Raup Hampir Rp 100 Triliun dari Tax Amnesty, Sri Mulyani Terharu

Senin 3 Okt 2016 08:22Administratordibaca 131 kaliSemua Kategori

Biro Pers Setpres 008

Periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) baru saja berlalu. Jumlah penyertaan atau pelaporan harta mendekati Rp 4.000 triliun, sedangkan perolehan dana tebusan sudah hampir Rp 100 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku terharu oleh pencapaian tersebut.

"Kami sangat terharu, betul-betul terima kasih kepada antusiasme masyarakat yang melakukan partisipasi, ikut serta dalam tax amnesty," katanya usai menemani Presiden Joko Widodo mengunjungi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9) malam.


Berdasarkan data Ditjen Pajak setelah berlalunya periode pertama amnesti pajak pukul 01.00 WIB, Sabtu (1/10), jumlah penyertaan harta dalam program ini mencapai Rp 3.620 triliun atau hampir mendekati target pemerintah sebesar Rp 4.000 triliun. Mayoritas harta itu merupakan deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2.532 triliun, sedangkan repatriasi dana mencapai Rp 137 triliun.

Alhasil, jumlah dana tebusan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) mencapai Rp 97,2 triliun atau 59 persen dari target penerimaan dalam APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 165 triliun. Sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH), dana tebusan sebesar Rp 89,1 triliun. Padahal, masih tersisa periode II amnesti pajak yang berakhir 31 Desember 2016 atau periode III yang berakhir 31 Maret tahun depan.


Pencapaian tax amnesty sempat menerbitkan pesimisme sebulan lalu. Hingga akhir Agustus lalu, jumlah penyertaan harta baru mencapai Rp 93 triliun. Sedangkan jumlah dana tebusan cuma Rp 6 triliun. Namun, dalam tempo sebulan, dana amnesti pajak melonjak berkali-kali lipat.  


Sri Mulyani menyatakan, pencapaian tersebut di satu sisi memberikan semangat bagi pemerintah dan petugas pajak. "Bahwa hasil kerja keras mereka sampai buka hari Sabtu dan Minggu, pelayanan terbaik memberikan kemudahan di bidang administrasi itu semua menghasilkan hasil yang cukup menggembirakan," katanya sembari tersenyum.


Di sisi lain, Sri Mulyani sangat terharu melihat antusiasme masyarakat mengikuti program tersebut. Antuasiasme itu juga ditunjukkan dengan mengkritik layanan petugas pajak yang dianggap masih lamban. Namun, hal itu mendorong pemerintah dan petugas pajak untuk memperbaiki dan memberikan pelayanan terbaik.


"Kalau mendapatkan pelayanan baik, masyarakat merasa bisa berpartisipasi," katanya. Menurut Sri Mulyani, kondisi ini menunjukkan masyarakat  mulai percaya kepada pemerintah dalam mengelola perpajakan.


Selanjutnya, pemerintah akan mengidentifikasi masukan-masukan dari masyarakat untuk reformasi pajak. "Ada UU, sikap Ditjen Pajak, tarif pajak, sistem informasi,  semua masukan ini untuk memperbaiki diri," katanya.


Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan, hingga pukul 18.00 WIB, Jumat (30/9), periode I amnesti pajak berhasil mengampuni 347.033 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, wajib pajak yang tidak melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebanyak 62.354 wajib pajak dan yang melaporkan SPT 284.679 wajib pajak.


Dari jumlah itu, total wajib pajak baru yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah tax amnesty berjumlah 14.135 wajib pajak.

 

Di sisi lain, Singapura merupakan asal terbesar dana pulang kembali ke Indonesia (repatriasi). Dari jumlah dana repatriasi Rp 137 triliun,  sebesar Rp 77,4 triliun berasal dari negeri jiran tersebut. Demikian pula dengan deklarasi luar negeri terbesar datang dari Singapura sejumlah Rp 631,3 triliun.


Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan langkah untuk memasuki periode II dan III amnesti pajak. Salah satunya adalah berfokus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah akan membantu dari sisi sosialisasi dan pembukuan agar minat UMKM mengikuti program ini bertambah besar. "Mungkin tahap II dan III akan didominasi mereka (UMKM) apalagi tebusan mereka tidak berubah," katanya.


Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta wajib pajak berbondong-bondong mengikuti periode II dan III tax amnesty. Adapun pemerintah sendiri akan berkonsentrasi pada penegakan dan pembenahan regulasi perpajakan, baik itu Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), maupun Pajak Penambahan Nilai (PPN).

Sumber : katadata.co.id (1 Oktober 2016)
Foto : biro pers setpres




BERITA TERKAIT
 

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

Kemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaKemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak Rahasia

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya



 
TAGS # :