Relaksasi Lagi Demi Repatriasi

Rabu 21 Sep 2016 12:47Administratordibaca 272 kaliSemua Kategori

bisnis 166

Bursa Efek Indonesia kembali menyiapkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.

Relaksasi yang disiapkan berupa penurunan ekuitas perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.


Hingga pukul 21.30 WIB, Selasa (20/9), uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta dalam program pengampunan pajak mencapai Rp27,1 triliun, sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp32,1 triliun. Adapun deklarasi harta mencapai Rp1.131 triliun.


Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), mengatakan relaksasi tersebut berlaku hanya selama program amnesti pajak berjalan, yakni hingga 31 Maret 2016.


“Ini untuk calon emiten yang IPO. Kami beri keringanan sebesar 25%,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/9). Rinciannya, yaitu emiten wajib melepas 20% dari jumlah saham dalam modal disetor bagi perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp375 miliar.

Adapun, bagi perusahaan yang ekuitasnya Rp375 miliar hingga Rp1,5 triliun, jumlah saham yang dilepas minimal 15% dan bagi perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp1,5 triliun, wajib melepas minimal 10% dari jumlah saham dalam modal disetor.


BEI juga berencana memberikan stimulus bagi perusahaan yang ingin IPO dalam bentuk diskon biaya pencatatan saham sebesar 50%.


Dirut BEI Tito Sulistio mengatakan diskon tersebut bertujuan memacu lebih banyak korporasi untuk mencatatkan diri di BEI. BEI memberlakukan aturan biaya pencatatan awal ke dalam dua kategori.


Pada papan utama emiten dikenakan biaya Rp1 juta untuk setiap kelipatan Rp1 miliar dari nilai kapitalisasi saham. Minimal biaya pencatatan sebesar Rp25 juta dan mak simal Rp250 juta. Pada papan pengembangan emiten harus membayar listing fee minimal Rp25 juta dan maksimal Rp150 juta.


ANAK USAHA BUMN


Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar mendorong anak usaha pelat merah melantai di bursa.


Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, menuturkan dorongan itu berupa pe mangkasan izin bagi anak BUMN untuk go public. “Kami sudah diberi komitmen mereka akan memberikan izin ke anak-anak BUMN un tuk IPO, prosesnya lebih cepat,” katanya.


Nurhaida menambahkansejumlah instrumen investasi di pasar modal akan disederhanakan agar semakin menarik minat investor yang menjadi peserta program amnesti pajak.


Tanpa variasi produk, investor akan kesulitan karena permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan pasokan produk-produk investasi yang cukup. Relaksasi akan dituangkan dalam perluasan Peraturan OJK No. 26/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung UU Tentang Pengampunan Pajak.


“Kami berniat menyederhanakan ketentuan ins trumen investasi, agar menarik sehingga bisa meng undang dana repatriasi masuk lebih banyak lagi. Kami sekarang betul-betul upayakan agar banyak produk tersedia,” tuturnya.


Menurutnya, ada empat instrumen investasi yang aturannya akan diperlonggar, yakni kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA), kontrak investasi kolektif efek dana investasi realestat (KIK-DIRE), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan kontrak pengelolaan dana (KPD).


“KIK DIRE kemungkinan akan kami beri kelong garan lagi bahwa yang bisa dibeli tidak ha nya asetnya berupa properti, tetapi juga instrumen investasi atau pun saham yang memiliki pro perti tersebut,” jelasnya.


Terkait dengan KIK EBA, kata Nurhaida, kewaji ban opini akuntan dalam pengambilalihan aset atas transaksi jual putus akan dihapuskan. “RDPT kalau exit strateginya melalui IPO bisa di berikan kelonggaran waktu tidak hanya enam bulan sudah harus dijual, tetapi bisa diperpanjang sesuai perjanjian dan kesepakatan para pihak,” imbuhnya.


Terakhir, OJK akan memperluas jalur penawaran mandat pengelolaan portofolio efek untuk ke pen tingan nasabah secara individual atau KPD. Selain itu, setoran KPD kini tidak hanya dalam ben tuk dana, tetapi juga dapat berbentuk aset senilai minimal Rp5 miliar.


Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendra yana menilai dari empat insentif yang sedang digodok OJK, penawaran KPD oleh bank gateway sebagai relaksasi yang paling menarik.


Selama ini, KPD hanya boleh dita war kan oleh perusahaan manajer investasi. Ada pun bank hanya dibolehkan memasarkan produk investasi berbasis saham berupa produk reksa dana.


“Sejak 2008, bank tidak boleh lagi tawarkan produk discretionary fund. Kalau dibolehkan dalam rangka tax amnesty, KPD akan jadi alternatif bagi nasabah bank yang high profile individual,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax Amnesty

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :