Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016

Sabtu 8 Okt 2016 12:56Admindibaca 176 kaliSemua Kategori

KATADATA 1007

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir September lalu mencapai US$ 115,7 miliar. Jumlahnya bertambah US$ 2,2 miliar atau 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 113,5 miliar. Tren kenaikan cadangan devisa ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Direktur Departemen Komunikasi BI  Arbonas Hutabarat mengatakan, peningkatan itu terutama didukung oleh penerimaan cadangan devisa dari penerimaan pajak dan devisa minyak dan gas bumi (migas). Selain itu, bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valuta asing (valas).

"Hasil lelangnya melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo," kata Arbonas dalam siaran pers BI, Jumat (7/10) sore.

Posisi cadangan devisa per akhir September ini cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor, atau untuk mendanai 8,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, jumlah tersebut di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI pun menilai posisi cadangan devisa saat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan, besarnya dana asing yang masuk ke Indonesia (capital inflow) sehingga menambah cadangan devisa, lebih banyak diperoleh dari pasar keuangan. Jadi, bukan dari dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Capital inflows yang ada saat ini dari pelaku pasar. Yang dari repatriasi tax amnesty masih kami tunggu,” katanya di kompleks BI, Jakarta, Jumat (7/10). Mirza memperkirakan, aliran repatriasi dana amnesti baru akan masuk ke Indonesia hingga akhir tahun nanti. “Itu kan masih diperkenankan (oleh pemerintah) untuk masuk sampai Desember.”

Menurut Mirza, masuknya dana repatriasi sekitar Rp 139 triliun dari hasil program pengampunan pajak periode pertama yang berakhir September lalu, akan mendukung tren kenaikan cadangan devisa hingga akhir tahun. “Kalau yang capital inflow di luar skema tax amnesty masih masuk, meski tidak deras," ujarnya.

Selain itu, Mirza memperkirakan, dana asing masih akan terus masuk ke Tanah Air karena belum adanya kepastian kenaikan suku bunga dana Amerika Serikat (AS), Fed Rate. Apalagi, kebijakan moneter bank sentral AS, the Federal Reserve, yang lebih mudah diprediksi sejak jauh-jauh hari sehingga dana asing terus masuk ke negara yang pasarnya tengah berkembang (emerging market), termasuk Indonesia.

Sumber : katadata.co.id (08 Oktober 2016)

Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Banjir Dana Asing, Cadangan Devisa Bertambah Rp 21 TriliunBanjir Dana Asing, Cadangan Devisa Bertambah Rp 21 Triliun

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli lalu mencapai US$ 111,4 miliar. Jumlahnya meningkat US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 21 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 109,8 miliar. Peningkatan tersebut di tengah membanjirnya dana asing yang masuk ke dalam negeri sepanjang Juli lalu.selengkapnya

Berkat Utang, Cadangan Devisa Melonjak US$ 4,9 MiliarBerkat Utang, Cadangan Devisa Melonjak US$ 4,9 Miliar

Cadangan devisa diramal berkurang sekitar US$ 1-2 miliar sepanjang Januari 2017. Sebab, ada pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo di awal tahun.selengkapnya

Jokowi: Cadangan Devisa Naik US Miliar Berkat Tax AmnestyJokowi: Cadangan Devisa Naik US Miliar Berkat Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo menyebutkan manfaat dari pengampunan pajak, atau tax amnesty sudah mulai terlihat. Ada penambahan cadangan devisa negara sebesar US miliar. Peningkatan cadangan devisa negara itu, hanya terjadi dalam kurun satu hingga dua pekan sejak tax amnesty mulai diberlakukan oleh pemerintah. Menurut Jokowi, itu adalah salah satu manfaat dari diberlakukannya tax amnesty.selengkapnya

Pengampunan Pajak dan Cadangan Devisa Dorong IHSG MenguatPengampunan Pajak dan Cadangan Devisa Dorong IHSG Menguat

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jumat (15/7), dibuka menguat sebesar 6,71 poin seiring dengan pergerakan bursa saham kawasan Asia yang bergerak di area positif. IHSG BEI dibuka naik 6,71 poin atau 0,13 persen menjadi 5.090,24. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak menguat 1,87 poin (0,36 persen) menjadi 874,09.selengkapnya

Tax Amnesty Bikin Cadangan Devisa RI Naik Rp 78 TriliunTax Amnesty Bikin Cadangan Devisa RI Naik Rp 78 Triliun

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan euforia program tax amnesty atau pengampunan pajak menimbulkan dampak positif ke sektor keuangan di Indonesia. Salah satunya ke Cadangan Devisa‎ (cadev) yang naik karena adanya program ini. Dalam sosialisasi program tax amnesty di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jokowi mengungkapkan meski belum banyak para pemilik dana yang mengikuti program tax amnesty,selengkapnya

Cadangan Devisa Dipompa Euforia Tax AmnestyCadangan Devisa Dipompa Euforia Tax Amnesty

Tiada hari tanpa euforia beleid pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan kendati belum mulai berlaku, beleid pengampunan pajak ini sanggup memompa dana panas (hot money) ke cadangan devisa. Efek selanjutnya, nilai tukar rupiah menguat terhadap dollar Amerika Serikat (AS).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

Kemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaKemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak Rahasia

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya



 
TAGS # :