Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016

Sabtu 8 Okt 2016 12:56Admindibaca 281 kaliSemua Kategori

KATADATA 1007

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir September lalu mencapai US$ 115,7 miliar. Jumlahnya bertambah US$ 2,2 miliar atau 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 113,5 miliar. Tren kenaikan cadangan devisa ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Direktur Departemen Komunikasi BI  Arbonas Hutabarat mengatakan, peningkatan itu terutama didukung oleh penerimaan cadangan devisa dari penerimaan pajak dan devisa minyak dan gas bumi (migas). Selain itu, bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valuta asing (valas).

"Hasil lelangnya melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo," kata Arbonas dalam siaran pers BI, Jumat (7/10) sore.

Posisi cadangan devisa per akhir September ini cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor, atau untuk mendanai 8,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, jumlah tersebut di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI pun menilai posisi cadangan devisa saat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan, besarnya dana asing yang masuk ke Indonesia (capital inflow) sehingga menambah cadangan devisa, lebih banyak diperoleh dari pasar keuangan. Jadi, bukan dari dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Capital inflows yang ada saat ini dari pelaku pasar. Yang dari repatriasi tax amnesty masih kami tunggu,” katanya di kompleks BI, Jakarta, Jumat (7/10). Mirza memperkirakan, aliran repatriasi dana amnesti baru akan masuk ke Indonesia hingga akhir tahun nanti. “Itu kan masih diperkenankan (oleh pemerintah) untuk masuk sampai Desember.”

Menurut Mirza, masuknya dana repatriasi sekitar Rp 139 triliun dari hasil program pengampunan pajak periode pertama yang berakhir September lalu, akan mendukung tren kenaikan cadangan devisa hingga akhir tahun. “Kalau yang capital inflow di luar skema tax amnesty masih masuk, meski tidak deras," ujarnya.

Selain itu, Mirza memperkirakan, dana asing masih akan terus masuk ke Tanah Air karena belum adanya kepastian kenaikan suku bunga dana Amerika Serikat (AS), Fed Rate. Apalagi, kebijakan moneter bank sentral AS, the Federal Reserve, yang lebih mudah diprediksi sejak jauh-jauh hari sehingga dana asing terus masuk ke negara yang pasarnya tengah berkembang (emerging market), termasuk Indonesia.

Sumber : katadata.co.id (08 Oktober 2016)

Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Banjir Dana Asing, Cadangan Devisa Bertambah Rp 21 TriliunBanjir Dana Asing, Cadangan Devisa Bertambah Rp 21 Triliun

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli lalu mencapai US$ 111,4 miliar. Jumlahnya meningkat US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 21 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 109,8 miliar. Peningkatan tersebut di tengah membanjirnya dana asing yang masuk ke dalam negeri sepanjang Juli lalu.selengkapnya

Berkat Utang, Cadangan Devisa Melonjak US$ 4,9 MiliarBerkat Utang, Cadangan Devisa Melonjak US$ 4,9 Miliar

Cadangan devisa diramal berkurang sekitar US$ 1-2 miliar sepanjang Januari 2017. Sebab, ada pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo di awal tahun.selengkapnya

Jokowi: Cadangan Devisa Naik US Miliar Berkat Tax AmnestyJokowi: Cadangan Devisa Naik US Miliar Berkat Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo menyebutkan manfaat dari pengampunan pajak, atau tax amnesty sudah mulai terlihat. Ada penambahan cadangan devisa negara sebesar US miliar. Peningkatan cadangan devisa negara itu, hanya terjadi dalam kurun satu hingga dua pekan sejak tax amnesty mulai diberlakukan oleh pemerintah. Menurut Jokowi, itu adalah salah satu manfaat dari diberlakukannya tax amnesty.selengkapnya

Pengampunan Pajak dan Cadangan Devisa Dorong IHSG MenguatPengampunan Pajak dan Cadangan Devisa Dorong IHSG Menguat

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jumat (15/7), dibuka menguat sebesar 6,71 poin seiring dengan pergerakan bursa saham kawasan Asia yang bergerak di area positif. IHSG BEI dibuka naik 6,71 poin atau 0,13 persen menjadi 5.090,24. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak menguat 1,87 poin (0,36 persen) menjadi 874,09.selengkapnya

Tax Amnesty Bikin Cadangan Devisa RI Naik Rp 78 TriliunTax Amnesty Bikin Cadangan Devisa RI Naik Rp 78 Triliun

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan euforia program tax amnesty atau pengampunan pajak menimbulkan dampak positif ke sektor keuangan di Indonesia. Salah satunya ke Cadangan Devisa‎ (cadev) yang naik karena adanya program ini. Dalam sosialisasi program tax amnesty di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jokowi mengungkapkan meski belum banyak para pemilik dana yang mengikuti program tax amnesty,selengkapnya

Cadangan Devisa Dipompa Euforia Tax AmnestyCadangan Devisa Dipompa Euforia Tax Amnesty

Tiada hari tanpa euforia beleid pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan kendati belum mulai berlaku, beleid pengampunan pajak ini sanggup memompa dana panas (hot money) ke cadangan devisa. Efek selanjutnya, nilai tukar rupiah menguat terhadap dollar Amerika Serikat (AS).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :