Prosedur Dipermudah, UMKM Tetap Malas Ikut Tax Amnesty

Kamis 6 Okt 2016 09:56Administratordibaca 472 kaliSemua Kategori

Biro Pers Setpres 009

Setelah sibuk menggaet para pengusaha kakap pada periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty), kini Direktorat Jenderal Pajak mulai gencar menggaet pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Pajak bahkan menerbitkan peraturan khusus untuk mendorong UMKM mengikuti program tersebut.   

Peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2016. Peraturan ini memuat petunjuk teknis yang intinya memberikan kemudahan administratif bagi peserta tax amnesty dari kalangan UMKM. Kemudahan itu mulai dari kesempatan menitipkan Surat Pernyataan Harta (SPH) kepada asosiasi usaha tempatnya bernaung, hingga penyederhanaan formulir isian.


Meski mendapat kemudahan, banyak pelaku UMKM yang tidak lantas berminat mengikuti program tersebut. Hal tersebut terungkap dalam acara sosialisasi perdana tax amnesty kepada UMKM di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (5/10).

Seorang pedagang bernama Iin, mengajukan permintaan tambahan jika pemerintah ingin pelaku usaha mengikuti pengampunan pajak dan membayar tebusan. Ia menuntut pemerintah memperbaiki fasilitas penunjang bisnis UMKM di pasar-pasar. "Misal kalau kami bayar (tebusan), maka kami minta tolong listrik, air di pasar dipastikan lancar," katanya.


Iin berharap, negara hadir dan mendukung UMKM dalam menopang perekonomian negara. Jadi, bukan sekadar mengumpulkan pajaknya saja.


Tuntutan pelaku usaha UMKM seperti yang disampaikan Iin sudah diprediksi oleh pengamat pajak dari Center For Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun strategi agar UMKM tidak menganggap pajak sebagai beban. Caranya, UMKM harus diintegrasikan dulu ke ekonomi formal agar mendapatkan insentif bisnis. Setelah tumbuh, baru UMKM bersedia membayar pajak.


“Pemerintah harus mulai dengan insentif tentang apa yang bisa diberikan ke mereka (UMKM), sehingga trade off-nya mereka nanti bayar pajak,” kata Prastowo, akhir September lalu.

Padahal, dia menilai ada potensi besar penerimaan pajak dari UMKM. Hitungannya, porsi ekonomi informal Indonesia sekitar 18-20 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau sekitar Rp 2.000 triliun sampai Rp 2.500 triliun.

Di luar tuntutan pelaku usaha seperti disampaikan Iin, Forum Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (FKPKMI) yang juga menghadiri acara sosialisasi di Tangerang Selatan tersebut mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diatur dalam Perdirjen yang baru. Ketua FKPKMI Arwan Simanjuntak meminta kemudahan-kemudahan seperti itu terus berlanjut.


Secara rinci, ada beberapa prosedur pengampunan pajak yang dipermudah khusus untuk UMKM. Pertama, wajib pajak UMKM dapat menitipkan Surat Penyertaan Harta (SPH) kepada asosiasi terkait tempatnya bernaung, bila tergabung dalam asosiasi usaha. Dengan begitu, pelaku usaha bisa menghemat waktu karena tak perlu hadir langsung untuk mengurus administrasi.


"Jadi wajib pajak memberikan surat kuasa ke asosiasi. Lalu asosiasi menyampaikan secara kolektif ke kantor pusat Ditjen Pajak aatau Kantor Wilayah (Kanwil) pajak," kata Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Hantriono Joko Susilo.


Penitipan paling lambat hingga tanggal 31 Januari 2017. Hal ini lantaran para pegawai pajak membutuhkan waktu paling tidak 20 hari untuk meneliti seluruh laporan SPH.


Kedua, Ditjen Pajak juga memberi kemudahan berupa penyederhanaan formulir isisan. "Pengisian form untuk yang UMKM hanya kolom 1 sampai dengan 5. Jadi hanya nomor, kode harta, jenis harta, tahun perolehan, serta harga perolehan," ujar Hantriono.


Ketiga, Wajib pajak UMKM juga diperbolehkan hanya menyertakan SPH dan lampirannya dalam bentuk hard copy atau tulisan tangan. Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi penyerahan 10 item harta ataupun utang, lewat dari angka tersebut maka wajib pajak harus menyertakan bentuk soft copy-nya. Mengomentari hal itu, Arwan Simanjuntak meminta kelonggaran. "Kalau bisa jangan dulu ada berupa soft copy, karena ada satu UMKM tetangga saya dia bahkan tidak mengerti apa itu flash disc," katanya.


Dengan beberapa kemudahan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama berharap semakin banyak pelaku usaha UMKM yang mengikuti pengampunan pajak sekaligus masuk dalam sistem perpajakan di Tanah Air. Yoga mengatakan basis UMKM mencapai puluhan juta. Tapi, baru 66 ribu UMKM yang tercatat mengikuti program tax amnesty. "Jadi bagaimana UMKM ini masuk dalam sistem perpajakan kita," kata Yoga.


Sebagai informasi, hingga berakhirnya periode pertama dan memasuki hari kelima periode kedua tax amnesty, total tebusan program ini telah mencapai Rp 90,5 triliun. Jika ditambah dengan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan dan tunggakan, jumlahnya mencapai Rp 97,3 triliun. Adapun Pemerintah mengejar target dana tebusan tax amnesty sebesar Rp 165 triliun untuk tahun anggaran 2016.

Sejauh ini, dana tebusan yang berasal dari wajib pajak badan UMKM baru sebesar Rp 186,93 miliar, sedangkan dari wajib pajak orang pribadi UMKM jumlahnya sudah mencapai Rp 2,77 triliun.


Sekedar informasi, dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, UMKM atau badan usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar merupakan satu-satunya wajib pajak yang mendapatkan keistimewaan tarif tebusan rendah hingga akhir program. Tarif tebusan terendah diperoleh UMKM yang memiliki harta di bawah Rp 10 miliar. Tarif tebusan hanya 0,5 persen. Sedangkan untuk UMKM yang memiliki harta di atas Rp 10 miliar terkena tarif tebusan 2 persen.

Sumber : katadata.co.id (5 Oktober 2016)
Foto : biro pers setpres




BERITA TERKAIT
 

Tax Amnesty Periode II, Tebusan dari UMKM Tembus Rp 1 TriliunTax Amnesty Periode II, Tebusan dari UMKM Tembus Rp 1 Triliun

Tak sia-sia upaya Direktorat Jenderal Pajak mendekati pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Sejak periode II program tersebut digulirkan pada awal Oktober lalu hingga akhir November, duit tebusan dari UMKM telah menembus Rp 1 triliun.selengkapnya

Ikut Pengampunan Pajak, Pelaku UMKM di Bukalapak Bisa Dapat Fasilitas IniIkut Pengampunan Pajak, Pelaku UMKM di Bukalapak Bisa Dapat Fasilitas Ini

Pelaku UMKM diimbau memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak yang berlaku hingga akhir Maret 2017. Dengan tarif tebusan rendah, kebijakan ini dinilai bermanfaat bagi para pelaku UMKM.selengkapnya

SPH UMKM Boleh Manual, Ditjen Pajak: Tolong Tulisannya yang TerbacaSPH UMKM Boleh Manual, Ditjen Pajak: Tolong Tulisannya yang Terbaca

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan kemudahan pelaku UMKM yang ingin mengikuti kebijakan pengampunan pajak dengan melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) secara manual (hard copy). SPH yang dapat ditulis adalah apabila aset atau harta yang disampaikan kurang dari 10 jumlahnya.selengkapnya

FITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax AmnestyFITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax Amnesty

Tidak hanya para taipan yang memiliki gudang uang, kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak juga menyasar pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan ancaman sanksi yang sama.selengkapnya

WP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunWP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 Triliun

Partisipasi perusahaan-perusahaan besar dalam program amnesti pajak (tax amnesty) masih rendah. Hingga berakhirnya program amnesti pajak periode I, Jumat (30/9), dana tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM) baru mencapai Rp 9,71 triliun atau 10,9% dari total dana tebusan yang masuk, kalah jauh dari tebusan orang pribadi (OP) non-UMKM sebesar Rp 76,47 triliun atau 85,9% dari tselengkapnya

Pemerintah Dekati Asosiasi untuk Jaring UMKM Ikut Amnesti PajakPemerintah Dekati Asosiasi untuk Jaring UMKM Ikut Amnesti Pajak

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan program amnesti pajak untuk Periode II yang difokuskan untuk pelaku UMKM. Ia mengaku pihaknya akan mendekati asosiasi untuk menjaring lebih banyak pelaku UMKM.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :