Punya Data Baru, Pajak Kejar Target

Rabu 4 Mei 2016 11:06Administratordibaca 472 kaliSemua Kategori

antara 018

Pemerintah tampak mati-matian mengejar target penerimaan pajak tahun ini Rp 1.318,7 triliun. Saat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnestymasih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penerimaan pajak di tiga bulan pertama tahun ini baru Rp 188 triliun, baru 14,2% dari target.

Berbagai cara dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang terbaru adalah menyetujui percepatan kerjasama pertukaran data dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).


Kesepakatan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang sedianya akan diteken tahun depan, kini dipercepat di awal September tahun ini. Bagi pemerintah, kerjasama pertukaran informasi peluang untuk meraih data keuangan WNI di AS. Pertukaran data ini juga menjadi amunisi bagi pemerintah untuk meraih penerimaan.


Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara bilang, pertukaran data dengan AS ini menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah untuk mengejar pajak.


Data dari AS ini akan melengkapi data pemerintah yang telah ada. Antara lain data 6.500 WNI yang menyimpan aset di negara G-20 dan data 2.251 perusahaan khusus atau special purpose vehicle milik WNI. Ini tentu kian melengkapi pemerintah untuk mengejar pendapatan pajak.


Menurut Suahasil, perjanjian FATCA ini sebenarnya inisiatif pemerintah AS dan lebih banyak untuk memfasilitasi pemerintah AS. "Mereka perlu data pengusaha asal AS di Indonesia," kata Suahasil, Selasa (3/5) kepada KONTAN.


Di sisi lain, pemerintah tidak punya pilihan, selain menerima kesepakatan FATCA. Jika tak setuju, AS bisa mempersulit transaksi keuangan pengusaha Indonesia di AS. Misalnya dengan mengenakan pungutan yang lebih tinggi, atau menambah prosedur ekspor tertentu.


Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bilang, potensi penerimaan pajak dari AS sangat rendah. Kebanyakan, pengusaha yang berbisnis di AS tahu betul risiko yang dihadapi jika tidak patuhi aturan.


Chris Kanter, Wakil Dewan Penasehat Kadin Indonesia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengatakan, apapun informasi FATCA bisa dimanfaatkan bukan hanya urusan pajak.


Kerjasama ini sekaligus memberi peluang bagi pemerintah belajar pengelolaan data pajak dengan AS yang dikenal lebih maju. Adapun Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan pertukaran data dengan AS ini harus menguntungkan pemerintah, misalnya mendapatkan data yang benar.


"Jangan sampai cuma data memiliki rumah di AS, belum tentu di mengemplang pajak," kata Ade.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 4 Mei 2016)
Foto : antara foto




BERITA TERKAIT
 

Pertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniPertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun Ini

Pemerintah akan mempercepat perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, terkait pertukaran data pajak. Menurut keterangan pers yang di terima KONTAN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan perjanjian pertukaran data pajak akan dilakukan pada September 2016. Artinya, lebih cepat dari rencana awal, seperti yang pernah diungkapkan pemerintah yaitu tahun 2017.selengkapnya

Kejar Target Pajak, Pemerintah Cari Data ke Asosiasi dan OrmasKejar Target Pajak, Pemerintah Cari Data ke Asosiasi dan Ormas

Direktorat Jenderal Pajak bakal lebih menggencarkan komunikasi dengan asosiasi dan organisasi kemasyarakatan (ormas) guna mengumpulkan data-data perpajakan. Upaya tersebut untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.318 triliun.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniPemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun Ini

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun ini berencana mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp 46 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugisteadi mengatakan, pembayaran restitusi tersebut menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Pajak, dan hak wajib pajak yang kelebihan membayar pajak dan hal yangselengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya

Tax & royalty bisa menggenjot investasi migasTax & royalty bisa menggenjot investasi migas

Investasi hulu migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan. Lesunya investasi bukan hanya disebabkan harga minyak yang masih dalam tren menurun tetapi juga karena berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian.selengkapnya

Menkeu: Pungut pajak, saya tidak ingin intimidasiMenkeu: Pungut pajak, saya tidak ingin intimidasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan melakukan intimidasi dalam upaya mengumpulkan pajak bagi penerimaan negara.selengkapnya

DJP tindaklanjuti 770 ribu WP pasca amnesti pajakDJP tindaklanjuti 770 ribu WP pasca amnesti pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menindaklanjuti data wajib pajak (WP) berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) dan surat pernyataan harta (SPH) yang ada.selengkapnya

Kepatuhan wajib pajak adalah kunciKepatuhan wajib pajak adalah kunci

Diskresi dari kementerian untuk menghapus denda 200% merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada warga negara Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi kunci.selengkapnya

WP sukarela deklarasikan harta terbebas sanksiWP sukarela deklarasikan harta terbebas sanksi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 dengan PMK Nomor 165/2017. Revisi PMK ini salah satunya memberi kesempatan lagi bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Ditjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-JekDitjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan resmi bekerja sama dengan PT Go-Jek Indonesia dalam hal mendaftarkan semua merchant di aplikasi untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakPajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyarankan pemerintah menggolongkan pajak untuk kegiatan ekonomi digital e-commerce di luar Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya



 
TAGS # :