Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu Optimistis

Jumat 3 Jun 2016 20:06Administratordibaca 884 kaliSemua Kategori

katadata 029

Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.

Dalam draf Rancangan APBNP 2016 yang baru saja diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.734,5 triliun, atau cuma lebih rendah Rp 88 triliun (4,8 persen) dari target sebelumnya. Sedangkan target belanja negara sebesar Rp 2.047,8 triliun atau hanya dipangkas Rp 47,9 triliun (2,3 persen) dari target semula di dalam APBN 2016. Alhasil, defisit anggaran membesar dari semula Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp 31,3 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.


Jika melongok lebih detail, kontribusi terbesar pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak –di luar bea dan cukai—yang ditargetkan sebesar Rp 1.343,1 triliun dalam APBNP 2016. Jumlahnya hanya turun Rp 17,1 triliun atau 1,3 persen dari target sebelumnya dalam APBN 2016.

Kalau mengacu kepada realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.060,8 triliun, berarti target tahun ini lebih tinggi 26,6 persen. Padahal, jika melongok ke belakang, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya 82 persen dari target dalam APBNP 2015 yang sebesar Rp 1.294,3 triliun. Artinya, selisih kekurangan target dengan realisasi penerimaan (shortfall) pajak tahun 2015 sebesar 18 persen. Sedangkan bila dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak 2015 hanya naik 8 persen.

RAPBN 2016

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah menilai target APBN 2016 cukup ambisius karena kondisi ekonomi tahun ini masih kurang mendukung peningkatan penerimaan pajak. Saat ekonomi melambat, keuntungan perusahaan menyusut yang berujung pada minimnya setoran pajak. Karena itulah, dia menganggap target pajak dan penerimaan dalam APBN 2016 perlu direvisi.

Sedangkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, hitungan target pajak tahunan harus memperhatikan kondisi alamiah ekonomi. Yaitu pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi plus usaha lebih (extra effort) sekitar 3 persen.

Jika mengacu kepada asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan inflasi 4 persen dalam draf APBNP 2016 maka semestinya target kenaikan penerimaan pajak tahun ini sebesar 12,3 persen atau mencapai Rp 1.191,3 triliun. Artinya, lebih rendah Rp 151,8 triliun dari target penerimaan pajak yang dipatok dalam draf APBNP 2016.


Meski tak dicantumkan secara jelas dalam draf APBNP 2016, bisa jadi pemerintah berharap kekurangan pajak bisa ditutup dari dana hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Seperti diketahui, pemerintah menginginkan pembahasan RUU Tax Amnesty segera rampung dan bisa dijalankan medio tahun ini. Dengan skema besaran tarif tebusan 1,2,3 persen dari aset yang dibawa masuk ke dalam negeri (repatriasi) dan tarif 2, 4, 6 dari aset yang dideklrasikan, Bambang berharap tambahan penerimaan negara dari kebijakan amnesti pajak sekitar Rp 165 triliun.   

Namun, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, secara umum target anggaran negara tahun ini masih optimistis. Ia khawatir dari sisi penerimaan, meski ditopang kebijakan tax amnesty, tidak mampu menambalshortfall pajak di tengah masih lesunya ekonomi dalam negeri.


Menurut dia, sebagian dana yang diincar pemerintah di luar negeri itu sebenarnya sudah kembali ke Tanah Air dalam bentuk back to back loan. Sebaliknya, David menganggap proyeksi tambahan penerimaan dari tax amnesty versi Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 53,5 triliun, lebih mendekati kenyataan. “Kalau BI (perkiraannya) konservatif,” katanya kepada Katadata, Jumat (3/6).

Ada dua akibat yang dapat terjadi kalau target penerimaan dan amnesti pajak itu tak tercapai. Pertama, defisit anggaran kian membengkak hingga melebihi 3 persen terhadap PDB, yang merupakan batasan dalam undang-undang.


Kedua, persepsi masyarakat terhadap perekonomian justru akan berbalik menjadi negatif. Apalagi kalau beleid tax amnesty tak disetujui DPR atau pelaksanaannya tertunda hingga mengganggu penerimaan negara.

Pajak 2016

Dampak lanjutannya, kekhawatiran pelaku industri kian meningkat lantaran pemerintah akan mengejar target pajak melalui intensifikasi atau wajib pajak lama. Apalagi, jika melihat realisasi penerimaan pajak per 8 Mei lalu yang baru sekitar Rp 272 triliun atau 20 persen dari target. Sedangkan penerimaan negara sekitar Rp 419,2 triliun atau 23 persen dari target tahun ini.

Di sisi lain, David masih optimistis pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 5-5,3 persen. Meskipun kemungkinan pencapaiannya pada batas bawah.

Syarat mencapai target tersebut adalah pemerintah harus memastikan implementasi paket kebijakan ekonomi berdampak terhadap industri. Begitu juga dengan penyerapan anggaran belanja di daerah, yang saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari dana menganggur di perbankan sekitar Rp 200 triliun.

Sementara itu, Ekonom Kenta Institute Eric Sugandi melihat revisi target anggaran yang tidak signifikan itu menunjukan pemerintah tetap ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Senjata andalannya hanya kebijakan pengampunan pajak untuk menambah penerimaan negara.

Alhasil, jika realisasinya tidak sesuai harapan maka pemerintah harus memperbesar defisit anggaran dan menutupnya dengan menambah utang. Kalau upaya itu pun sudah maksimal, pemerintah terpaksa memotong belanja lebih besar. Langkah ini tentu akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi.


Budget tahun ini akan sangat bergantung pada keberhasilan memperoleh tambahan revenue dari tax amnesty. “Itu agak seperti gambling (berjudi),” kata Eric.

Sumber : katadata.co.id (3 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Target Penerimaan Pajak Dipangkas dalam RAPBNP 2016Target Penerimaan Pajak Dipangkas dalam RAPBNP 2016

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang diajukan hari ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam draft tersebut ada beberapa perubahan asumsi Makro di antaranya target penerimaan pajak dipangkas Rp19,6 triliun menjadi Rp1.527,1 triliun.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Pemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax AmnestyPemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan tak berniat merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dipatok mencapai Rp165 triliun, meski analis menilai jumlah tersebut terlalu fantastis. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak ingin melakukan perubahan asumsi penerimaan perpajakan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rancangan anggaranselengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai Pajak

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBN

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

PaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TPaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 T

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

Ditjen Pajak tak percaya laporan keuangan GoogleDitjen Pajak tak percaya laporan keuangan Google

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum sepenuhnya mempercayai laporan keuangan yang diberikan PT Google Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan periode 2012 hingga 2015 yang dilaporkan Google ke Ditjen Pajak, Google hanya memperoleh laba sebelum pajak Rp 74,5 miliar, dengan total keseluruhan pajak yang dibayarkan Rp 18,5 miliar.selengkapnya

Investor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merahInvestor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merah

Mayoritas saham yang diperdagangkan di bursa Asia mencatatkan penurunan pada transaksi perdagangan Senin (20/2). Data yang dihimpun CNBC menunjukkan, pada pukul 08.20 waktu Singapura, indeks Nikkei 225 Stock Average turun 0,57%. Kondisi ini terjadi seiring penguatan yen terhadap dollar AS. Pagi ini, nilai tukar yen berada di level 112,94, di bawah level 114,4 pada pekan lalu.selengkapnya

Harga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak TrumpHarga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak Trump

Harga minyak dunia pada perdagangan hari ini naik, namun keuntungannya minim karena investor sedang memperhatikan apakah peningkatan pengeboran dan catatan stok minyak Amerika Serikat (AS) akan melemahkan upaya produsen minyak untuk memangkas produksi dan membawa pasar ke dalam keseimbangan.selengkapnya

KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :