Realisasi Penerimaan Pajak Sumsel Diklaim Baru 59%

Rabu 9 Nov 2016 08:27Administratordibaca 1032 kaliSemua Kategori

bisnis 203

Penerimaan pajak di Sumatra Selatan dan Bangka tercatat baru mencapai 59% pada posisi Senin (7/11) dari target yang dipatok Ditjen Pajak wilayah itu yang senilai Rp16 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel Babel, Muhammad Ismiransyah M. Zain, mengatakan masih rendahnya capaian penerimaan pajak di dua provinsi itu tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global.

“Ekonomi kan lagi turun, [harga] komoditas pertambangan [andalan Sumsel dan Babel] juga ikut turun , baik itu batubara maupun timah,” katanya di sela-sela sosialisasi tax amnesty bagi pegawai Pemkot Palembang, Selasa (8/11/2016).

Ismiransyah mengemukakan meski pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak melalui program tax amnesty tetapi faktor eksternal, seperti harga komoditas yang berpengaruh terhadap ekonomi suatu daerah, masih menjadi tantangan DJP untuk mencapai target penerimaan.


Berdasarkan catatan Bisnis, penerimaan pajak di Sumsel dan Babel didominasi oleh empat komoditas andalan kedua provinsi itu,yakni karet, sawit, batu bara dan timah.


Namun demikian, dia mengatakan pihaknya masih optimistis penerimaan pajak di Sumsel-Babel bisa mencapai 82% dari target yang dipatok. “Saya sudah laporan ke pusat, realisasi penerimaan pajak di Sumsel dan Babel bisa capai 82% dari target,” katanya.


Sementara itu, terkait program pengampunan pajak tahap kedua, DJP Sumsel Babel menargetkan dana tebusan bisa mencapai Rp600 miliar. Menurut Ismiransyah, realisasi tax amnesty tahap pertama cukup memuaskan yang mana bisa mencapai Rp795 miliar dari 9.950 wajib pajak di Sumsel.


Pada periode kedua ini, DJP Sumsel Babel ingin kembali mengajak WP untuk berperan aktif dalam program tax amnesty yang dilaksanakan. Berdasarkan arahan Menteri Keuangan, kata dia, saat ini masih banyak peluang yang bisa digarap untuk memaksimalkan Tax Amnesty. “Seperti, pengusaha, UMKM, jasa profesi termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dokter,” katanya.

Oleh karena itu, DJP Sumsel Babel mulai menyambangi kantor pemerintahan, salah satunya Pemkot Palembang untuk meminta bantuan dalam menggaet pelaku UKM di kota itu agar mau mengikuti tax amnesty. “Karena memang sektor tersebut masih cukup kecil, dikisaran angka 10% sampai 15%, dari 10.000 lebih WP yang ada,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Palembang, 8 November 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Penerimaan Pajak Sumsel-Babel Diyakini Lebih BaikPenerimaan Pajak Sumsel-Babel Diyakini Lebih Baik

Penerimaan pajak di Sumatra Selatan maupun Bangka Belitung diyakini dapat tumbuh lebih baik pada tahun ini yang didukung oleh sektor unggulan, seperti pertambangan dan perdagangan.selengkapnya

DJP Sumsel Babel Sita Serentak Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2,08 MiliarDJP Sumsel Babel Sita Serentak Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2,08 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegiatan penagihan sita serentak yang ditujukan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.selengkapnya

Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel & Babel 76,16%Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel & Babel 76,16%

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumsel dan Babel tercatat masih rendah yakni sebesar 76,16% dalam pengisian SPT tahunan.selengkapnya

Penerimaan Pajak Sumsel Belum Mencapai 50 PersenPenerimaan Pajak Sumsel Belum Mencapai 50 Persen

Target penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan signifikan karena dipengaruhi pandemi Covid-19 sehingga per Juni 2020 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

Pajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel BabelPajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel Babel

Bank Sumsel Babel akan menyediakan tapping box sebanyak 700 unit di mesin kasir hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah.selengkapnya

Penerimaan pajak di tahun depan bisa mencapai 97% dari targetPenerimaan pajak di tahun depan bisa mencapai 97% dari target

Tahun ini, Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak bisa mencapai 95% dari target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp 1.424 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :