Pemerintah Indonesia mendesak India untuk menurunkan tarif bea masuk produk minyak kelapa sawit olahan (refined, bleached, and deodorized palm oil/RBDPO) asal Indonesia.
Desakan itu disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat bertemu Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Penerbangan Sipil India Suresh Prabhu di sela agenda 4th India-ASEAN Expo and Summit: Co-creating The Future di New Delhi, India, Sabtu, 23 Februari 2019.
Saat ini, tarif bea masuk yang ditetapkan India untuk RBDPO asal Indonesia tercatat sebesar 50 persen. Angka itu lima persen lebih tinggi daripada bea masuk produk serupa asal Malaysia yang ditetapkan 45 persen.
“Kami meminta tarif bea masuk RBDPO Indonesia ke India diturunkan lima persen agar sama seperti yang berlaku untuk Malaysia," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 25 Februari 2019.
Sebagai imbalannya, Indonesia bersedia membuka akses pasar gula mentah dari India untuk memenuhi kebutuhan industri nasional.
“India memiliki kualitas gula yang bagus dan dapat dijadikan salah satu sumber impor. Selama ini, pasokan gula mentah kita hanya berasal dari Thailand dan Australia,” lanjut Enggar.
Dalam menanggapi permintaan tersebut, Enggar menyebutkan Menteri Suresh Prabhu menyambut positif dan akan segera melakukan langkah lanjutan.
“Beliau menginstruksikan pejabat teknis terkait untuk segera mengambil langkah pemenuhan permintaan tersebut,” paparnya.
Selain membahas persoalan produk RBDPO, kedua menteri juga berkomitmen meningkatkan hubungan ekonomi melalui penyelesaian hambatan tarif dan nontarif pada komoditas-komoditas lainnya.
“Kami sepakat menghilangkan hambatan tarif dan nontarif di antara kedua negara. Hal ini sejalan dengan prinsip kolaborasi dan kemitraan yang diusung pada pertemuan 4th India-ASEAN Expo and Summit, yaitu co-creating the future,” tandas Mendag.
Saat membuka forum bisnis bertemakan Indonesia sustainable palm oil di Taj Palace, New Delhi, India, Kamis (21/2), Enggar menekankan pentingnya prinsip kemitraan dan kolaborasi dalam menjalan-kan kegiatan perdagangan internasional.
“Dengan cara tersebut, diyakini sistem perdagangan dunia tidak akan terganggu. Berbagai negara pun dapat menjual produk dan memenuhi kebutuhan dengan lancar dan mudah,” tukas Enggar.
Dorong Ekspor
Sebelumnya, Kemendag mendorong pengembangan ekspor ke kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah dengan menyediakan fasilitas pembiayaan meliputi permodalan, penjaminan dan/atau asuransi atas ekspor barang maupun jasa sepanjang memenuhi kontribusi bagi devisa dalam negeri.
Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda mengungkapkan fasilitas pembiayaan sangat diperlukan pelaku usaha yang berorientasi ekspor untuk membantu pemenuhan bahan baku.
“Kami berharap fasilitas itu akan meningkatkan daya saing dan nilai tambah berbagai produk asal Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, hingga mampu mendongkrak kinerja ekspor secara signifikan,” ujar dia.
Menurut Arlinda, alokasi dana yang disiapkan untuk program itu sebesar Rp1,6 triliun yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.08/2019.
Sumber : metrotvnews.com (Jakarta, 25 Februari 2019)
Foto : Metrotvnews
Pemerintah Turunkan Tarif Bea Masuk Gula Kristal Asal IndiaUpaya negosiasi dagang terus dilakukan pemerintah di tengah tingginya bea masuk produk turunan crude palm oil (CPO) di India.selengkapnya
Demi Ekspor CPO, Indonesia Turunkan Pajak Impor Gula IndiaIndonesia menurunkan bea masuk impor gula mentah dari India demi mempermudah akses ekspor CPO ke Negeri Bollywood.selengkapnya
Makna Timbal Balik dari Relaksasi Bea Masuk Gula Asal IndiaKendati tak menjawab secara spesifik, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyebut bahwa setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah selalu memiliki aspek imbal balik.selengkapnya
Pajak Ekspor 0% dan Permintaan India Kerek Harga CPOHarga minyak kelapa sawit mentah naik karena ekspektasi bahwa India, sebagai pembeli utama, diperkirakan memacu pembeliannya menuju festival agama Hindu Diwali pada November mendatang.selengkapnya
Inggris akan terapkan pajak untuk produk digital, bagaimana dengan Indonesia?Kemunculan perusahaan digital saat ini tidak diimbangi oleh pengenaan pajak baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal perusahaan digital seperti Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan lain-lain sudah memetik manfaat ekonomi dari negara yang bukan tempat beridirinya perusahaan tersebut.selengkapnya
RI Sepakat Bebaskan Bea Masuk Produk Perdagangan PalestinaMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menandatangani pengaturan pelaksanaan atau implementing arrangement terkait nota kesepahaman tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0 persen bagi produk kurma dan minyak zaitun murni Palestina.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
