Relaksasi Lagi Demi Repatriasi

Rabu 21 Sep 2016 12:47Administratordibaca 305 kaliSemua Kategori

bisnis 166

Bursa Efek Indonesia kembali menyiapkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.

Relaksasi yang disiapkan berupa penurunan ekuitas perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.


Hingga pukul 21.30 WIB, Selasa (20/9), uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta dalam program pengampunan pajak mencapai Rp27,1 triliun, sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp32,1 triliun. Adapun deklarasi harta mencapai Rp1.131 triliun.


Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), mengatakan relaksasi tersebut berlaku hanya selama program amnesti pajak berjalan, yakni hingga 31 Maret 2016.


“Ini untuk calon emiten yang IPO. Kami beri keringanan sebesar 25%,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/9). Rinciannya, yaitu emiten wajib melepas 20% dari jumlah saham dalam modal disetor bagi perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp375 miliar.

Adapun, bagi perusahaan yang ekuitasnya Rp375 miliar hingga Rp1,5 triliun, jumlah saham yang dilepas minimal 15% dan bagi perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp1,5 triliun, wajib melepas minimal 10% dari jumlah saham dalam modal disetor.


BEI juga berencana memberikan stimulus bagi perusahaan yang ingin IPO dalam bentuk diskon biaya pencatatan saham sebesar 50%.


Dirut BEI Tito Sulistio mengatakan diskon tersebut bertujuan memacu lebih banyak korporasi untuk mencatatkan diri di BEI. BEI memberlakukan aturan biaya pencatatan awal ke dalam dua kategori.


Pada papan utama emiten dikenakan biaya Rp1 juta untuk setiap kelipatan Rp1 miliar dari nilai kapitalisasi saham. Minimal biaya pencatatan sebesar Rp25 juta dan mak simal Rp250 juta. Pada papan pengembangan emiten harus membayar listing fee minimal Rp25 juta dan maksimal Rp150 juta.


ANAK USAHA BUMN


Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar mendorong anak usaha pelat merah melantai di bursa.


Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, menuturkan dorongan itu berupa pe mangkasan izin bagi anak BUMN untuk go public. “Kami sudah diberi komitmen mereka akan memberikan izin ke anak-anak BUMN un tuk IPO, prosesnya lebih cepat,” katanya.


Nurhaida menambahkansejumlah instrumen investasi di pasar modal akan disederhanakan agar semakin menarik minat investor yang menjadi peserta program amnesti pajak.


Tanpa variasi produk, investor akan kesulitan karena permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan pasokan produk-produk investasi yang cukup. Relaksasi akan dituangkan dalam perluasan Peraturan OJK No. 26/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung UU Tentang Pengampunan Pajak.


“Kami berniat menyederhanakan ketentuan ins trumen investasi, agar menarik sehingga bisa meng undang dana repatriasi masuk lebih banyak lagi. Kami sekarang betul-betul upayakan agar banyak produk tersedia,” tuturnya.


Menurutnya, ada empat instrumen investasi yang aturannya akan diperlonggar, yakni kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA), kontrak investasi kolektif efek dana investasi realestat (KIK-DIRE), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan kontrak pengelolaan dana (KPD).


“KIK DIRE kemungkinan akan kami beri kelong garan lagi bahwa yang bisa dibeli tidak ha nya asetnya berupa properti, tetapi juga instrumen investasi atau pun saham yang memiliki pro perti tersebut,” jelasnya.


Terkait dengan KIK EBA, kata Nurhaida, kewaji ban opini akuntan dalam pengambilalihan aset atas transaksi jual putus akan dihapuskan. “RDPT kalau exit strateginya melalui IPO bisa di berikan kelonggaran waktu tidak hanya enam bulan sudah harus dijual, tetapi bisa diperpanjang sesuai perjanjian dan kesepakatan para pihak,” imbuhnya.


Terakhir, OJK akan memperluas jalur penawaran mandat pengelolaan portofolio efek untuk ke pen tingan nasabah secara individual atau KPD. Selain itu, setoran KPD kini tidak hanya dalam ben tuk dana, tetapi juga dapat berbentuk aset senilai minimal Rp5 miliar.


Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendra yana menilai dari empat insentif yang sedang digodok OJK, penawaran KPD oleh bank gateway sebagai relaksasi yang paling menarik.


Selama ini, KPD hanya boleh dita war kan oleh perusahaan manajer investasi. Ada pun bank hanya dibolehkan memasarkan produk investasi berbasis saham berupa produk reksa dana.


“Sejak 2008, bank tidak boleh lagi tawarkan produk discretionary fund. Kalau dibolehkan dalam rangka tax amnesty, KPD akan jadi alternatif bagi nasabah bank yang high profile individual,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax Amnesty

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

Menkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnestiMenkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnesti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 BulanPajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 Bulan

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur II menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan pajak Rp 5 Trilliun dalam kurun waktu dua bulan. Hal itu dilakukan sebagai pencapaian tingkat penerimaan pajak di 2017.selengkapnya

Go-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakGo-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengusulkan agar Tokopedia dan Go-Jek diberikan insentif khusus untuk menjadi agen pajak, atau kerap disebut Wajib Pungut (WAPU).selengkapnya

Kata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMFKata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan reformasi perpajakan yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF). Sri Mulyani juga bilang, pemerintah pemerintah malah telah melaksanakan rekomendasi tersebut.selengkapnya

Bantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaBantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 Juta

HSBC Holdings sepakat untuk membayar denda sebesar 300 juta euro atau setara dengan USD353 juta kepada otoritas Perancis, terkait penyelesaian kasus penghindaran pajak oleh klien asal Prancis. Kantor Jaksa Keuangan Prancis mengklaim HSBC Private Bank (Suisse), yang merupakan anak perusahaan HSBC telah membantu nasabah untuk mengemplang pajak.selengkapnya

Peserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani IniPeserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani Ini

Para pembayar pajak, khususnya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengeluhkan kesulitan memperoleh surat keterangan bebas (SKB), diminta segera menyampaikan keluhannya agar bisa ditangani dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal tersebut seraya menyebutkan sejumlah saluran yang bisa dipakai untuk menyampaikan keluhan para wajib pajak.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dapat memperoleh hak istimewanya hingga 31 Desember 2017.selengkapnya

Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 Hari

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya



 
TAGS # :