapat secara terbuka demi transparansi dan akuntabilitas," katanya dalam siaran pers, Senin (6/6).


Menurutnya, aroma tak sedap mewarnai pembahasan regulasi yang berjalan tertutup. Ini berpotensi menjadi bola liar yang akan merusak kredibilitas program pengampunan pajak.


"Bahkan dapat dianggap menjustifikasi dugaan bahwa maksud dan tujuan pengampunan pajak ini tidak untuk kemaslahatan bangsa," katanya.


Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan proaktif mengawal proses pembahasan RUU agar terjamin steril dari politik transaksional.


"Siapa pun yang mengambil keuntungan secara tidak bertanggung jawab selama pembahasan RUU Pengampunan Pajak harus ditindaklanjuti dengan hukuman berat."

Sumber : merdeka.com (6 Juni 2016)
Foto : merdeka.com




BERITA TERKAIT
 

DPR: Lima Tema Pembahasan Panja Pengampunan PajakDPR: Lima Tema Pembahasan Panja Pengampunan Pajak

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak Soepriyatno mengatakan ada lima tema pembahasan yang krusial dalam rapat panja pemerintah dengan DPR untuk merumuskan aturan hukum pengampunan pajak. "Lima kluster ini akan dibahas pada Senin (30/5) hingga Rabu (1/6) mendatang," kata Soepriyatno saat ditemui di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Ini Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan PajakIni Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Anggota komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengungkapkan terdapat tiga hal krusial dalam pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. "Ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja," kata Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (24/5).selengkapnya

Hari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan PajakHari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan Pajak

Setelah melalui serangakai pertemuan tertutup yang dilakukan panitia kerja (Panja), Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) kembali akan dibahas dalam rapat kerja (raker). Rapat kerja ini rencananya akan mulai dilaksanakan hari ini, Jumat (24/6). Raker rencananya Jumat (24/6) ini, semuanya dibahas. Jadi pekan depan sudah masuk Paripurna," kata Ketua Panja TAselengkapnya

DPR Didesak Percepat Pembahasan RUU Pengampunan PajakDPR Didesak Percepat Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak dinilai harus secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang dan diterapkan demi keberlangsungan pembangunan. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak memiliki kaitan erat denganselengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan Tata Cara PerpajakanPemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan Tata Cara Perpajakan

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke tingkat panitia kerja (panja). Dengan itu, artinya pemerintah dan DPR serius untuk menjadikan RUU ini menjadi Undang-undang KUP.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya

Kepatuhan Formal Wajib Pajak TergerusKepatuhan Formal Wajib Pajak Tergerus

Selain mengikis penerimaan negara, kenaikan penghasilan tidak kena pajak pada tahun lalu diprediksi akan menurunkan kepatuhan formal wajib pajak di antaranya ditunjukkan dari pelaporan surat pemberitahuan pada tahun ini.selengkapnya

Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memperkirakan masalah pajak Google akan bisa diselesaikan pada kuartal pertama 2017.selengkapnya

Jejak Google di OperatorJejak Google di Operator

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus DiburuSENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus Diburu

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah memutuskan hubungan kerjasama dengan JP Morgan.Pemutusan hubungan kerjasama ini diakukan setelah JP Morgan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi rendah (underweight).selengkapnya

TERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJPTERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJP

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku menyandera satu orang pengemplang pajak berinisial RW, yang hutang pajaknya mencapai Rp41,251 miliar.selengkapnya

Bola pajak Google di tangan pemerintahBola pajak Google di tangan pemerintah

Otoritas pajak resmi menerima laporan keuangan Google Asia Pasific Pte Ltd. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugioasetiadi Kamis (19/1) lalu.selengkapnya

Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah Pidana

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

Genjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak OnlineGenjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak Online

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, menargetkan pendapatan pajak dari sektor perhotelan Rp64 miliar di tahun 2017 ini. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisasi kebocoran pajak hotel, Pemerintah menerapkan sistem pajak elektronik (e-tax).selengkapnya



 
TAGS # :