Reksa Dana Kembali Bergairah

Rabu 3 Ags 2016 15:36Administratordibaca 248 kaliSemua Kategori

bisnis 119

Kinerja reksa dana saham kembali kinclong seiring dengan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terdongkrak bergulirnya amnesti pajak dan aliran dana keemerging market akibat Brexit.

Berdasarkan data Infovesta Utama, kinerja reksa dana saham yang dicerminkan lewat Infovesta Equity Fund Index mencapai 3,86% sepanjang Juli 2016. Kinerja tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Juni 2016, yakni 3,72%.


Tingkat pertumbuhan reksa dana saham juga lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reksa dana lainnya. Infovesta Balanced Fund Index tercatat naik 3,28% pada Juli 2016, Infovesta Fixed Income Fund Index 2,21%, dan Infovesta Money Market Fund Index 0,41%.


Sepanjang bulan lalu, lima produk reksa dana saham yang membukukan kinerja paling tinggi, yakni KAM Kapital Optimal 12,17%, Treasure Fund Dana Maxxi 12,0%, Panin Dana Teladan 11%, Millenium MCM Equity Sektoral 8,0%, dan SAM Dana Cerdas 8,31%.


Berdasarkan data Bloomberg, IHSG sepanjang Juli 2016 naik 3,97% dari level 5.016,64 ke level 5.215,99 pada penutupan perdagangan Jumat (29/7).


Direktur Samuel Asset Management Lana Soelistioningsih mengatakan tingginya return reksa dana saham akan berlanjut seiring dengan semaraknya perdagangan di lantai bursa dan naiknya IHSG.


Menurutnya, tenaga IHSG berasal dari dua faktor utama. Pertama, push factor yang berasal dari aliran likuiditas global ke emerging market, termasuk pasar modal Indonesia. Pada perdagangan kemarin, asing kembali mencetak net buy sebesar Rp2,9 triliun.


Kedua, pull factor yang berasal dari dalam negeri, yakni keseriusan implementasi kebijakan amnesti pajak yang mendongkrak prospek perekonomian nasional pada 2017.


“Kelihatannya dampak push factor lebih besar karena ada likuiditas. Sepanjang tahun, asing sudah masuk US,6 miliar, pada 2014 itu sampai US miliar jadi masih ada peluang IHSG lebih tinggi,” tuturnya, Senin (1/8).


Samuel Asset Management memasang target IHSG konservatif pada level 5.350 hingga akhir tahun ini. “Karena secara historis ada pola koreksi pada bulan tertentu semester II, seperti pada Agustus. Tetapi kalau IHSG mampu menyentuh level tertinggi 5.524, akan ada sentimen positif mengarah ke 5.600,” paparnya.


Produk reksa dana berbasis obligasi pun dinilai masih prospektif. Kendati tingkat imbal hasil surat utang pemerintah dan korporasi relatif melandai seiring dengan penurunan bunga acuan, menguatnya nilai tukar, dan rendahnya inflasi.


Untuk menyambut guliran dana tax amnesty, Samuel AM sedang mematangkan reksa dana baru. Produk reksa dana indeks dipilih untuk menampung dana deklarasi amnesti pajak dari investor-investor yang relatif konservatif dengan proyeksi re turn sekitar 15% per tahun sesuai pertumbuhan IHSG.


DANA KELOLAAN

Direktur Utama Schroder Investment Management Indonesia Michael Tjandra Tjoajadi mengatakan sepanjang 2016, dana kelolaan reksa dana saham dan pendapatan tetap cenderung naik. Kenaikan tersebut didorong oleh kondisi pasar obligasi dan pasar saham yang mulai bergairah.


Dana kelolaan Schroder meningkat 17,65% dari Rp68 triliun pada 2015 menjadi Rp74 triliun pada akhir Juni 2016. Mayoritas dana kelolaan diinvestasikan pada efek saham sekitar Rp50 triliun.


Tax amnesty bisa mendorong orang untuk investasi, karena capital repatriasi harus diinvestasikan di Indonesia tiga tahun. Ini peluang untuk tumbuh,” tutur Michael.


Secara konservatif, manajer investasi yang mengantongi dana kelolaan terbesar ini menargetkan dana kelolaan menebus Rp80 triliun hingga akhir 2016. Untuk mencapai target tersebut, Schroder akan memanfaatkan produk-produk yang ada dan belum berencana untuk menerbitkan produk baru.


Tiga produk Schroder yang membukukan kinerja tertinggi secara tahunan, yakni Schroder Indo Equity Fund 17,15%, Schroder Dana Terpadu II sebesar 15,91%, dan Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II sebesar 16,52% hingga akhir Juli 2016.


Direktur Investasi Aberdeen Asset Management Indonesia Bharat Joshi menuturkan kebijakan amnesti pajak dan masuknya dana asing yang merelokasi investasinya dari negara-negara Eropa pasca-Brexit berpotensi menggairahkan pasar modal Indonesia.


Aberdeen, lanjutnya, tidak melakukan rebalancing portofolio investasi reksa dana saham berdasarkan sektor saham yang terdampak positif oleh tax amnesty, seperti sektor perbankan, infrastruktur, dan properti.


“Kami lakukan rebalancing berdasarkan valuasi, jadi saham-saham yang sudah mahal valuasinya kami akan top slice.”


Salah satunya, saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang dinilai sudah mahal dari segi valuasi. Berdasarkan Bloomberg, saham TLKM telah naik 50,56% sepanjang tahun berjalan dari Rp3.022 pada penutupan perdagangan 30 Desember 2015 menjadi Rp4.550 per saham awal pekan ini.


Dana tersebut lantas dialihkan pada saham emiten yang positif prospek bisnisnya, tetapi masih relatif murah secara valuasi. Misalnya, saham PT Bank Central Asia Tbk.


“NIM perbankan memang akan turun beberapa tahun ke de pan, tetapi bisa dikompensasi de ngan kenaikan volume. Jadi ka mi masih yakin,” tutur Joshi.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 3 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar Saham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

Pengampunan Pajak Dinilai Berdampak Positif Bagi Reksa DanaPengampunan Pajak Dinilai Berdampak Positif Bagi Reksa Dana

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa upaya pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah akan memberikan dampak positif bagi produk investasi di pasar modal seperti reksa dana. "Tax amnesty akan mendorong pendapatan pajak naik, saya yakin uang yang masuk itu tidak semuanya ditempatkan di bank tetapi di pasar modal salah satunya melalui produk reksa dana. Saya percaya reksa dana akan bagusselengkapnya

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

BAHANA TCW: Pajak Investasi Reksa Dana Disarankan Jadi Pajak FinalBAHANA TCW: Pajak Investasi Reksa Dana Disarankan Jadi Pajak Final

PT Bahana TCW Investment Management mengusulkan agar pajak investasi produk reksa dana dijadikan pajak final. Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward Lubis mengatakan saat ini, penghasilan dividen, termasuk juga penghasilan dari selisih kurs, penghasilan dari hasil investasi di luar negeri, dari instrumen investasi selain saham dan obligasi domestik (jadi berlaku bagi reksa danaselengkapnya

Pajak Reksa Dana : PPh Final Agar DiterapkanPajak Reksa Dana : PPh Final Agar Diterapkan

Asosiasi Manajer Investasi Indonesia meminta pemerintah dapat menerapkan pajak penghasilan (PPh) final atas keuntungan investasi melalui instrumen reksa dana. Ketua Umum Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) sekaligus Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward P. Lubis menuturkan investor reksa dana masih dibebankan oleh PPh berganda.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :