Reformasi Birokrasi Menkeu Ani Dapat Cibiran DPR

Jumat 9 Sep 2016 14:18Administratordibaca 159 kaliSemua Kategori

inilah 120

Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memaparkan rencana mereformasi birokrasi, termasuk sistem perpajakan, DPR langsung mencibir.

Anggota Komisi XI DPR asal PAN, Jon Erizal spontan mengkritik pernyataan Menkeu Sri Mulyani tentang reformasi sistem perpajakan. "Reformasi birokrasi seperti cerita tiada akhir. Ini sampai kapan dicapai hal yang maksimal (penerimaan pajak). Harus ada ukuran atau outcome yang jelas," kata Jon saat pembahasan RAPBN 2017 dengan Menkeu SMI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9/2016).


Selanjutnya Jon memaparkan, tahun lalu, Komisi XI mendukung penuh niat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu untuk mereformasi sistem perpajakan. Selanjutnya, anggaran Rp 2 triliun disetujui untuk perbaikan sistem IT. Sayangnya, anggarannya hanya terserap Rp700 miliar.


"Beberapa waktu lalu, kami mendukung perbaikan IT. Namun, kita belum lihat ada perbaikan yang jelas. Dulu, anggarannya lumayan besar yakni Rp 2 trilium. Ada catatan khusus, harus dilaporkan. DJP bilang, kalau IT diperbaiki bisa meningkatkan penerimaan negara. Tapi mana hasilnya? Kita belum melihatnya," papar Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) ini.


Jon mengatakan, pemerintah dan DPR, tiap tahun selalu meningkatkan alokasi anggaran untuk reformasi perpajakan. Namun, ya itu tadi, anggaran digelontorkan, janjinya terlupakan.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 9 September 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Baleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanBaleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi Perpajakan

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly dan DPD RI membahas penyusunan Program Legislasi Nasional 2017. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR RI.selengkapnya

Anggota DPR : Pengampunan Pajak perlu Didahului Reformasi PerpajakanAnggota DPR : Pengampunan Pajak perlu Didahului Reformasi Perpajakan

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nya diselengkapnya

Ini Harapan Anggota DPR Untuk Sri Mulyani IndrawatiIni Harapan Anggota DPR Untuk Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Senyum Petugas Pajak Bukti Reformasi BirokrasiSri Mulyani: Senyum Petugas Pajak Bukti Reformasi Birokrasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut pelayanan petugas pajak yang baik merupakan bukti berhasilnya reformasi birokrasi di Ditjen Pajak.selengkapnya

DJP Terus Lakukan Reformasi BirokrasiDJP Terus Lakukan Reformasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen untuk lakukan reformasi birokrasi, perbaikan sistim administrasi perpajakan dan pengawasan internal untuk mencegah upaya pelanggaran hukum. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/3/2016) meengatakan, semangat reformasi birokrasi ini agar tidak ada lagi oknum pegawaiselengkapnya

Menkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakanMenkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak Berganda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Serdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu MulyaniSerdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Mulyani

Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya

Trump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar ASTrump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar AS

Kurs dolar AS terus melemah terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis (12/1/2017), setelah konferensi pers Trump gagal memberikan katalis segar.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliarRealisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II Soreang mengungkapkan realisasi penerimaan pajak dari lima sektor pajak sepanjang 2016 telah mencapai Rp 601,9 miliar. Raihan tersebut melebihi target yang sudah ditetapkan pada awal tahun sekitar Rp 582 miliar.selengkapnya

Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

Minim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 TriliunMinim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 Triliun

Kebanyakan dana repatriasi yang masuk ke pasar modal diinvestasikan dalam saham dan sisanya dalam reksadana pendapatan tetap (RDPT) serta surat utang korporasi.selengkapnya

Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov Sumut

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

Ujian Ekonomi Jokowi dari Gedung PutihUjian Ekonomi Jokowi dari Gedung Putih

Pengusaha kasino, Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2017. Kini, seluruh dunia menantikan kebijakan serta wajah menteri ekonominya.selengkapnya

Lempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan SajaLempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan Saja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.selengkapnya



 
TAGS # :