Reformasi Pajak Jilid II, Sri Mulyani Bakal Rombak UU Ini

Sabtu 19 Nov 2016 11:52Ajeng Widyadibaca 739 kaliSemua Kategori

ANTARA 1030

Menteri Keuangan Sri Mulyani kian serius melakukan reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan di Indonesia.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Sri Mulyani dalam reformasi perpajakan adalah dengan merevisi UU sektor perpajakan. Bahkan, menurut Sri Mulyani, terdapat 8 UU yang akan direvisi. Di antaranya adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hingga UU Pajak Penghasilan (PPh)

"Kita sudah mengajukan, itu termasuk ke dalam prioritas. Meskipun banyak sekali RUU di Kementerian Keuangan yang juga prioritas seperti penerimaan negara bukan pajak itu juga meningkat cukup besar, KUP, lalu juga PPh, PPN juga dalam proses, lalu juga transfer ke daerah, perimbangan keuangan. Jadi ada banyak sekali, ada 7 hingga 8 RUU yang kita prioritaskan karena Baleg tidak memungkinkan untuk segalanya kita bahas," kata Sri Mulyani saat ditemui awak media di Kantor Pusat BNN, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Dalam melalukan revisi UU terkait perpajakan, Sri Mulyani pun melakukan diskusi intensif dengan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, Sri Mulyani enggan mengungkapkan reformasi lebih lanjut yang saat ini tengah dibahas.

"Saya bersama Ditjen Pajak akan melakukan pengorganisasian dari keseluruhan reformasi perpajakan. Tapi saya akan umumkan segara mungkin," tuturnya.

Selama UU direvisi, UU sebelumnya masih tetap berlaku. Pembahasan pun akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah bersama DPR RI.

"Kita tetap akan, yang sudah masuk biarkan masuk. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu kita bahas lagi ini akan masuk dalam proses dewan. Mereka akan lakukan pandangan fraksi dan pemerintah juga," tuturnya.

Seperti diketahui, Sri Mulyani sore ini mengunjungi kantor BNN dalam rangka penangkapan penyelundupan sabu. Sri Mulyani juga membahas mengenai ekonomi Indonesia di Kantor BNN setelah melakukan pertemuan tertutup selama sekira dua jam.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 18 November 2016)

Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani akan bentuk Tim Reformasi PerpajakanSri Mulyani akan bentuk Tim Reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani segera membentuk Tim Reformasi Perpajakan. Langkah ini dilakukan salah satunya, terkait kasus tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai pajak, Senin malam (21/11).selengkapnya

Sri Mulyani: Kita Akan Duduk Bersama Bahas Tax AmnestySri Mulyani: Kita Akan Duduk Bersama Bahas Tax Amnesty

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini telah mulai menerapkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun, saat ini penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan lebih lanjut.selengkapnya

Peringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanPeringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus melakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan tersebut menurutnya dilakukan melalui reformasi pajak yang terfokus pada lima aspek penting.selengkapnya

Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan DibutuhkanSri Mulyani: Reformasi Perpajakan Dibutuhkan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Sri Mulyani Instruksikan Petugas Pajak Giat Laksanakan Reformasi PerpajakanSri Mulyani Instruksikan Petugas Pajak Giat Laksanakan Reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pejabat dan jajaran petugas pajak untuk bekerja secara maksimal, seiring akan berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 31 Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :