Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian tengah memproses revisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil sedan. Saat ini, tarif PPnBM untuk mobil sedan sebesar 30% sementara kendaraan penumpang selain sedan dan station wagon dikenakan PPnBM 10% hingga 20%.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) pun telah menerima permintaan atas pengajuan revisi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih akan menimbang-nimbang revisi ini.
“Kalau misal keinginannya adalah mengurangi impor, harusnya cukai (yang dikenakan)," kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, akhir pekan lalu.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto mengatakan, untuk harmonisasi pajak kendaraan ini, pemerintah harus melakukan secara komprehensif. Adapun pemerintah tidak bisa hanya fokus mengurangi impor, tetapi juga harus memacu ekspor dari industri dalam negeri.
“Kita mau meningkat kan expor kendaraan bermotor, yang sementara hanya bisa model MPV saja. Kami ingin agar jenis sedan/SUV/pick-up juga bisa di produksi di Indonesia sehingga nanti nya bisa diekspor,” katanya kepada KONTAN, Minggu (18/2).
Ia melanjutkan, untuk bisa diproduksi di Indonesia maka pasarnya harus besar. Pasar bisa besar apabila harganya terjangkau, “Maka dari itu kami usulkan untuk melakukan harmonisasi tarif PPnBM,” ujarnya.
Jongkie bilang, saat ini sudah ada kajian dari LPEM UI mengenai hal-hal tersebut. Ia menyebutkan, kajian LPEM UI itu mencakup beberapa subjek.
Pertama, carbon tax atau cukai emisi kendaraan. Kedua, soal insentif bagi Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2/low cost green car). Ketiga, terkait low carbon emission vehicle (LCEV) dan mobil listrIk. Keempat penyamaan PPnBM atas bentuk kendaraan.
“Harmonisasi tarif ini ada tarif yang diturunkan dan ada yang dinaikkan, sehingga pada akhirnya pemerintah akan memperoleh pemasukan lebih banyak. Lebih dari 10%,” kata dia.
“PPnBM namanya bisa dirubah menjadi cukai atau excise tax atau apa saja, yang penting tarif-tarifnya harus diharmonisasi,” lanjutnya.
Menurut Jongkie, PPnBM sedan yang saat ini memberatkan industri otomotif penetrasi pasar, khususnya ke ranah ekspor. Dalam catatannya, kapasitas produksi industri otomotif di Indonesia sebesar 2,2 juta unit, tapi yang bisa diekspor hanya 200.000 unit.
Sementara, Thailand bisa mengekspor 1,2-1,5 juta unit per tahun, padahal produksinya tidak lebih banyak dari Indonesia.
Kata Jongkie, selama ini penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, utamanya mobil hanya berpusat pada tipe MPV. Hal ini berdampak pada produksi mobil yang banyak dibuat adalah model tersebut.
Padahal, konsumen global yang lebih menyukai tipe sedan dibandingkan MPV. Ini pun berakibat pada ekspor kendaraan Indonesia yang tidak maksimal.
Sri Mulyani mengatakan, meski belum merestui sepenuhnya, pihaknya masih akan tetap melanjutkan kajian mengenai relaksasi PPnBM sedan ini. Tim tarif di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan menimbang serta memperhitungkan perubahan komponen ini.
“Kami bahas dengan tim tarif dengan melihat bagaimana perubahan komponen itu akan kami berlakukan,” kata dia.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 18 Februari 2018)
Foto : Kontan
Hore! Harga Mobil Sedan Bisa Bersaing lagi Berkat PPnBMAturan pajak kendaraan dihitung berdasarkan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang akan mempengaruhi ekosistem pasar industri otomotif. Selama ini harga mobil dipengaruhi oleh kubikasi mesin dan modelnya seperti sedan yang harganya relatif mahal.selengkapnya
Bea masuk PPnBM mobil sedan akan dipotong, ini tanggapan produsenKementerian Perindustrian (Kemperin) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedang membahas revisi struktur pajak otomotif. Salah satu poin yang direvisi adalah menurunkan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil sedan.selengkapnya
Penjualan Sedan Merosot Lagi, Harmonisasi PPnBM Kian UrgenPenjualan sedan nasional tahun lalu anjlok ke titik terendah sejak 2012. Tahun ini, penjualan sedan diprediksi stagnan sehingga diharapkan pemerintah dapat segera melakukan harmonisasi tarif pajak untuk kembali mengangkat penjualan sedan.selengkapnya
Gaikindo Dorong Harmonisasi Tarif Pajak Kendaraan SedanUntuk kembali menggairahkan penjualan mobil jenis sedan yang semakin terpuruk dalam beberapa tahun terakhir ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan harmonoisasi tarif pajak.selengkapnya
Ini daftar usulan perubahan skema PPnBM kendaraan bermotor dari KemkeuGuna mendorong produksi dan ekspor industri otomotif, khususnya untuk kendaraan emisi rendah, Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan skema pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor roda empat.selengkapnya
Honda Tanggapi Dingin Rencana Penurunan Tarif PPnBM SedanGabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih gencar mewacanakan rencana penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan terhadap sedan agar sekurang-kurangnya bisa setara dengan mobil jenis non-sedan yang diyakini dapat mendorong volume segmen tersebut sekaligus jadi bekal ekspor.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
