Repatriasi Masih Wait & See

Jumat 7 Okt 2016 13:20Admindibaca 162 kaliSemua Kategori

BISNIS 1005

Otoritas Jasa Keuangan mengungkap 95% dana repatriasi hasil amnesti pajak masih ada di bank gateway dan diperkirakan mulai mengalir ke pasar modal dalam 1-2 bulan mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan berdasarkan data OJK dana repatriasi tax amnesty sebagian besar masuk ke bank persepsi. Peserta amnesti pajak, lanjutnya, masih mempertimbangkan produk yang tepat untuk menjadi wadah dana yang pulang kampung ke Indonesia.

"Jumlahnya sangat sedikit yang masuk ke produk-produk manajer investasi. Bayangan saya, dalam 1-2 bulan ke depan baru akan masuk ke produk-produk investasi," ujarnya, Kamis (6/10).

Nurhaida mengatakan sebanyak 18 perusahaan manajer investasi dan 19 perusahaan efek sudah siap untuk menjadi gateway dana repatriasi. Produk-produk pun semakin dimatangkan mulai dari saham, obligasi, reksa dana, Dana Investasi Real Estat, Kontrak Pengelolaan Dana, KIK Efek Beragun Aset, dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Untuk menarik calon investor, Nurhaida memaparkan proyeksi imbal hasil yang dapat dikantongi. Produk reksa dana, misalnya, dapat memberikan return sekitar 7%-20% per tahun, DIRE 10%-12%, RDPT 10%-20%, dan KIK EBA 8%-10%.

"Ada yang sudah masuk ke RDPT tetapi nilainya masih di bawah Rp100 miliar. Ada kemungkinan juga masuk KPD karena lebih fleksibel pengelolaan dananya sesuai keinginan investor," jelas Nurhaida.

Di pasar saham, katanya, kemungkinan besar dana repatriasi sudah masuk sebelum tax amnesty berlaku. Sejak akhir Juni 2016, indeks harga saham gabungan mulai menanjak hingga menyentuh level tertinggi sepanjang tahun di level 5.472,31 pada Selasa (4/10).

"Kenaikan indeks berarti banyak permintaan, dana itu bisa jadi dari investor Indonesia yang menaruh dana di luar negeri," pungkasnya.

TRANSAKSI SAHAM

Di pihak lain, Bursa Efek Indonesia memprediksi rerata nilai transaksi saham harian yang mencapai Rp7,5 triliun dan frekuensi perdagangan harian 275.000 kali pada 2017, didorong kuat oleh program amnesti pajak.

Per kemarin, rerata nilai transaksi perdagangan saham sebesar Rp6,47 triliun dan rerata frekuensi harian sebanyak 254.304 kali. Alpino Kianjaya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, mengatakan program amnesti pajak mendorong kuat naiknya nilai dan frekuensi transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Dari dalam negeri wajib pajak yang sudah deklarasi, sudah transaksi saham. Terlihat dari peningkatan nilai transaksi dan frekuensi. Begitu juga dari penaikan kapitalisasi pasar," kata Alpino, Kamis (6/10).

Hingga 6 Oktober 2016, kapitalisasi pasar di BEI sudah mencapai Rp5.849 triliun, naik 20% dari akhir 2015 sebesar Rp4.872,7 triliun. Adapun, rerata nilai transaksi perdagangan saham per kemarin yang mencapai Rp6,47 triliun telah meningkat 12,33% dari rerata nilai perdagangan pada 2015 sebesar Rp5,76 triliun, sedangkan frekuensi transaksi per kemarin sudah meningkat 14,77% dari rerata frekuensi tahun lalu.

Maka dari itu, BEI optimistis program amnesti pajak yang berakhir pada Maret 2017 dapat mendongkrak nilai dan frekuensi transaksi perdagangan saham pada tahun depan. Alpino memperkirakan rerata nilai perdagangan harian saham pada 2017 di atas Rp7,5 triliun dan rerata frekuensi perdagangan saham mencapai 275.000 kali. Tahun ini, rerata nilai perdagangan harian saham diperkirakan menyentuh angka Rp6,5 triliun.

"Tax amnesty sangat positif bagi bursa saham, terbukti dari peningkatan frekuensi, volume, dan nilai transaksi," ujar Alpino.

Menurutnya, dalam dua bulan terakhir terlihat dominasi investor domestik di lantai bursa saham. Sekitar 65% dari nilai transaksi harian dikuasai investor domestik.

Juga dalam dua bulan terakhir ini rerata nilai transaksi perdagangan saham mencapai Rp8,3 triliun per hari, meningkat 38,33% dari rerata nilai transaksi perdagangan saham sejak awal tahun hingga Juni 2016 sekitar Rp6 triliun per hari.

Di sisi lain, usulan BEI untuk menerapkan auto rejection simetris belum mendapat restu Otoritas Jasa Keuangan. Padahal, usulan itu sudah mencuat sejak awal September 2016. Tadinya, BEI menargetkan kebijakan auto rejection simetris dapat diterapkan pada September, tetapi kenyataan berkata lain. "Masih di OJK. Kemungkinan besar tahun ini terealisasi," kata Alpino.

Padahal, perubahan batas minimal auto rejection menjadi simetris dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Apalagi, kata Alpino, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan auto rejection simetris, di kala IHSG sedang dalam tren naik. Sepanjang tahun berjalan ini IHSG sudah meningkat 17,77%. Penaikan ini tertinggi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Jepang, Hong Kong, China, dan India. Hanya SET Index yang hampir menyamai kenaikan IHSG. Selama tahun berjalan ini indeks acuan Thailand itu sudah meningkat 17,68%.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 07 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Repatriasi Amnesti Pajak Mulai Dorong Transaksi SahamRepatriasi Amnesti Pajak Mulai Dorong Transaksi Saham

Total nilai penerimaan dana repatriasi sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Jumat (26/8/2016), telah mencapai Rp2,53 triliun. Menurut catatan Bisnis.com, peningkatan dana repatriasi mulai menembus Rp2 triliun kemarin (Kamis, 25/8/2016) atau lebih dari 100% dalam waktu 10 hari sejak mencapai nilai Rp1,03 triliun pada 15 Agustus.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar Saham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahBank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih Melimpah

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Amnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar SahamAmnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa program amnesti pajak akan menjadi salah satu faktor yang mendorong rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham domestik meningkat menjadi Rp 6,6-Rp 7 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :