RAPBN 2017: Penerimaan PPN Dipatok Tumbuh Paling Tinggi

Senin 29 Ags 2016 11:41Administratordibaca 168 kaliSemua Kategori

antara 209

Pemerintah mematok pertumbuhan pajak pertambahan nilai paling tinggi dibandingkan pos penerimaan lain. Situasi ini mengeser pola musimannya yang selama ini diisi pajak penghasilan nonmigas.

Dalam dokumen Nota Keuangan (NK) dan RAPBN 2017, target pajak pertambahan nilai (PPN) itu mengalami pertumbuhan hingga 4,15% dibandingkan dengan APBNP 2016. Padahal, pada saat yang bersamaan, pos penerimaan lain justru mengalami penurunan.


Jika dibandingkan dengan outlook penerimaan hingga akhir tahun, target pajak atas konsumsi ini naik sekitar 18,64% dari Rp416,3 triliun menjadi Rp493,9 triliun. Sementara, pajak penghasilan (PPh) nonmigas – yang selama ini dikerek paling tinggi – hanya dipatok tumbuh 13,15%. 


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan target pajak atas konsumsi ini diprediksi karena sudah ada pemulihan aktivitas ekonomi yang hingga tahun lalu masih lemah. Sektor perdagangan, konstruksi, dan keuangan, menurutnya, sudah mulai stabil.


“Sehingga PPN akan tetap kita targetkan tumbuh secara sehat sesuai dengan volume dari aktivitas ekonomi plus extra effort yang dilakukan,” ujarnya.


Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% tahun depan, pertumbuhan industri pengolahan diestimasi tumbuh 5,4%. Jasa keuangan dan konstruksi diproyeksi mengalami pertumbuhan cukup tinggi, masing-masing 8,9% dan 8,1%.


Dalam dokumen NK dan RAPBN 2017, peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM disebutkan karena ada pengaruh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Padahal, konsumsi rumah tangga dipatok tumbuh hanya sekitar 5,1%.


Selain itu, masih dalam dokumen tersebut, ada dukungan kebijakan perpajakan berupa implementasie-tax invoice, cash register, dan electronic data capturing (EDC). Ketiga instrument ini akan terkoneksi langsung dengan sistem administrasi perpajakan.


Dalam catatan Bisnis, ketiga instrumen ini selama ini digembar-gembor sebagai upaya perbaikan sistem pemungutan pajak. Apalagi, e-tax invoice tahun ini sudah diterapkan pada seluruh daerah di Tanah Air diharapkan menekan praktik faktur fiktif.


Dimintai tanggapan, Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) berpendapat kenaikan pos penerimaan dari PPN tersebut masih bisa diterima dan wajar. Hal ini dikarenakan ada indikasi perbaikan perekonomian global.


Apalagi, lanjutnya, hingga tahun depan kontribusi sektor konsumsi sebagai pembentuk produk domestik bruto masih dominan. Tingginya impor nonmigas juga diestimasi akan tetap meningkat seiring dengan semakin gencarnya belanja infrastruktur pemerintah. 


Dalam RAPBN 2017, pagu belanja infrastruktur pemerintah tercatat senilai Rp346,6 triliun. Angka ini naik sekitar 9,3% dari pagu dalam APBNP 2016 senilai Rp317,1 triliun. Peningkatan terbesar pada infrastruktur ekonomi yakni sekitar 9,7%.


“Walaupun berbahaya bagi neraca perdagangan maupun transaksi berjalan, akan berdampak positif bagi penerimaan PPN,” ujarnya.


Selain itu, pengaruh pertumbuhan terhadap sektor ekonomi akan lebih cepat terkena pada aktivitas ekonomi dibandingkan dengan ekspansi usaha. Kondisi inilah, lanjutnya, yang dapat menjelaskan target PPh nonmigas tahun depan masih moderat.


Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat secara keseluruhan pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak (DJP) sebesar 15% memang masih masuk akal, tapi pos PPN seharusnya tidak ditargetkan sangat ekspansif.


Dengan asumsi sudah diterapkannya cash registerdan EDC, target yang cukup ekspansif masih berisiko. Apalagi, multiplier effect dari tax amnesty ­– seperti pertumbuhan ke sektor properti - tidak bisa langsung didapat dengan cepat.


“Soal PPN saya kira memang harus hati-hati. Kalau melihat tren memang PPN mulai pulih tapi kalau langsung naik drastis belum menjanjikan,” ungkapnya.


Pasca tax amnesty, menurutnya, proses intensifikasi dan ekstensifikasi seharusnya bisa berjalan lebih baik. Oleh karena itu, menurutnya, mulai dari sekarang pemerintah harus menyiapkan strategi penggalian potensi dari data tax amnesty.


“Jangan semua energi habis untuk implementasi tax amnesty, tapi mulai dipikirkan strategi dan mapping harta tambahan untuk dapat diukur potensi dan cara memajakinya,” imbuhnya.


Menilik dashboard amnesti pajak pada Minggu (28/8) pukul 17.00 WIB, realisasi uang tebusan baru mencapai Rp2,14 triliun atau sekitar 1,3% dari target pemerintah Rp165 triliun. Dari penerimaan tersebut, harta yang sudah dideklarasikan sebanyak Rp103 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Agustus 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty dan Repatriasi Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 2017Tax Amnesty dan Repatriasi Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 2017

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) optimistis perekonomian tahun depan bisa tumbuh 5,2 hingga 5,6 persen. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan repatriasi dana diharapkan bisa menopang pencapaian pertumbuhan tersebut.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Jadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi NegaraJadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang baru saja dilantik, telah menempati ruang kerjanya di Gedung Bappenas atau PPN.selengkapnya

Dalam Sehari Penerimaan Naik Rp11 Triliun, Ini AlasannyaDalam Sehari Penerimaan Naik Rp11 Triliun, Ini Alasannya

Realisasi penerimaan negara dalam kebijakan pengampunan pajak hingga Jumat (16/9/2016) pukul 00.00 WIB mencapai Rp22,7 triliun. Sekilas angka ini naik melesat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan hari sebelumnya Rp11,2 triliun.selengkapnya

Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas, Dirjen Pajak Tak Pasang Target TinggiPertumbuhan Ekonomi Dipangkas, Dirjen Pajak Tak Pasang Target Tinggi

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,3 persen dalam APBN 2016 menjadi 5,1 persen pada APBNP 2016. Hal ini pun segera direspons oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Pudjiastuti yang memperkirakan setoran pajak turun sektor non-migas turun dari asumsi APBN 2016, yaitu dari Rp1.133,56 triliun menjadi Rp1.112,32 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :