Relaksasi Lagi Demi Repatriasi

Rabu 21 Sep 2016 12:47Administratordibaca 637 kaliSemua Kategori

bisnis 166

Bursa Efek Indonesia kembali menyiapkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.

Relaksasi yang disiapkan berupa penurunan ekuitas perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.


Hingga pukul 21.30 WIB, Selasa (20/9), uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta dalam program pengampunan pajak mencapai Rp27,1 triliun, sedangkan total realisasi berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp32,1 triliun. Adapun deklarasi harta mencapai Rp1.131 triliun.


Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), mengatakan relaksasi tersebut berlaku hanya selama program amnesti pajak berjalan, yakni hingga 31 Maret 2016.


“Ini untuk calon emiten yang IPO. Kami beri keringanan sebesar 25%,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/9). Rinciannya, yaitu emiten wajib melepas 20% dari jumlah saham dalam modal disetor bagi perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp375 miliar.

Adapun, bagi perusahaan yang ekuitasnya Rp375 miliar hingga Rp1,5 triliun, jumlah saham yang dilepas minimal 15% dan bagi perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp1,5 triliun, wajib melepas minimal 10% dari jumlah saham dalam modal disetor.


BEI juga berencana memberikan stimulus bagi perusahaan yang ingin IPO dalam bentuk diskon biaya pencatatan saham sebesar 50%.


Dirut BEI Tito Sulistio mengatakan diskon tersebut bertujuan memacu lebih banyak korporasi untuk mencatatkan diri di BEI. BEI memberlakukan aturan biaya pencatatan awal ke dalam dua kategori.


Pada papan utama emiten dikenakan biaya Rp1 juta untuk setiap kelipatan Rp1 miliar dari nilai kapitalisasi saham. Minimal biaya pencatatan sebesar Rp25 juta dan mak simal Rp250 juta. Pada papan pengembangan emiten harus membayar listing fee minimal Rp25 juta dan maksimal Rp150 juta.


ANAK USAHA BUMN


Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar mendorong anak usaha pelat merah melantai di bursa.


Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, menuturkan dorongan itu berupa pe mangkasan izin bagi anak BUMN untuk go public. “Kami sudah diberi komitmen mereka akan memberikan izin ke anak-anak BUMN un tuk IPO, prosesnya lebih cepat,” katanya.


Nurhaida menambahkansejumlah instrumen investasi di pasar modal akan disederhanakan agar semakin menarik minat investor yang menjadi peserta program amnesti pajak.


Tanpa variasi produk, investor akan kesulitan karena permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan pasokan produk-produk investasi yang cukup. Relaksasi akan dituangkan dalam perluasan Peraturan OJK No. 26/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung UU Tentang Pengampunan Pajak.


“Kami berniat menyederhanakan ketentuan ins trumen investasi, agar menarik sehingga bisa meng undang dana repatriasi masuk lebih banyak lagi. Kami sekarang betul-betul upayakan agar banyak produk tersedia,” tuturnya.


Menurutnya, ada empat instrumen investasi yang aturannya akan diperlonggar, yakni kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA), kontrak investasi kolektif efek dana investasi realestat (KIK-DIRE), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan kontrak pengelolaan dana (KPD).


“KIK DIRE kemungkinan akan kami beri kelong garan lagi bahwa yang bisa dibeli tidak ha nya asetnya berupa properti, tetapi juga instrumen investasi atau pun saham yang memiliki pro perti tersebut,” jelasnya.


Terkait dengan KIK EBA, kata Nurhaida, kewaji ban opini akuntan dalam pengambilalihan aset atas transaksi jual putus akan dihapuskan. “RDPT kalau exit strateginya melalui IPO bisa di berikan kelonggaran waktu tidak hanya enam bulan sudah harus dijual, tetapi bisa diperpanjang sesuai perjanjian dan kesepakatan para pihak,” imbuhnya.


Terakhir, OJK akan memperluas jalur penawaran mandat pengelolaan portofolio efek untuk ke pen tingan nasabah secara individual atau KPD. Selain itu, setoran KPD kini tidak hanya dalam ben tuk dana, tetapi juga dapat berbentuk aset senilai minimal Rp5 miliar.


Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendra yana menilai dari empat insentif yang sedang digodok OJK, penawaran KPD oleh bank gateway sebagai relaksasi yang paling menarik.


Selama ini, KPD hanya boleh dita war kan oleh perusahaan manajer investasi. Ada pun bank hanya dibolehkan memasarkan produk investasi berbasis saham berupa produk reksa dana.


“Sejak 2008, bank tidak boleh lagi tawarkan produk discretionary fund. Kalau dibolehkan dalam rangka tax amnesty, KPD akan jadi alternatif bagi nasabah bank yang high profile individual,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Tidak Jadi 0 Persen, Ini Penjelasan Ditjen Pajak soal Relaksasi PPh DINFRA, DIRE, dan KIK-IBE yang Hanya 5 PersenTidak Jadi 0 Persen, Ini Penjelasan Ditjen Pajak soal Relaksasi PPh DINFRA, DIRE, dan KIK-IBE yang Hanya 5 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah bahwa sebelumnya sempat ada wacana pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi sebesar 0% untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi realestat (DIRE), atau Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).selengkapnya

Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalSri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan global

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :