Proyek Industri Disiapkan Untuk Serap Dana Tax Amnesty

Sabtu 23 Jul 2016 19:46Administratordibaca 255 kaliSemua Kategori

bisnis 014

Pemerintah menyiapkan proyek-proyek yang telah berjalan maupun ekspansi atau brownfield milik perusahaan swasta untuk menyerap dana hasil program pengampunan pajak (tax amnesty)

.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Kementerian Perindustrian telah mendaftar proyek-proyek brownfield yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Proyek-proyek ini diharapkan untuk menyerap dana tax amnesty. Proyek-proyek yang didaftar harus yang sudah berjalan atau proyek pengempangan (ekspansi) karena risiko lebih rendah sehingga investor lebih tertarik.


Pemerintah menugaskan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan PT Bahana Sekuritas (Persero) untuk menilai kelayakan proyek. Proyek-proyek yang dipilih harus menguntungkan secara finansial terlihat dari tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR).


"Kita harus juga melihat bagaimana orang yang punya duit," katanya seusai rapat koordinasi membahas investasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat Malam (22/7/2016).


Kedua perusahaan pelat merah ini akan berbicara kepada perusahaan-perusahaan pemilik proyek untuk mengindentifikasi instrumen yang mereka tawarkan untuk membiayai proyek. Di sisi lain, Bahana dan Danareksa akan menawarkan proyek-proyek terbaik kepada wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty.


"Misal perusahaan X mau ekspansi. Kita bilang kita fasilitasi ini ada orang punya duit. Tetapi ini tentu harus dilakukan persiapan yang baik oleh profesional. Kalau perlu jadi match maker," tambahnya.


Proyek-proyek tersebut terdiri dari berbagai sektor seperti minyak dan gas bumi, baja, dan agribisnis. Namun, Sofyan masih enggan menyebutkan potensi dana hasil tax amnesty yang bisa diserap dari proyek-proyek ini.


Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan ada beberapa industri yang didorong untuk meningkatkan investasi seperti agribisnis, industri kimia, maupun logam. Dia membenarkan pelibatan badan usaha milik negara (BUMN) yakni Danareksa dan Bahana untuk membuat analisis industri yang paling menarik untuk ditawarkan kepada investor.


"Kalau nanti tax amnesty masuk, agar bisa ditawarkan ke mereka oleh manajer investasi ini," jelasnya.


Selain proyek-proyek perusahaan swasta, pemerintah juga menyiapkan proyek-proyek dari perusahaan BUMN untuk menyerap dana tax amnesty. Bisnis mencatat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendorong 25 perusahaan pelat merah untuk menampung dana tax amnesty. Bisnis mencatat Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan untuk menyerap dana sebesar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun dari program tax amnesty.

Pada tahap awal, dana-dana tersebut akan masuk ke empat bank BUMN yang menjadi bank persepsi tax amnesty. Selain itu, dana-dana tersebut akan dihubungkan ke empat manajer investasi (MI) milik pemerintah yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Mandiri Sekuritas (Persero), dan PT BNI Sekuritas (Persero).


Selanjutnya, pemerintah akan mengarahkan dana-dana tersebut masuk ke proyek infrastruktur yang dikelola BUMN. Kementerian BUMN telah menyiapkan sekitar 30 proyek yang bisa menampung dana tax amnesty seperti proyek tol Malang-Pandanaan.  Skema tersebut bisa meningkatkan kemampuan pendanaan BUMN sehingga bisa mengekspansi ke proyek-proyek yang lain.


"Pada dasarnya kan bagaimana kita memberikan peluang kepada peserta tax amnesty yang punya dana untuk membawa uang kembali ke Indonesia," jelasnya.


PT Pertamina (Persero) akan menjadi BUMN yang paling besar menyerap dana-dana tersebut karena memiliki sejumlah proyek jumbo. Proyek-proyek itu bisa berupa proyek baru ataupun proyek yang sudah berjalan seperti ekspansi kilang Balikpapan dan pembangunan terminal bahan bakar minyak (BBM).


PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga memiliki sejumlah proyek pembangkit listrik yang potensial menyerap dana hasil tax amnesty. Proyek-proyek ini berupa proyek baru maupun proyek lama. PLN memiliki proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dengan nilai investasi sekitar Rp1.100 triliun yang harus rampung pada 2019.

Opsi lain, dana-dana hasil tax amnesty bisa masuk ke sekuritisasi untuk pembangunan perumahan rakyat. BUMN juga akan didorong untuk menerbitkan obligasi baik dalam bentuk rupiah maupun dolar Amerika Serikat.


Selain itu, wajib pajak yang berminat mengikuti tax amnesty bisa mengambil alih saham anak usaha BUMN. Pemerintah merencanakan untuk melakukan penawaran saham perdana (initial public offering) anak usaha BUMN seperti PT Tuga Pratama Indonesia (milik Pertamina) dan PT HK Realtindo (milik PT Hutama Karya). Bahkan, Kementerian BUMN yang menyiapkan instrumen untuk pemilik dana kecil untuk masuk ke sektor holtikultura dengan luasan 100 hektar, 500 hektar, dan 1.000 hektar.


Lebih jauh, Rini meminta dukungan kementerian/lembaga lain untuk mempercepat persiapan instrumen-instrumen yang ditujukan untuk menampung dana tax amnesty. Kepada Menko Perekonomian, dia meminta difasilitasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat proses pembentukan dana investasi yang membutuhkan waktu normal 45 hari.


"Ini yang kita minta bisa dipercepat atau tidak," tambahnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 23 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax AmnestyJokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Ini Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax AmnestyIni Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax Amnesty

Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dijadwalkan akan mulai dijalankan minggu depan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instrumen untuk menampung dana yang masuk ke Indonesia.selengkapnya

Kementerian PUPR Siap Kelola Dana Tax Amnesty Untuk Proyek InfrastrukturKementerian PUPR Siap Kelola Dana Tax Amnesty Untuk Proyek Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap untuk mengelola sejumlah dana Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang kembali ke Indonesia (repatriasi) dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diusung Kementerian Keuangan.selengkapnya

Agar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib PajakAgar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib Pajak

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta badan usaha milik negara (BUMN) bergerak cepat menarik arus masuk dana repatriasi dari para wajib pajak peserta tax amnesty yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

Pertamina Siapkan Proyek untuk Dana Pengampunan PajakPertamina Siapkan Proyek untuk Dana Pengampunan Pajak

PT Pertamina (Persero) menyiapkan skema proyek untuk menghadapi aliran dana dari repatriasi program pengampunan pajak atau amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya



 
TAGS # :