Punya Peran Strategis, Mahasiswa Jadi Sasaran Ditjen Pajak

Selasa 29 Mar 2016 05:58Administratordibaca 3225 kaliSemua Kategori

kompas 004

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa.

Mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menggenjot penerimaan pajak di masa depan.

Peningkatkan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DJP Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), pada Senin (28/3/2016).

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, mahasiswa miliki peran strategis karena merupakan calon-calon pekerja.


Karenanya, pemahaman tentang pajak perlu ditanamkan sejak di perguruan tinggi.


"Maka saya katakan penting kerjasama dengan Menristekdikti, karena pelajaran pajak tidak mudah. Saya yang ekonomi tahu (soal) pajak hanya makronya saja. Pajak bukan hal yang mudah," ucap Bambang dalam konferensi pers usai penandatanganan MoU.


Apalagi kata dia, mahasiswa dari luar fakultas ekonomi, yang notabene tidak pernah bersentuhan dengan materi soal pajak.


Tak heran, sambung Bambang, banyak profesional yang membayar pajak dengan tidak benar, atau tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.


"Maka sekarang banyak profesi seperti dokter, akuntan, arsitek atau lawyer yang bayar pajak terutama pribadinya belum tepat," imbuh Bambang.


Selain sebagai calon pekerja ataupun pemberi kerja, mahasiswa juga dapat menyebarluaskan pemahaman soal pajak, yang sudah didapatkannya dari bangku kuliah.


"Saya juga harapkan mahasiswa dengan pemahaman mengenai pajak yang lebih baik, bisa menyadarkan orang tuanya masing-masing. Karena saya yakin, di antara orang tua mahasiswa tersebut ada yang tidak bayar pajak. Saya harap anaknya bisa memberikan penyadaran kepada orang tua," jelas Bambang.


Lulus Langsung Dapat NPWP 


Menristekdikti M Nasir mengatakan, pemahaman tentang pajak di kalangan mahasiswa ke depan bisa didesain dalam kurikulum.


"Saya sambut baik adanya MoU ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak bagi anak-anak Indonesia khususnya mahasiswa, karena mereka lah pembayar pajak potensial di masa depan," ucap Nasir.


Malah, Nasir meminta DJP untuk memberikan kemudahan bagi lulusan mahasiswa, di mana begitu lulus dari perguruan tinggi, mereka langsung mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


"Kalau pekerjaannya masih nol, paling tidak dia sudah zero pada laporan," ucap Nasir.

Sumber : kompas.com (Jakarta, 28 Maret 2016)
Foto : kompas.com




BERITA TERKAIT
 

Bea Cukai Dekatkan Diri dengan MahasiswaBea Cukai Dekatkan Diri dengan Mahasiswa

Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Magelang melakukan sosialisasi tentang bea dan cukai di Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan yang digelar bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) tersebut dikemas dalam "Custom goes to Campus" , Selasa (26/11).selengkapnya

Dorong Kepatuhan Pajak, Mahasiswa Bakal Punya NPWPDorong Kepatuhan Pajak, Mahasiswa Bakal Punya NPWP

Kementerian Keuangan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggselengkapnya

Telat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanTelat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan Bangunan

Gara-gara telat membayar uang kuliah, seorang mahasiswa bernama Ezra Prayoga Maanihuruk menggugat Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Mahasiswa ITS Ciptakan Aplikasi Permudah Bayar Pajak ReklameMahasiswa ITS Ciptakan Aplikasi Permudah Bayar Pajak Reklame

Peningkatan jumlah reklame, khususnya di wilayah Surabaya, kerap menimbulkan permasalahan baru. Pasalnya, hal ini seringkali tidak diimbangi dengan pajak pemasukan reklame ke pemerintah. Beranjak dari masalah tersebut, tiga mahasiswa dari Departemen Teknik Komputer ITS menciptakan aplikasi Siklame sebagai solusinya.selengkapnya

Tax Amnesty Harus Dipahami Mahasiswa dan DosenTax Amnesty Harus Dipahami Mahasiswa dan Dosen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun langsung untuk melakukan sosialiasi program pengampunan pajak. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas agar dapat segera mengikuti program pengampunan pajak ini.selengkapnya

Mahasiswa UGM juara kompetisi pajak di SingapuraMahasiswa UGM juara kompetisi pajak di Singapura

Mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Wikan Karis Basutama menyabet gelar juara dalam kompetisi perpajakan "Deloitte SEA Tax Challenge 2017" di Singapura.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :