PUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel Dikaji

Senin 18 Apr 2016 09:50Administratordibaca 1565 kaliSemua Kategori

bisnis 012

Sejalan dengan rencana diwajibkannya penggunaan cash register, otoritas pajak tengah mengkaji penerapan deemed tax pungutan pajak pertambahan nilai untuk ritel dengan tarif final pajak terutang sekitar 2%-5%.

Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kajian kebijakan itu sesuai dengan upaya penyederhanaan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) ritel karena langsung mengacu pada omzet.


“(PPN) finalnya] sekitar 2%-5% lah, nanti kita lihat lagi, bisa jadi lebih kecil juga. Kalau jadi ya sama rata . Kalau beda-beda jadi enggak sederhana,” katanya kepada Bisnis di kantor pusat DJP seperti dikutip Minggu (17/4/2016).


Dia berujar pada dasarnya kebijakan ini searah implementasi cash register serentak tahun depan. Pada prinsipnya, implementasi tersebut akan memudahkan otoritas dari sisi pengawasannya karena tidak harus mengawasi dari sisi biayanya.


Saat ini, skema deemed tax sudah ada dalam sistem perpajakan Indonesia. Skema ini tertuang dalam UU PPN pasal 9 ayat (7) yang menyebutkan, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan (deemed pajak masukan/ PM) oleh pengusaha kena pajak yang peredaraan usahanya dalam setahun tidak melebihi jumlah tertentu atau kegiatan usaha tertentu.


Dengan skema tersebut, Pajak Keluaran (PK) ditentukan 10% dapat dikurangkan dengan PM yang nilainya ditentukan (di-deemed) dengan persentase dari PK. Secara sederhana, deemed PM digunakan untuk PKP yang tidak memiliki PM, yang selama ini harus dibuktikan dengan faktur pajak.


Dalam aturan turunannya,  sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 untuk peredaran usaha deemed PM dapat digunakan untuk PKP yang peredaraan usahanya tidak melebihi Rp1,8 miliar.


Untuk penyerahan jasa kena pajak (JKP), besarandeemed PM-nya 60% dari pajak keluaran (PK). Artinya, PPN final terutangnya sebesar 4% dari peredaraan usaha tiap bulannya. Sementara, untuk barang kena pajak (BKP), 70% dari PK merupakan deemed PM sehingga PPN final terutangnya sebesar 3%.


Sementara untuk pengenaan yang dilihat dari sisi jenis usaha, sesuai PMK Nomor 79/PMK.03/2010,deemed PM dapat digunakan untuk PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan emas perhiasan, masing-masing  dengan persentase 90% dari PK dan 80% dari PK.


Nantinya, jika jadi dieksekusi, kebijakan ini tidak akan memberikan batas omzet tertentu. Terkait dengan perlunya tambahan pembagian sektor-sektor, sambung Irawan, akan dibicarakan lebih jauh dalam kajian saat ini.


Kajian kebijakan ini, imbuh dia, akan menekan upaya penerbitan faktur pajak fiktif. Dia memberi contoh, banyak toko bahan bangunan yang selama ini relarif tidak terpantau administrasi pembayaran pajaknya. Mereka dengan seenaknya menerbitkan faktur pajak fiktif yang digunakan oleh kontaktor untuk meminta restitusi.


“Jadi lebih ke usaha kecil-menengah, tapi jumlahnya banyak jadi enggak optimal pengawasannya,” ujarnya.


Tidak Adil


Kendati demikian, pihaknya mengakui kebijakan ini masih akan menimbulkan ketidakadilan bagi retil dengan omzet yang besar dan memiliki sistem administrasi PPN normal dengan PK-PM yang relatif bagus. Pasalnya, dengan skema PK-PM normal, jumlah kredit pajak bisa lebih besar.


“Jadi trade-off antara penyederhanaan dan keadilan. Ini masih akan dikaji terus, tapi intinya ke penyederhanaan,” katanya.


Oleh karena itu, batasan penerapan deemed PM untuk sebagian usaha dengan omzet tertentu atau seluruhnya masih akan dikaji. Jika sebagian, pengenaan tarif PPN final 2% bagi WP yang memiliki omzet Rp4,8 miliar hingga Rp10 miliar menjadi pertimbangan.


Dalam catatan Bisnis, skema ini sudah muncul saat Sigit Priadi Pramudito menjabat sebagai Dirjen Pajak. Sigit waktu itu mengatakan fasilitas ini nantinya akan memberikan kemudahan dan insentif bagi WP terutama yang tergolong UMKM untuk semakin meningkatkan jumlah produksinya tiap tahun.


Fasilitas iniakan paralel dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.


Dimintai tanggapan, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai memang tantangannya ada di efektivitas vs keadilan. Kalau batasanya omzet, menurutnya, sasaran untuk penyederhanaan dan efektivitas pengawasan untuk menutup kebocoran di tingkat ritel baru efektif di pengusaha menengah.


“Bagaimana dengan ritel yang sifatnya franchise atau satu perusahaan yang memiliki brand dan banyak gerai? Idealnya ini sektoral saja, bukan omzet. Ritel dengan skala berapapun ya pakai skema PPN final,” katanya.


Untuk menjembatani masalah ritel besar yang kemungkinan besar sudah mempunyai sistem administrasi PK-PM yang bagus, menurutnya, perlu ada layer terkait margin. Namun demikian, pihanya setuju harus ada pemikiran lebih matang terkait equal playing field.

“Jangan terlalu tinggi tarifnya yang malah akan merugikan peritel,” ungkapnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 18 April 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Toko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakToko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen Pajak

Guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan meluncurkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup menambah pemasukan kas negara.selengkapnya

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

Ini Saran Menkeu untuk Pria Pekerja yang JombloIni Saran Menkeu untuk Pria Pekerja yang Jomblo

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan ketentuan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di tahun pajak 2016 ini, akan mendapat tambahan bila wajib pajak (WP) tersebut menikah. Bahkan, Bambang menyarankan para pria untuk menikah dengan isteri yang bekerja dan memiliki tiga anak, sehingga bisa mendapatkan PTKP yang lebih besar.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Apindo: Pelaku Usaha tak Keberatan dengan Kebijakan Tax AmnestyApindo: Pelaku Usaha tak Keberatan dengan Kebijakan Tax Amnesty

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan industri dan investasi. Apindo menilai kebijakan perpajakan ini sangat diperlukan oleh wajib pajak (WP), terutama untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan mencantumkanselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :