RAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum Pasti

Senin 27 Jun 2016 13:27Administratordibaca 286 kaliSemua Kategori

bisnis 064

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak.

Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBN induk 2,15% terhadap produk domestik bruto (PDB).


Setelah melewati pembahasan beberapa kali, defisit anggaran dalam postur sementara RAPBN Perubahan disepakati 2,35%. Sayang, mitigasinya tidak komprehensif antara kantong penerimaan dan pengeluaran.


Guna mempersempit defisit, pemerintah dan DPR hanya fokus mengotak-atik kantong penerimaan untuk mencari tambahan. Caranya, mereka mengotak-atik asumsi yang berhubungan dengan migas dan carry over subsidi.


Asumsi harga minyak Indonesia, lifting minyak, dan lifting gas dikerek lebih optimistis dibandingkan dengan usulan awal pemerintah. Ketiga asumsi itu ditetapkan secara berurutan US per barel, 820.000 barel per hari, dan 1,15 juta barel setara minyak per hari.


Pada saat yang bersamaan, cost recovery disepakati turun dari usulan US miliar menjadi US miliar. Besaran pembayaran subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang di-carry oversenilai Rp46,4 triliun, melonjak dari pagu induk sekitar Rp22,3 triliun.


Di satu sisi, penerimaan yang berasal dari komoditas nonmigas, terutama pajak justru tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah. Bahkan, dengan adanya rencana tax amnesty, pemerintah memasang target penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas 48,3% dari realisasi tahun lalu.


Alhasil, ada tambahan pendapatan negara bersih sekitar Rp49,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16,6 triliun digunakan untuk mempersempit defisit. Langkah ini pada gilirannya mengurangi pagu pembayaran bunga utang sekitar Rp0,5 triliun karena ada pengurangan rencana penerbitan surat berharga negara (SBN).


Sisanya, sekitar Rp33,8 triliun langsung masuk ke kantong pengeluaran lagi dengan perincian tambahan anggaran pendidikan Rp6,8 triliun, anggaran kesehatan Rp1,6 triliun, belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp18 triliun dan dana transfer ke daerah Rp7,4 triliun.


Terkait dengan hasil tersebut, khususnya dari sisi penerimaan, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro tidak menyebut secara tegas sudah realistis atau tidaknya postur baru ini. “Kami berupaya. Semua tidak bisa berjalan langsung otomatis.”


Bagaimana dengan sisi belanja keseluruhan? Sebenarnya nyaris tidak ada banyak perubahan. Apalagi, dari awal DPR sudah menilai pemangkasan pagu belanja berisiko menghambat beberapa proyek.


Perubahan hanya terjadi pada pengematan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp0,6 triliun serta Kementerian Pariwisata Rp0,4 triliun. Selain itu, ada penundaan pembayaran (carry over) subsidi pupuk Rp7,4 triliun.


Ketiga pos tersebut langsung dialokasikan ke belanja K/L, dana alokasi khusus, dan cadangan belanja pemerintah pusat. Mayoritas tambahan belanja dialirkan ke K/L yang berada di garis koordinasi dengan Kemenko Polhukam.


Secara keseluruhan, pagu belanja pemerintah pusat senilai Rp1.306,7 triliun, naik sekitar Rp17,2 triliun dari usulan awal Rp1.289,5 triliun. Dari jumlah tersebut belanja kementerian/lembaga (K/L) naik sekitar Rp24,3 triliun dari awal pemerintah Rp743,5 triliun menjadi Rp767,809 triliun. Sementara, belanja non K/L turun sekitar Rp7,1 triliun.


Askolani, Dirjen Anggaran Kemenkeu mengatakantambahan belanja yang disepakati berbeda dengan pagu kegiatan belanja dalam rencana pemangkasan awal sekitar Rp50 triliun. Pagu tambahan digunakan untuk alokasi belanja yang lebih produktif.


Tidak salah. Apalagi jika dari awal mengatakan belanja produktif. Namun, momentum yang digunakan untuk konsolidasi fiskal tidak menjadi tidak diambil karena target penerimaan masih terlalu ambisius dengan nafsu belanja yang besar. Kondisi ini persis tahun lalu.


Tax Amnesty

Tumpuan penerimaan sangat besar di rencana kebijakan tax amnesty. Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak pun terus molor. Teranyar, rencana payung hukum itu dijadwalkan disahkan pekan ini, berdekatan – atau mungkin berbarengan – dengan pengesahan RUU APBN Perubahan 2016.


“Senin (27/6) diplenokan di tingkat komisi . Selasa diparipurnakan,” ujar Hendrawan Supratikno, anggota komisi XI dari Fraksi PDIP.


Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, M. Misbakhun mengatakan tim perumus sudah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak terbaru setelah melewati pembahasan tertutup di tingkat panitia kerja (panja).


Kendati masih akan dibahas lebih lanjut di tingkat rapat kerja dengan menteri keuangan, tim tersebut mengusulkan dua skema tarif tebusan. Pertama, tarif tebusan untuk deklarasi sebesar 4%, 6%, dan 10% yang berlaku tiap tiga bulan.

Kedua, tarif tebusan repateriasi sebesar 2%, 3%, dan 5%.  Selain itu, dalam pembahasan fada pula tarif tebusan bagi UMKM yang akan ikut deklarasi sebesar 0,5% .


Pemerintah telah memasukkan target penerimaan pajak dari tax amnesty sekitar Rp165 triliun. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN Perubahan 2016.


Namun, karena jumlahnya belum pasti, seharusnya ambil angka yang konservatif. “Kami anggap itu memang masih terlalu tinggi mungkin. Tapi, Kementerian Keuangan punya keyakinan bisa. Ya sudah, kita serahkan ke Menkeu. Kalau saya selalu melihat angka-angka yang begitu tinggi itu kita mesti hati-hati,” jelasnya.


Memang, hingga saat ini kita masih meraba-raba berapa potensi penerimaan yang diambil dari tax amnesty. Namun, suara target Rp165 triliun yang terlalu tinggi hingga saat ini masih lebih banyak.

Celakanya, ada usulan perpanjangan periode implementasi tax amnesty hingga Maret 2016.  Hal ini berarti ada potensi penerimaan yang bisa jadi masuk ke tahun depan. Memang, pemerintah berulang kali menyebut telah mempunyai amunisi lain jika tax amnesty tidak terlalu nendang.

Tinggal menunggu pembuktian karena segala masukan yang telah diserukan seakan mental. Namun, perlu kita ingat peribahasa ini hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.

Sumber : bisnis.com (27 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Harga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunHarga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 Triliun

Pemerintah batal memangkas besar-besaran anggaran belanja tahun ini. Dari rencana awal pemangkasan Rp 47,9 triliun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan pemotongan belanja negara hanya Rp 12,8 triliun. Penyebabnya, asumsi harga minyak diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Penerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 TriliunPenerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 Triliun

Komite Ekonomi dan Industri Nasional memprediksi besaran penerimaan negara pada kebijakan pengampunan pajak pada 2017 bisa mencapai Rp1.495,9 triliun.selengkapnya

Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan Pajak

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

DPR Optimistis Penerimaan dari Tax Amnesty Rp165 Triliun TercapaiDPR Optimistis Penerimaan dari Tax Amnesty Rp165 Triliun Tercapai

Anggota Komisi IX DPR RI Mukhamad Misbakhun optimistis target penerimaan pajak dari tax amnesty (pengampunan pajak) sebesar Rp165 triliun bisa tercapai. Keyakinan ini didasari sudah banyaknya wajib pajak yang mulai mendatangi konsultan pajak untuk membuat surat pernyataan terkait tax amnesty.selengkapnya

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 TriliunPendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ketika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahKetika Aplikasi Berbayar Dipajaki Pemerintah

Pada tahun depan penikmat aplikasi game atau film yang kerap mendownload barang secara resmi atau berbayar harus lebih awas dalam mengunduh produk yang berasal dari luar negeri karena adanya bea masuk yang dibebankan pemerintah melalui bea impor Intangible goods.selengkapnya

Asal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-CommerceAsal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-Commerce

Asosiasi e-Commerce Indonesia ( idEA) mengatakan rencana pengumpulan data e-commerce atau e-dagang oleh pemerintah Indonesia punya manfaat positif, asalkan data milik individu perusahaan tidak bocor ke mana-mana.selengkapnya

Pemerintah Kaji Bea Masuk Barang Digital, Ini Saran Peneliti PajakPemerintah Kaji Bea Masuk Barang Digital, Ini Saran Peneliti Pajak

Pemerintah berencana mengenakan bea masuk untuk barang digital (digital goods) yang dikirim melalui transmisi elektronik dari luar negeri ke Indonesia. Barang digital ini misalnya buku elektronik dan perangkat lunak atau software. Namun, peneliti perpajakan menekankan perlu ada tarif berbeda untuk beragam barang digital.selengkapnya

Sektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajakSektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajak

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus didorong untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM dalam membayar pajak, Dataklik, memperkenalkan Klik46, aplikasi kasir online dan PPh untuk UMKM.selengkapnya

Pajak Impor Lamborghini di Indonesia Bikin KederPajak Impor Lamborghini di Indonesia Bikin Keder

Penjualan mobil mewah, termasuk supercar, merosot tajam sepanjang 2017. Hal itu diakui Presiden Direktur Prestige Motorcars, Rudy Salim, selaku importir mobil mewah.selengkapnya

IKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakIKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan Pajak

Rancangan Undang Undang (RUU) Konsultan Pajak masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2018. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir memberikan lima usulan. Apa saja itu?selengkapnya

Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-Commerce

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

Rossa: Saya Bayar Pajak SemuanyaRossa: Saya Bayar Pajak Semuanya

Para pekerja bebas di industri hiburan seperti artis dan selebriti instagram (selebgram) diwajibkan untuk melaporkan total penghasilannya ke Direktoral Jenderal Pajak.selengkapnya

Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar PajakPunya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar Pajak

Kepemilikan barang mewah seperti jam tangan Richard Mille yang digunakan Setya Novanto tak bisa lagi sembarangan. Jam bernilai lebih dari Rp 1 miliar tersebut, bisa jadi incaran petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati TargetRealisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati Target

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengklaim realisasi penerimaan sektor pajak Provinsi Riau hingga akhir November 2017 baru mencapai Rp13.194.323.865.916 atau sebesar 80 persen dari target tahunan.selengkapnya



 
TAGS # :