PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK Jemput Bola Hingga Singapura

Jumat 29 Jul 2016 14:15Administratordibaca 314 kaliSemua Kategori

bisnis 115

Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur pajak di lapangan proaktif dan melakukan jemput bola untuk menyukseskan program pengampunan pajak. Bahkan, Kepala Negara siap melakukan sosialisasi langsung ke Singapura.

Singapura menjadi salah satu negara yang selama ini dianggap sebagai ‘surga’ bagi warga negara Indonesia menyimpan dananya.


“Pelaksana di lapangan kalau tidak siap, lepas kita. Sekali lagi, proaktif, jemput bola dan jangan malah menakut-nakuti,” ujarnya saat memberi pengarahan kepada Pejabat Eselon I, II dan III Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tentang Pengampunan Pajak di Istana Negara, Kamis (28/7/2016).


Presiden Jokowi konsisten untuk terjun langsung mengajak pelaku usaha dan wajib pajak di daerah terlibat aktif dalam program pengampunan pajak ini.


“Akan datangi Singapura, Jakarta saya ulang lagi, Makassar, Semarang, Bandung. Semua. Saya akan datang sendiri. Ingin memberikan pesan pemerintah serius, kita all out untuk amnesti pajak,” tegasnya.


Dari tiga kali sosialisasi yang telah dilakukan, Presiden melihat antusiasme dari masyarakat dan dunia usaha terhadap tax amnesty ini.


Presiden membandingkan saat menggelar sosialisasi di Surabaya, jumlah masyarakat yang datang sampai 2.700 perserta.


“Di Medan ditambahi harusnya 2.000 jadi 3.000, tapi yang datang 3.500. Momentumnya ada, kesempatanya ada. Sekarang tergantung internal kita,” ungkapnya. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan hingga Kamis (28/7/2016) pukul 08.00 WIB sudah ada yang ikut program tax amnesty melalui skema repatriasi.


“Yang menggembirakan sudah ada yang melaporkan dana repatriasi Rp485 miliar, kayaknya satu WP,” ujarnya ketika ditemui di kantor Kemenkeu.


Dengan eksekusi itu, total harta yang sudah dideklarasikan senilai Rp1,78 triliun. Adapun, penerimaan dari uang tebusan sudah mencapai Rp41 miliar.


NASABAH DOMESTIK

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Kartika Wirjoatmodjo me nya takan pihaknya baru dapat menjaring sekitar 22 rekening yang mengikuti program pengampunan pajak per 27 Juli 2016. Sebagian besar merupakan rekening deklarasi dan tebusan dari nasabah domestik.


Jumlah tebusan yang dijaring Bank Mandiri baru mencapai Rp30 miliar. meski masih kecil, dia optimistis jumlahnya akan terus naik.


Sementara itu, Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk. Ahmad Baiquni menyatakan arahan Presiden Jokowi tidak hanya menyangkut upaya yang dilakukan petugas pajak, namun juga menyasar kesiapan perbankan termasuk dalam menyalurkan dana hasil tax amnesty ke sektor riil.


“Begitu dana repatriasi masuk, produknya disiapkan, setelah produknya disiapkan nanti bagaimana penyalurannya ke sektor riil,” katanya.


Pihaknya terus menggenjot sosialisasi baik di kantor cabang dalam negeri maupun kantor cabang yang berada di luar negeri. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan aturan, petugas serta produk-produk yang ditawarkan.


Dia berharap bank itu mampu menyerap dana repatriasi senilai Rp70 triliun. BNI menyiapkan jaringan dan anak perusahaannya untuk melayani nasabah atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan pelayanan terkait pemanfaatkan fasilitas pengampunan pajak.


Dalam kesempatan lain, ekonom Drajad Wibowo khawatir bahwa dana-dana yang masuk dalam program tax amnesty hanya bersifat sementara sehingga tidak berdampak panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : bsinsi.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Kantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax AmnestyKantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax Amnesty

Ketua Sub Tim Peneliti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang I, Aep Saepuloh mengatakan sejak diberlakukannya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin (18/7), antusiasme masyarakat terhadap program ini sudah mulai terlihat. "Untuk antusiasme sudah mulai terlihat. Secara umum mereka masih menanyakan informasi secara global, seperti apa itu tax amnesty, formulir-formulirselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :