RAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum Pasti

Senin 27 Jun 2016 13:27Administratordibaca 445 kaliSemua Kategori

bisnis 064

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak.

Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBN induk 2,15% terhadap produk domestik bruto (PDB).


Setelah melewati pembahasan beberapa kali, defisit anggaran dalam postur sementara RAPBN Perubahan disepakati 2,35%. Sayang, mitigasinya tidak komprehensif antara kantong penerimaan dan pengeluaran.


Guna mempersempit defisit, pemerintah dan DPR hanya fokus mengotak-atik kantong penerimaan untuk mencari tambahan. Caranya, mereka mengotak-atik asumsi yang berhubungan dengan migas dan carry over subsidi.


Asumsi harga minyak Indonesia, lifting minyak, dan lifting gas dikerek lebih optimistis dibandingkan dengan usulan awal pemerintah. Ketiga asumsi itu ditetapkan secara berurutan US per barel, 820.000 barel per hari, dan 1,15 juta barel setara minyak per hari.


Pada saat yang bersamaan, cost recovery disepakati turun dari usulan US miliar menjadi US miliar. Besaran pembayaran subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang di-carry oversenilai Rp46,4 triliun, melonjak dari pagu induk sekitar Rp22,3 triliun.


Di satu sisi, penerimaan yang berasal dari komoditas nonmigas, terutama pajak justru tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah. Bahkan, dengan adanya rencana tax amnesty, pemerintah memasang target penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas 48,3% dari realisasi tahun lalu.


Alhasil, ada tambahan pendapatan negara bersih sekitar Rp49,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16,6 triliun digunakan untuk mempersempit defisit. Langkah ini pada gilirannya mengurangi pagu pembayaran bunga utang sekitar Rp0,5 triliun karena ada pengurangan rencana penerbitan surat berharga negara (SBN).


Sisanya, sekitar Rp33,8 triliun langsung masuk ke kantong pengeluaran lagi dengan perincian tambahan anggaran pendidikan Rp6,8 triliun, anggaran kesehatan Rp1,6 triliun, belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp18 triliun dan dana transfer ke daerah Rp7,4 triliun.


Terkait dengan hasil tersebut, khususnya dari sisi penerimaan, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro tidak menyebut secara tegas sudah realistis atau tidaknya postur baru ini. “Kami berupaya. Semua tidak bisa berjalan langsung otomatis.”


Bagaimana dengan sisi belanja keseluruhan? Sebenarnya nyaris tidak ada banyak perubahan. Apalagi, dari awal DPR sudah menilai pemangkasan pagu belanja berisiko menghambat beberapa proyek.


Perubahan hanya terjadi pada pengematan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp0,6 triliun serta Kementerian Pariwisata Rp0,4 triliun. Selain itu, ada penundaan pembayaran (carry over) subsidi pupuk Rp7,4 triliun.


Ketiga pos tersebut langsung dialokasikan ke belanja K/L, dana alokasi khusus, dan cadangan belanja pemerintah pusat. Mayoritas tambahan belanja dialirkan ke K/L yang berada di garis koordinasi dengan Kemenko Polhukam.


Secara keseluruhan, pagu belanja pemerintah pusat senilai Rp1.306,7 triliun, naik sekitar Rp17,2 triliun dari usulan awal Rp1.289,5 triliun. Dari jumlah tersebut belanja kementerian/lembaga (K/L) naik sekitar Rp24,3 triliun dari awal pemerintah Rp743,5 triliun menjadi Rp767,809 triliun. Sementara, belanja non K/L turun sekitar Rp7,1 triliun.


Askolani, Dirjen Anggaran Kemenkeu mengatakantambahan belanja yang disepakati berbeda dengan pagu kegiatan belanja dalam rencana pemangkasan awal sekitar Rp50 triliun. Pagu tambahan digunakan untuk alokasi belanja yang lebih produktif.


Tidak salah. Apalagi jika dari awal mengatakan belanja produktif. Namun, momentum yang digunakan untuk konsolidasi fiskal tidak menjadi tidak diambil karena target penerimaan masih terlalu ambisius dengan nafsu belanja yang besar. Kondisi ini persis tahun lalu.


Tax Amnesty

Tumpuan penerimaan sangat besar di rencana kebijakan tax amnesty. Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak pun terus molor. Teranyar, rencana payung hukum itu dijadwalkan disahkan pekan ini, berdekatan – atau mungkin berbarengan – dengan pengesahan RUU APBN Perubahan 2016.


“Senin (27/6) diplenokan di tingkat komisi . Selasa diparipurnakan,” ujar Hendrawan Supratikno, anggota komisi XI dari Fraksi PDIP.


Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, M. Misbakhun mengatakan tim perumus sudah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak terbaru setelah melewati pembahasan tertutup di tingkat panitia kerja (panja).


Kendati masih akan dibahas lebih lanjut di tingkat rapat kerja dengan menteri keuangan, tim tersebut mengusulkan dua skema tarif tebusan. Pertama, tarif tebusan untuk deklarasi sebesar 4%, 6%, dan 10% yang berlaku tiap tiga bulan.

Kedua, tarif tebusan repateriasi sebesar 2%, 3%, dan 5%.  Selain itu, dalam pembahasan fada pula tarif tebusan bagi UMKM yang akan ikut deklarasi sebesar 0,5% .


Pemerintah telah memasukkan target penerimaan pajak dari tax amnesty sekitar Rp165 triliun. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN Perubahan 2016.


Namun, karena jumlahnya belum pasti, seharusnya ambil angka yang konservatif. “Kami anggap itu memang masih terlalu tinggi mungkin. Tapi, Kementerian Keuangan punya keyakinan bisa. Ya sudah, kita serahkan ke Menkeu. Kalau saya selalu melihat angka-angka yang begitu tinggi itu kita mesti hati-hati,” jelasnya.


Memang, hingga saat ini kita masih meraba-raba berapa potensi penerimaan yang diambil dari tax amnesty. Namun, suara target Rp165 triliun yang terlalu tinggi hingga saat ini masih lebih banyak.

Celakanya, ada usulan perpanjangan periode implementasi tax amnesty hingga Maret 2016.  Hal ini berarti ada potensi penerimaan yang bisa jadi masuk ke tahun depan. Memang, pemerintah berulang kali menyebut telah mempunyai amunisi lain jika tax amnesty tidak terlalu nendang.

Tinggal menunggu pembuktian karena segala masukan yang telah diserukan seakan mental. Namun, perlu kita ingat peribahasa ini hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.

Sumber : bisnis.com (27 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Kemungkinan yang bisa ditagih dari piutang pajak Rp 32,75 triliun hanya sedikitKemungkinan yang bisa ditagih dari piutang pajak Rp 32,75 triliun hanya sedikit

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 mencatat ada Rp 32,7 triliun piutang pajak yang dikeluarkan dari neraca tahun anggaran 2017 dan ditetapkan sebagai hapus buku. Namun tetap bisa ditagih.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Harga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunHarga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 Triliun

Pemerintah batal memangkas besar-besaran anggaran belanja tahun ini. Dari rencana awal pemangkasan Rp 47,9 triliun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan pemotongan belanja negara hanya Rp 12,8 triliun. Penyebabnya, asumsi harga minyak diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya.selengkapnya

Kemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunKemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih ada temuan hasil audit atas Laporan Keuangan (LK) 2018 Kementerian Perhubungan (Kemenhub).selengkapnya

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 TriliunPendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIselengkapnya

Ditjen Pajak: Mayoritas WNI yang Terlibat Mega Transfer Rp 19 Triliun Sudah Ikut `Tax Amnesty`Ditjen Pajak: Mayoritas WNI yang Terlibat Mega Transfer Rp 19 Triliun Sudah Ikut `Tax Amnesty`

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah tahu siapa yang ada di balik mega transfer Rp 19 triliun melalui bank Standard Chartered merupakan nasabah asal Indonesia. Uang Rp 19 triliun itu ditransfer nasabah tersebut dari bank Standard Chartered cabang Guernsey (Inggris) ke Singapura, beberapa waktu lalu.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :