Pemerintah tengah menunggu keputusan DPR terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Bila kebijakan ini jadi terlaksana, menurut Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait, terdapat beberapa negara yang ketar-ketir. Sebab selama ini banyak dana asing yang menjadi modal pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tersebut bakal kembali ke Indonesia.
"Ada negara-negara yang kalau kita menerapkan itu akan terganggu. Selama ini mereka tidak memberikan bunga menarik, tapi mereka berikan keamanan yang menarik, nggakakan utak-atik uang ini diberikan dari mana," kata dia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/5/2016).
Namun dia tidak mau membeberkan negara tersebut. Hanya dipastikan negara tersebut selama ini tumbuh mengandalkan dana asing, salah satunya dari orang kaya di Indonesia.
Maruarar menilai, keberadaan UU Pengampunan Pajak membuat Indonesia lebih menarik jika dibandingkan negara-negara safe havens tersebut. Mulai dari kepastian hukum hingga bunga yang kompetitif. Sebab itu uang orang Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri bakal banyak masuk ke Indonesia.
Kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dia meminta untuk mempersiapkan instrumen-instrumen demi mengalokasikan dan menjaga dana-dana para konglomerat yang masuk.
"Keuntungan Indonesia sudah jelas masuknya dana itu, cadangan devisa akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi," dia menjelaskan.
Pengamat Pajak Tax Center Darussalam menghimbau sejumlah LSM yang selama ini menolak keberadaan RUU Pengampunan Pajak melihat dari kepentingan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini dinilai memiliki manfaat cukup besar untuk menggerakkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Darussalam juga meminta, tax amnesty dipandang sebagai wujud dari reformasi perpajakan jangka panjang yang tidak lepas dari UU PPH itu sendiri, UU KUP, PPN dan biaya materai. Selain itu, manfaatnya cukup banyak untuk kemandirian ekonomi demi membiayai program pembangunan
"Mereka harus mengerti itu. Terlepas dari itu pengaruh dari asing atau bukan, tolong, ini tujuan besar kita dalam reformasi perpajakan secara keseluruhan. Itu tidak bisa dipandang berdiri sendiri. Dan pemerintah saya rasa perlu sosialisasi lebih dalam," kata Darussalam.
Menurut dia, tujuan tax amnesty sebenarnya adalah menarik aset-aset di luar negeri terutama keuangan bisa kembali ke Indonesia. Langkah ini bisa menggerakkan ekonomi yang dapat digunakan di sektor riil. "Sektor riil bisa bergerak dan UMKM juga berkembang," lanjut Darussalam.
Selain itu, tax amnesty berlaku kepada semua wajib pajak, tidak hanya orang kaya atau super kaya, tapi untuk semuanya. Mengingat tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia yang sangat rendah.
"Tingkat kepatuhan kita itu dibawah 30 persen. Sehingga bagaimana kita mencapai yang 70 persen itu. Disini sebetulnya win-win solution terkait tax amnesty yakni, masa transisi untuk menuju era perpajakan Indonesia menjadi lebih baik lagi," lanjutnya.
Ia menduga cukup banyak dana repatriasi maka ada beberapa negara yang selama ini diuntungkan uang Indonesia di luar negeri, mengalami kerugian atau dampak negatif dari adanya program tax amnesty Indonesia.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 17 Mei 2016)
Foto : liputan6.com
Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetDirektur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya
Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya
Sri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak IndonesiaMenteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keikutsertaan peserta amnesti pajak untuk menarik dananya yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri bukan sebagai tindakan kriminal.selengkapnya
Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya
Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahPertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya
Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenDeputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya
Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya
DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya
Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahBadan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya
Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanPemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya
Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakBank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya
Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya
Pungutan pajak orang kaya belum optimalPemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya
Pemerintah pantau terus penerimaan pajakRealisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya
SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya
