PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK Jemput Bola Hingga Singapura

Jumat 29 Jul 2016 14:15Administratordibaca 301 kaliSemua Kategori

bisnis 115

Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur pajak di lapangan proaktif dan melakukan jemput bola untuk menyukseskan program pengampunan pajak. Bahkan, Kepala Negara siap melakukan sosialisasi langsung ke Singapura.

Singapura menjadi salah satu negara yang selama ini dianggap sebagai ‘surga’ bagi warga negara Indonesia menyimpan dananya.


“Pelaksana di lapangan kalau tidak siap, lepas kita. Sekali lagi, proaktif, jemput bola dan jangan malah menakut-nakuti,” ujarnya saat memberi pengarahan kepada Pejabat Eselon I, II dan III Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tentang Pengampunan Pajak di Istana Negara, Kamis (28/7/2016).


Presiden Jokowi konsisten untuk terjun langsung mengajak pelaku usaha dan wajib pajak di daerah terlibat aktif dalam program pengampunan pajak ini.


“Akan datangi Singapura, Jakarta saya ulang lagi, Makassar, Semarang, Bandung. Semua. Saya akan datang sendiri. Ingin memberikan pesan pemerintah serius, kita all out untuk amnesti pajak,” tegasnya.


Dari tiga kali sosialisasi yang telah dilakukan, Presiden melihat antusiasme dari masyarakat dan dunia usaha terhadap tax amnesty ini.


Presiden membandingkan saat menggelar sosialisasi di Surabaya, jumlah masyarakat yang datang sampai 2.700 perserta.


“Di Medan ditambahi harusnya 2.000 jadi 3.000, tapi yang datang 3.500. Momentumnya ada, kesempatanya ada. Sekarang tergantung internal kita,” ungkapnya. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan hingga Kamis (28/7/2016) pukul 08.00 WIB sudah ada yang ikut program tax amnesty melalui skema repatriasi.


“Yang menggembirakan sudah ada yang melaporkan dana repatriasi Rp485 miliar, kayaknya satu WP,” ujarnya ketika ditemui di kantor Kemenkeu.


Dengan eksekusi itu, total harta yang sudah dideklarasikan senilai Rp1,78 triliun. Adapun, penerimaan dari uang tebusan sudah mencapai Rp41 miliar.


NASABAH DOMESTIK

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Kartika Wirjoatmodjo me nya takan pihaknya baru dapat menjaring sekitar 22 rekening yang mengikuti program pengampunan pajak per 27 Juli 2016. Sebagian besar merupakan rekening deklarasi dan tebusan dari nasabah domestik.


Jumlah tebusan yang dijaring Bank Mandiri baru mencapai Rp30 miliar. meski masih kecil, dia optimistis jumlahnya akan terus naik.


Sementara itu, Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk. Ahmad Baiquni menyatakan arahan Presiden Jokowi tidak hanya menyangkut upaya yang dilakukan petugas pajak, namun juga menyasar kesiapan perbankan termasuk dalam menyalurkan dana hasil tax amnesty ke sektor riil.


“Begitu dana repatriasi masuk, produknya disiapkan, setelah produknya disiapkan nanti bagaimana penyalurannya ke sektor riil,” katanya.


Pihaknya terus menggenjot sosialisasi baik di kantor cabang dalam negeri maupun kantor cabang yang berada di luar negeri. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan aturan, petugas serta produk-produk yang ditawarkan.


Dia berharap bank itu mampu menyerap dana repatriasi senilai Rp70 triliun. BNI menyiapkan jaringan dan anak perusahaannya untuk melayani nasabah atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan pelayanan terkait pemanfaatkan fasilitas pengampunan pajak.


Dalam kesempatan lain, ekonom Drajad Wibowo khawatir bahwa dana-dana yang masuk dalam program tax amnesty hanya bersifat sementara sehingga tidak berdampak panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : bsinsi.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Kantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax AmnestyKantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax Amnesty

Ketua Sub Tim Peneliti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang I, Aep Saepuloh mengatakan sejak diberlakukannya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin (18/7), antusiasme masyarakat terhadap program ini sudah mulai terlihat. "Untuk antusiasme sudah mulai terlihat. Secara umum mereka masih menanyakan informasi secara global, seperti apa itu tax amnesty, formulir-formulirselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :