Relaksasi Lagi Demi Repatriasi

Rabu 21 Sep 2016 12:47Administratordibaca 183 kaliSemua Kategori

bisnis 166

Bursa Efek Indonesia kembali menyiapkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.

Relaksasi yang disiapkan berupa penurunan ekuitas perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.


Hingga pukul 21.30 WIB, Selasa (20/9), uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta dalam program pengampunan pajak mencapai Rp27,1 triliun, sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp32,1 triliun. Adapun deklarasi harta mencapai Rp1.131 triliun.


Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), mengatakan relaksasi tersebut berlaku hanya selama program amnesti pajak berjalan, yakni hingga 31 Maret 2016.


“Ini untuk calon emiten yang IPO. Kami beri keringanan sebesar 25%,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/9). Rinciannya, yaitu emiten wajib melepas 20% dari jumlah saham dalam modal disetor bagi perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp375 miliar.

Adapun, bagi perusahaan yang ekuitasnya Rp375 miliar hingga Rp1,5 triliun, jumlah saham yang dilepas minimal 15% dan bagi perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp1,5 triliun, wajib melepas minimal 10% dari jumlah saham dalam modal disetor.


BEI juga berencana memberikan stimulus bagi perusahaan yang ingin IPO dalam bentuk diskon biaya pencatatan saham sebesar 50%.


Dirut BEI Tito Sulistio mengatakan diskon tersebut bertujuan memacu lebih banyak korporasi untuk mencatatkan diri di BEI. BEI memberlakukan aturan biaya pencatatan awal ke dalam dua kategori.


Pada papan utama emiten dikenakan biaya Rp1 juta untuk setiap kelipatan Rp1 miliar dari nilai kapitalisasi saham. Minimal biaya pencatatan sebesar Rp25 juta dan mak simal Rp250 juta. Pada papan pengembangan emiten harus membayar listing fee minimal Rp25 juta dan maksimal Rp150 juta.


ANAK USAHA BUMN


Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar mendorong anak usaha pelat merah melantai di bursa.


Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, menuturkan dorongan itu berupa pe mangkasan izin bagi anak BUMN untuk go public. “Kami sudah diberi komitmen mereka akan memberikan izin ke anak-anak BUMN un tuk IPO, prosesnya lebih cepat,” katanya.


Nurhaida menambahkansejumlah instrumen investasi di pasar modal akan disederhanakan agar semakin menarik minat investor yang menjadi peserta program amnesti pajak.


Tanpa variasi produk, investor akan kesulitan karena permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan pasokan produk-produk investasi yang cukup. Relaksasi akan dituangkan dalam perluasan Peraturan OJK No. 26/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung UU Tentang Pengampunan Pajak.


“Kami berniat menyederhanakan ketentuan ins trumen investasi, agar menarik sehingga bisa meng undang dana repatriasi masuk lebih banyak lagi. Kami sekarang betul-betul upayakan agar banyak produk tersedia,” tuturnya.


Menurutnya, ada empat instrumen investasi yang aturannya akan diperlonggar, yakni kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA), kontrak investasi kolektif efek dana investasi realestat (KIK-DIRE), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan kontrak pengelolaan dana (KPD).


“KIK DIRE kemungkinan akan kami beri kelong garan lagi bahwa yang bisa dibeli tidak ha nya asetnya berupa properti, tetapi juga instrumen investasi atau pun saham yang memiliki pro perti tersebut,” jelasnya.


Terkait dengan KIK EBA, kata Nurhaida, kewaji ban opini akuntan dalam pengambilalihan aset atas transaksi jual putus akan dihapuskan. “RDPT kalau exit strateginya melalui IPO bisa di berikan kelonggaran waktu tidak hanya enam bulan sudah harus dijual, tetapi bisa diperpanjang sesuai perjanjian dan kesepakatan para pihak,” imbuhnya.


Terakhir, OJK akan memperluas jalur penawaran mandat pengelolaan portofolio efek untuk ke pen tingan nasabah secara individual atau KPD. Selain itu, setoran KPD kini tidak hanya dalam ben tuk dana, tetapi juga dapat berbentuk aset senilai minimal Rp5 miliar.


Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendra yana menilai dari empat insentif yang sedang digodok OJK, penawaran KPD oleh bank gateway sebagai relaksasi yang paling menarik.


Selama ini, KPD hanya boleh dita war kan oleh perusahaan manajer investasi. Ada pun bank hanya dibolehkan memasarkan produk investasi berbasis saham berupa produk reksa dana.


“Sejak 2008, bank tidak boleh lagi tawarkan produk discretionary fund. Kalau dibolehkan dalam rangka tax amnesty, KPD akan jadi alternatif bagi nasabah bank yang high profile individual,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax Amnesty

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :