RAPBN 2017: Penerimaan PPN Dipatok Tumbuh Paling Tinggi

Senin 29 Ags 2016 11:41Administratordibaca 240 kaliSemua Kategori

antara 209

Pemerintah mematok pertumbuhan pajak pertambahan nilai paling tinggi dibandingkan pos penerimaan lain. Situasi ini mengeser pola musimannya yang selama ini diisi pajak penghasilan nonmigas.

Dalam dokumen Nota Keuangan (NK) dan RAPBN 2017, target pajak pertambahan nilai (PPN) itu mengalami pertumbuhan hingga 4,15% dibandingkan dengan APBNP 2016. Padahal, pada saat yang bersamaan, pos penerimaan lain justru mengalami penurunan.


Jika dibandingkan dengan outlook penerimaan hingga akhir tahun, target pajak atas konsumsi ini naik sekitar 18,64% dari Rp416,3 triliun menjadi Rp493,9 triliun. Sementara, pajak penghasilan (PPh) nonmigas – yang selama ini dikerek paling tinggi – hanya dipatok tumbuh 13,15%. 


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan target pajak atas konsumsi ini diprediksi karena sudah ada pemulihan aktivitas ekonomi yang hingga tahun lalu masih lemah. Sektor perdagangan, konstruksi, dan keuangan, menurutnya, sudah mulai stabil.


“Sehingga PPN akan tetap kita targetkan tumbuh secara sehat sesuai dengan volume dari aktivitas ekonomi plus extra effort yang dilakukan,” ujarnya.


Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% tahun depan, pertumbuhan industri pengolahan diestimasi tumbuh 5,4%. Jasa keuangan dan konstruksi diproyeksi mengalami pertumbuhan cukup tinggi, masing-masing 8,9% dan 8,1%.


Dalam dokumen NK dan RAPBN 2017, peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM disebutkan karena ada pengaruh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Padahal, konsumsi rumah tangga dipatok tumbuh hanya sekitar 5,1%.


Selain itu, masih dalam dokumen tersebut, ada dukungan kebijakan perpajakan berupa implementasie-tax invoice, cash register, dan electronic data capturing (EDC). Ketiga instrument ini akan terkoneksi langsung dengan sistem administrasi perpajakan.


Dalam catatan Bisnis, ketiga instrumen ini selama ini digembar-gembor sebagai upaya perbaikan sistem pemungutan pajak. Apalagi, e-tax invoice tahun ini sudah diterapkan pada seluruh daerah di Tanah Air diharapkan menekan praktik faktur fiktif.


Dimintai tanggapan, Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) berpendapat kenaikan pos penerimaan dari PPN tersebut masih bisa diterima dan wajar. Hal ini dikarenakan ada indikasi perbaikan perekonomian global.


Apalagi, lanjutnya, hingga tahun depan kontribusi sektor konsumsi sebagai pembentuk produk domestik bruto masih dominan. Tingginya impor nonmigas juga diestimasi akan tetap meningkat seiring dengan semakin gencarnya belanja infrastruktur pemerintah. 


Dalam RAPBN 2017, pagu belanja infrastruktur pemerintah tercatat senilai Rp346,6 triliun. Angka ini naik sekitar 9,3% dari pagu dalam APBNP 2016 senilai Rp317,1 triliun. Peningkatan terbesar pada infrastruktur ekonomi yakni sekitar 9,7%.


“Walaupun berbahaya bagi neraca perdagangan maupun transaksi berjalan, akan berdampak positif bagi penerimaan PPN,” ujarnya.


Selain itu, pengaruh pertumbuhan terhadap sektor ekonomi akan lebih cepat terkena pada aktivitas ekonomi dibandingkan dengan ekspansi usaha. Kondisi inilah, lanjutnya, yang dapat menjelaskan target PPh nonmigas tahun depan masih moderat.


Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat secara keseluruhan pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak (DJP) sebesar 15% memang masih masuk akal, tapi pos PPN seharusnya tidak ditargetkan sangat ekspansif.


Dengan asumsi sudah diterapkannya cash registerdan EDC, target yang cukup ekspansif masih berisiko. Apalagi, multiplier effect dari tax amnesty ­– seperti pertumbuhan ke sektor properti - tidak bisa langsung didapat dengan cepat.


“Soal PPN saya kira memang harus hati-hati. Kalau melihat tren memang PPN mulai pulih tapi kalau langsung naik drastis belum menjanjikan,” ungkapnya.


Pasca tax amnesty, menurutnya, proses intensifikasi dan ekstensifikasi seharusnya bisa berjalan lebih baik. Oleh karena itu, menurutnya, mulai dari sekarang pemerintah harus menyiapkan strategi penggalian potensi dari data tax amnesty.


“Jangan semua energi habis untuk implementasi tax amnesty, tapi mulai dipikirkan strategi dan mapping harta tambahan untuk dapat diukur potensi dan cara memajakinya,” imbuhnya.


Menilik dashboard amnesti pajak pada Minggu (28/8) pukul 17.00 WIB, realisasi uang tebusan baru mencapai Rp2,14 triliun atau sekitar 1,3% dari target pemerintah Rp165 triliun. Dari penerimaan tersebut, harta yang sudah dideklarasikan sebanyak Rp103 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Agustus 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty dan Repatriasi Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 2017Tax Amnesty dan Repatriasi Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 2017

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) optimistis perekonomian tahun depan bisa tumbuh 5,2 hingga 5,6 persen. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan repatriasi dana diharapkan bisa menopang pencapaian pertumbuhan tersebut.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Jadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi NegaraJadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang baru saja dilantik, telah menempati ruang kerjanya di Gedung Bappenas atau PPN.selengkapnya

Dalam Sehari Penerimaan Naik Rp11 Triliun, Ini AlasannyaDalam Sehari Penerimaan Naik Rp11 Triliun, Ini Alasannya

Realisasi penerimaan negara dalam kebijakan pengampunan pajak hingga Jumat (16/9/2016) pukul 00.00 WIB mencapai Rp22,7 triliun. Sekilas angka ini naik melesat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan hari sebelumnya Rp11,2 triliun.selengkapnya

Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas, Dirjen Pajak Tak Pasang Target TinggiPertumbuhan Ekonomi Dipangkas, Dirjen Pajak Tak Pasang Target Tinggi

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,3 persen dalam APBN 2016 menjadi 5,1 persen pada APBNP 2016. Hal ini pun segera direspons oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Pudjiastuti yang memperkirakan setoran pajak turun sektor non-migas turun dari asumsi APBN 2016, yaitu dari Rp1.133,56 triliun menjadi Rp1.112,32 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :