Puri di Bali Diminta Sosialisasikan Amnesti Pajak

Senin 5 Sep 2016 14:03Administratordibaca 105 kaliSemua Kategori

dephut 001

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali berencana mengajak kalangan Puri atau kerajaan di Pulau Dewata untuk diberikan sosialisasi amnesti pajak.

"Kami juga memberikan pelayanan kepada mereka kalau perlu nanti kami undang mereka secara keseluruhan Puri yang ada di Bali supaya diberikan penjelasan," kata Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Bali Nader Sitorus di Denpasar, Senin (5/9).

Menurut dia, prinsip amnesti pajak itu adalah melaporkan harta yang belum dilaporkan tahun sebelumnya dan tahun ini diberikan fasilitas untuk melaporkan harta tersebut. "Kalau ada tanah dilaporkan sekarang dengan nilai yang wajar. Nilai wajar bisa dengan NJOP atau nilai di pasaran," imbuhnya.


Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, Anak Agung Alit Wiraputra menyebutkan adanya kekhawatiran keluarga Puri terkait dengan amnesti pajak tersebut. Menurut dia, sebagian besar aset tanah di Bali dimiliki oleh keluarga Puri yan merupakan warisan dari para leluhur mereka.


Untuk itu, ia meminta kepada Kantor Pajak untuk lebih mengutamakan aset orang asing yang ada di Bali ketimbang mengejar aset orang pribumi. Pengejaran aset WNA di Bali yang bisa dikenakan pajak, lanjut dia, juga diharapkan untuk memberikan perlindungan kepada hak waris dan hak imunitas kepada waris adat di Pulau Dewata.


"Ini penting sekali karena banyak orang Bali yang mereka menggunakan untuk kegiatan upacara dan ini harus dilindungi pemerintah bersama Dirjen Pajak harus melindungi aset yang dilindungi orang Bali," katanya.

Sumber : republika.co.id (Denpasar, 5 September 2016)
Foto : dephut.go.id




BERITA TERKAIT
 

Akan Surati Jokowi, Puri Bali Minta Bebas TAAkan Surati Jokowi, Puri Bali Minta Bebas TA

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra menuturkan, hampir sepertiga lahan di Bali dikuasai oleh Keluarga Puri.selengkapnya

Bali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax HavensBali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax Havens

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” sebagai kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Beberapa pulau dapat menjadi opsi dan dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menahan semakin banyaknya aliran keluar dana pengusaha ke luar negeri.selengkapnya

Pengusaha Bali Didorong Ikut Amnesti PajakPengusaha Bali Didorong Ikut Amnesti Pajak

Pengusaha di Bali disarankan segera mendeclare harta yang mereka miliki memanfaatkan program amnesti pajak.selengkapnya

Amnesti Pajak Tahap I di Bali Capai Rp 690 MiliarAmnesti Pajak Tahap I di Bali Capai Rp 690 Miliar

Tebusan dari wajib pajak di Bali dalam program amnesti pajak tahap pertama mencapai Rp 690 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali, Nader Sitorus mengatakan pemerintah pusat segera menggelar sosialisasi untuk tahap kedua November ini.selengkapnya

Bank Mandiri Wilayah Bali Nusra Siap Tampung Dana RepatriasiBank Mandiri Wilayah Bali Nusra Siap Tampung Dana Repatriasi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional XI Bali dan Nusa Tenggara siap menampung dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, 7 Wajib Pajak di Bali Lapor Harta Rp 50 MiliarIkut Tax Amnesty, 7 Wajib Pajak di Bali Lapor Harta Rp 50 Miliar

Jurus jitu pemerintah menggaet para wajib pajak (WP) melalui tax amnesty membuahkan hasil. Di Pulau Bali, sebanyak tujuh wajib pajak sudah diberi pengampunan alias tax amnesty.‎ Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, program ini disosialisasikan dalam beberapa hari ini. Hari ini, program tersebut membuahkan hasil.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen PajakDUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai pajak terkait dengan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak perihal masalah pajak PT EKP.selengkapnya

Kekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun LebihKekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun Lebih

Selisih antara realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dengan target tahun ini atawa shortfall penerimaan perpajakan terancam melebar dari perkiraan pemerintah yang sebesar Rp 219 triliun.selengkapnya

Bankir Pilih Ikut Tax Amnesty Atau DiperiksaBankir Pilih Ikut Tax Amnesty Atau Diperiksa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seluruh bankir ikut menyukseskan Tax Amnesty. Selama ini, masih banyak bankir yang belum ikut program tersebut.selengkapnya

Usai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat MengancamUsai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat Mengancam

Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara sekarang ini. Bahkan untuk memperluas basis pajak, pemerintah pun memberikan suatu pengampunan pajak berupa program tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani: Shortfall Pajak Tahun Ini Sedikit MelesetSri Mulyani: Shortfall Pajak Tahun Ini Sedikit Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan kekurangan penerimaan pajak (shortfall) tahun ini sedikit meleset dari target. Adapun target shortfall pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp219 triliun.selengkapnya

TAX AMNESTY: Kanwil Pajak Suluttenggomalu Dorong Partisipasi PublikTAX AMNESTY: Kanwil Pajak Suluttenggomalu Dorong Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Tax Amnesty diharapkan lebih ditingkatkan, seiring baru 7.670 peserta atau baru sekitar 1% dari total wajib pajak yang ada di wilayah Suluttenggomalut.selengkapnya

Mengerikan, Sri Mulyani Ancam Komisaris dan Direksi BankMengerikan, Sri Mulyani Ancam Komisaris dan Direksi Bank

Para bankir yang tergabung dalam Ikatan Bankir Indonesia (IBI) mendapat kritikan pedas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut banyak bankir utamanya komisaris dan direksi bank yang belum mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) sampai saat ini.selengkapnya

Sri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar PajakSri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri perayaan ulang tahun ke-11 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) hari ini. Dirinya pun senang bahwa IBI berkomitmen menjadi bankir profesional, memiliki skill dan bersertifikasi. Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyayangkan masih banyaknya bankir yang tak patuh membayar pajak.selengkapnya

Ini Bentuk Komitmen Ditjen Pajak Melawan KorupsiIni Bentuk Komitmen Ditjen Pajak Melawan Korupsi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berkomitmen melawan korupsi. Salah satu bentuk komitmen itu diwujudkan dalam upaya melakukan reformasi birokrasi dan sistem whistleblowing.selengkapnya

Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya



 
TAGS # :