Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu Optimistis

Jumat 3 Jun 2016 20:06Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

katadata 029

Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.

Dalam draf Rancangan APBNP 2016 yang baru saja diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.734,5 triliun, atau cuma lebih rendah Rp 88 triliun (4,8 persen) dari target sebelumnya. Sedangkan target belanja negara sebesar Rp 2.047,8 triliun atau hanya dipangkas Rp 47,9 triliun (2,3 persen) dari target semula di dalam APBN 2016. Alhasil, defisit anggaran membesar dari semula Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp 31,3 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.


Jika melongok lebih detail, kontribusi terbesar pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak –di luar bea dan cukai—yang ditargetkan sebesar Rp 1.343,1 triliun dalam APBNP 2016. Jumlahnya hanya turun Rp 17,1 triliun atau 1,3 persen dari target sebelumnya dalam APBN 2016.

Kalau mengacu kepada realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.060,8 triliun, berarti target tahun ini lebih tinggi 26,6 persen. Padahal, jika melongok ke belakang, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya 82 persen dari target dalam APBNP 2015 yang sebesar Rp 1.294,3 triliun. Artinya, selisih kekurangan target dengan realisasi penerimaan (shortfall) pajak tahun 2015 sebesar 18 persen. Sedangkan bila dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak 2015 hanya naik 8 persen.

RAPBN 2016

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah menilai target APBN 2016 cukup ambisius karena kondisi ekonomi tahun ini masih kurang mendukung peningkatan penerimaan pajak. Saat ekonomi melambat, keuntungan perusahaan menyusut yang berujung pada minimnya setoran pajak. Karena itulah, dia menganggap target pajak dan penerimaan dalam APBN 2016 perlu direvisi.

Sedangkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, hitungan target pajak tahunan harus memperhatikan kondisi alamiah ekonomi. Yaitu pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi plus usaha lebih (extra effort) sekitar 3 persen.

Jika mengacu kepada asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan inflasi 4 persen dalam draf APBNP 2016 maka semestinya target kenaikan penerimaan pajak tahun ini sebesar 12,3 persen atau mencapai Rp 1.191,3 triliun. Artinya, lebih rendah Rp 151,8 triliun dari target penerimaan pajak yang dipatok dalam draf APBNP 2016.


Meski tak dicantumkan secara jelas dalam draf APBNP 2016, bisa jadi pemerintah berharap kekurangan pajak bisa ditutup dari dana hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Seperti diketahui, pemerintah menginginkan pembahasan RUU Tax Amnesty segera rampung dan bisa dijalankan medio tahun ini. Dengan skema besaran tarif tebusan 1,2,3 persen dari aset yang dibawa masuk ke dalam negeri (repatriasi) dan tarif 2, 4, 6 dari aset yang dideklrasikan, Bambang berharap tambahan penerimaan negara dari kebijakan amnesti pajak sekitar Rp 165 triliun.   

Namun, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, secara umum target anggaran negara tahun ini masih optimistis. Ia khawatir dari sisi penerimaan, meski ditopang kebijakan tax amnesty, tidak mampu menambalshortfall pajak di tengah masih lesunya ekonomi dalam negeri.


Menurut dia, sebagian dana yang diincar pemerintah di luar negeri itu sebenarnya sudah kembali ke Tanah Air dalam bentuk back to back loan. Sebaliknya, David menganggap proyeksi tambahan penerimaan dari tax amnesty versi Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 53,5 triliun, lebih mendekati kenyataan. “Kalau BI (perkiraannya) konservatif,” katanya kepada Katadata, Jumat (3/6).

Ada dua akibat yang dapat terjadi kalau target penerimaan dan amnesti pajak itu tak tercapai. Pertama, defisit anggaran kian membengkak hingga melebihi 3 persen terhadap PDB, yang merupakan batasan dalam undang-undang.


Kedua, persepsi masyarakat terhadap perekonomian justru akan berbalik menjadi negatif. Apalagi kalau beleid tax amnesty tak disetujui DPR atau pelaksanaannya tertunda hingga mengganggu penerimaan negara.

Pajak 2016

Dampak lanjutannya, kekhawatiran pelaku industri kian meningkat lantaran pemerintah akan mengejar target pajak melalui intensifikasi atau wajib pajak lama. Apalagi, jika melihat realisasi penerimaan pajak per 8 Mei lalu yang baru sekitar Rp 272 triliun atau 20 persen dari target. Sedangkan penerimaan negara sekitar Rp 419,2 triliun atau 23 persen dari target tahun ini.

Di sisi lain, David masih optimistis pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 5-5,3 persen. Meskipun kemungkinan pencapaiannya pada batas bawah.

Syarat mencapai target tersebut adalah pemerintah harus memastikan implementasi paket kebijakan ekonomi berdampak terhadap industri. Begitu juga dengan penyerapan anggaran belanja di daerah, yang saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari dana menganggur di perbankan sekitar Rp 200 triliun.

Sementara itu, Ekonom Kenta Institute Eric Sugandi melihat revisi target anggaran yang tidak signifikan itu menunjukan pemerintah tetap ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Senjata andalannya hanya kebijakan pengampunan pajak untuk menambah penerimaan negara.

Alhasil, jika realisasinya tidak sesuai harapan maka pemerintah harus memperbesar defisit anggaran dan menutupnya dengan menambah utang. Kalau upaya itu pun sudah maksimal, pemerintah terpaksa memotong belanja lebih besar. Langkah ini tentu akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi.


Budget tahun ini akan sangat bergantung pada keberhasilan memperoleh tambahan revenue dari tax amnesty. “Itu agak seperti gambling (berjudi),” kata Eric.

Sumber : katadata.co.id (3 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Target Penerimaan Pajak Dipangkas dalam RAPBNP 2016Target Penerimaan Pajak Dipangkas dalam RAPBNP 2016

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang diajukan hari ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam draft tersebut ada beberapa perubahan asumsi Makro di antaranya target penerimaan pajak dipangkas Rp19,6 triliun menjadi Rp1.527,1 triliun.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Pemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax AmnestyPemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan tak berniat merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dipatok mencapai Rp165 triliun, meski analis menilai jumlah tersebut terlalu fantastis. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak ingin melakukan perubahan asumsi penerimaan perpajakan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rancangan anggaranselengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :