Rapat Selama 7 Jam, Sri Mulyani Beri Arahan Soal Setoran Pajak

Ahad 31 Jul 2016 10:12Administratordibaca 500 kaliSemua Kategori

istimewa 077

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat pimpinan (rapim) selama 7 Jam di Kantor Pusat Direktorat Jenderal ‎Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara.

Juru Bicara Kemenkeu Luky Alfirman ‎mengatakan, dalam rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00-17.00 WIB ini, Sri Mulyani mendalami soal kondisi penerimaan pajak dan pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah bergulir.

 

‎"Tadi Bu Menteri hanya konsolidasi ingin mengetahui kondisi pajak, tax amnesty. Beliau ingin mendalami itu saja," ujar dia di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Hestu Yoga Sasakma. Menurut dia, Sri Mulyani memberikan arahan terkait dengan penerimaan pajak.

"Beliau memberikan arahan-arahan untuk penerimaan pajak, isi substansinya mungkin Bu Menteri berkenan akan disampaikan. (Rapat lanjutan) Kita tunggu nanti, belum tahu," kata dia.

Sementara terkait program tax amnesty, lanjut Hestu, DJP mengimbau para wajib pajak untuk segera mendaftar untuk ikut dalam program ini. Hal tersebut untuk menghindari penumpukan pendaftaran pada akhir periode pertama program tersebut, yaitu pada 30 September 2016.

"Kami berharap wajib pajak tidak menunggu di September (akhir periode 1 tax amnesty). Karena nanti menjadi kurang nyaman kalau menumpuk di September," tandas Hestu.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 Juli 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani siapkan lima hal strategis reformasi DJP Kementerian KeuanganSri Mulyani siapkan lima hal strategis reformasi DJP Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyiapkan lima hal strategis dalam rangka pembentukan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

Jokowi Akan Beri Arahan ke Anak Buah Sri MulyaniJokowi Akan Beri Arahan ke Anak Buah Sri Mulyani

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada Pejabat eselon I, II dan III pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Istana Negara, Jakarta hari ini. Arahan Presiden Jokowi kepada anak buah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati rencananya akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB, Kamis (28/7/2016).selengkapnya

Tancap Gas, Sri Mulyani Gelar Rapat di Akhir PekanTancap Gas, Sri Mulyani Gelar Rapat di Akhir Pekan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat pimpinan (rapim) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Ja‎karta Selatan.selengkapnya

Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan, Tarif Tebusan Tax Amnesty NaikSri Mulyani Jadi Menteri Keuangan, Tarif Tebusan Tax Amnesty Naik

Reshuffle kabinet yang memasukkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan memberi efek positif bagi program pengampunan pajak atau tax amnesty .selengkapnya

Sri Mulyani Tancap Gas Weekend Rapat Tax AmnestySri Mulyani Tancap Gas Weekend Rapat Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani langsung tancap gas menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi. Kegiatan yang membahas tax amnesty (pengampunan pajak) tersebut berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, hari ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :