Rayakan HUT Kemenko Perekonomian, Menko Darmin Fokus ke Tax Amnesty

Senin 25 Jul 2016 16:23Administratordibaca 245 kaliSemua Kategori

okezone 187

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini kembali menggelar acara peringatan ulang tahun ke-50 Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Acara pada hari ini difokuskan kepada seminar yang membahas mengenai tantangan dan peluang dari ekonomi Indonesia.

"Bahwa acara ini adalah terutama dalam rangka ulang tahun kantor Menko Perekonomian ulang tahun ke-50. Oleh karena itu kami dari kemarin telah melakukan acara peringatan ulang tahun. Sebagai kantor yang tidak besar kami melakukannya dengan sederhana," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (25/7/2016).


Menurut Darmin, dalam ulang tahun Kemenko Perekonomian yang ke-50, diharapkan ekonomi Indonesia dapat semakin stabil. Fokus pemerintah pada tahun ini pun juga tidak terlepas dari program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diyakini dapat berdampak pada kestabilan ekonomi Indonesia.


"Saya tidak ingin menyimpulkan apa-apa. Biarkan para pembicara yang menarik kesimpulan. Apalagi hari-hari terakhir ini kita sedang menggerakkan progres dari tax amnesty," jelas Darmin.


Untuk itu, kata Darmin, pemerintah perlu bekerja sama dengan para peneliti untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kalangan peneliti ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia jangka panjang.


"Kita perlu mendengar para periset yang melakukan ini (penelitian dalam bidang ekonomi) secara sistemik dan secara terus menerus," tutupnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 25 Juli 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Darmin: Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibanggakanDarmin: Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibanggakan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat dibanggakan dalam forum internasional.selengkapnya

Menko Darmin Yakin Akhir 2016 Ekonomi Kian PositifMenko Darmin Yakin Akhir 2016 Ekonomi Kian Positif

Perekonomian nasional pada kuartal kedua tahun ini menunjukkan beberapa perbaikan dibandingkan kuartal pertama.selengkapnya

Menko Darmin: Ekonomi RI Tergantung Keberhasilan Tax AmnestyMenko Darmin: Ekonomi RI Tergantung Keberhasilan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5,1 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dipengaruhi berhasil atau tidaknya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Perekonomian IndonesiaIni Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Perekonomian Indonesia

Kalangan pengamat menyambut baik disetujuinya RUU Pengampunan Pajak oleh DPR. Pengampunan pajak diyakini akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.selengkapnya

Darmin: Pemerintah sedang Hitung Ulang Proyeksi Penerimaan PajakDarmin: Pemerintah sedang Hitung Ulang Proyeksi Penerimaan Pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi penerimaan perpajakan pada 2016 yang lebih realistis dengan kondisi perekonomian saat ini.selengkapnya

Anggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko DarminAnggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko Darmin

Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani langsung 'bersih-bersih' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipotong sebesar Rp 133 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :