Presiden Sosialisasi Tax Amnesty ke Singapura

Jumat 29 Jul 2016 19:24Administratordibaca 714 kaliSemua Kategori

republika 111

Presiden Joko Widodo berupaya serius memuluskan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Setelah sosialisasi pengampunan pajak di Surabaya dan Medan, Presiden kini berencana menggelar sosialisasi di negeri jiran, Singapura.

''Saya akan datangi Singapura, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Bandung. Saya datangi sendiri," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada ratusan kepala Kantor Pajak seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7).

Presiden mengaku, dia sengaja turun langsung dalam sosialisasi pengampunan pajak untuk menyampaikan pesan kepada dunia usaha bahwa pemerintah memang benar-benar serius menjalankan program tersebut.

Ia juga meminta para petugas pajak serius dalam melayani wajib pajak yang hendak membawa kembali dananya ke Indonesia. "Percuma kita sudah mati-matian seperti itu (sosialisasi) kalau pelaksana di lapangan tidak siap," ujarnya.

Sehari sebelumnya, saat membuka rapat kabinet paripurna, Presiden mengungkapkan adanya negara yang tak ingin pengusaha-pengusaha Indonesia menarik dana mereka kembali ke Tanah Air. Ia menyebut, ada oknum dari negara tertentu yang masuk kota-kota Indonesia.

Mereka berusaha memengaruhi para pengusaha agar tetap menyimpan dananya di negara mereka. "Sudah ketemu di dua kota, tidak usah saya sebut kota mana. Ini perlu diantisipasi," kata Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak tahu apa alasan utama Presiden ingin melakukan sosialisasi pengampunan pajak di Singapura. ''Tak perlu dipertanyakan kenapanya,'' katanya.

Namun, yang jelas, ungkap Darmin, orang Indonesia yang tinggal di Singapura dan berinvestasi di sana ada banyak. Ia enggan menjawab ketika ditanya apakah rencana kunjungan Presiden ke Singapura terkait kabar bahwa Singapura ingin menggagalkan pengampunan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mendapatkan mandat khusus agar pengampunan pajak berjalan mulus, telah menyiapkan sejumlah langkah. Ia akan memastikan personel dan organisasi pajak siap melaksanakan program ini.

Dia menugaskan para petugas pajak yang betul-betul paham mengenai peraturan dan juga pandai menjelaskan soal pengampunan pajak. Hal yang tak kalah penting adalah petugas pajak benar-benar bisa melayani para calon peserta pengampunan pajak.

''Mereka juga harus jujur, tidak boleh punya konflik kepentingan,'' kata Sri menjelaskan seusai menghadiri pengarahan program pengampunan pajak oleh Presiden, kemarin. Selain itu, Sri bakal mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana pengampunan pajak.

Dengan demikian, segala bentuk layanan dan fasilitas pengampunan pajak yang ditawarkan dapat dijalankan secara menyeluruh. "Jangan sampai kita sudah menjelaskan, ternyata ada peraturan yang belum selesai atau belum disiapkan," ujar Sri.

Sri mengupayakan agar wajib pajak mau mengikuti program pengampunan periode pertama ini, yakni Juli-September 2016. Caranya, kata dia, dengan terus membangun kepercayaan dan kenyamanan kepada wajib pajak.

Menurut dia, pengampunan pajak merupakan bagian kebijakan fiskal pemerintah dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya harus dilakukan hati-hati. Apalagi, banyak target yang sudah dicanangkan.

Sri ingin pengampunan pajak benar-benar bermanfaat bagi instrumen fiskal dan pelaksanaan belanja APBN. Secara terpisah, pengamat ekonomi Aviliani mengingatkan agar konsep pengampunan pajak yang diusung Sri Mulyani tak jauh berbeda dari menkeu sebelumnya.

Meski demikian, Aviliani pun menyebut, Sri tetap harus menyiapkan skema lain jika pendapatan pengampunan pajak tak sesuai target pemerintah sebanyak Rp 165 triliun. ''Dia mesti membuat skema, takutnya target ini meleset,'' katanya.

Berdasarkan pemantauannya, sejumlah bank mulai mendapatkan pemasukan dari skema pengampunan pajak. Banyak masyarakat yang ikut membayar dua persen dalam pengampunan pajak. "Kalau saya lihat yang dalam negeri banyak ikut, apalagi sanksinya cukup berat,'' kata Aviliani menjelaskan.

Namun, untuk yang repatriasi, kata dia, harus dipantau karena wajib pajak masih melihat kepastian hukumnya. Selain soal pengampunan pajak, ia meminta Sri berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga (K/L), khususnya yang anggarannya dipangkas.

Pemotongan anggaran ini, menurut Aviliani, jangan sampai membuat kinerja pemerintahan dalam mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan masyarakat justru memburuk.

Sumber : republika.co.id (Jakarta29 Juli 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Presiden Jokowi ke Surabaya Sosialisasi Pengampunan PajakPresiden Jokowi ke Surabaya Sosialisasi Pengampunan Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Surabaya, Jawa Timur, untuk melakukan sosialisasi program Pengampunan Pajak atau yang biasa disebut Tax Amnesty.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

SOSIALISASI PENGAMPUNAN PAJAK, Presiden: Uang Tax Amnesty Geliatkan EkonomiSOSIALISASI PENGAMPUNAN PAJAK, Presiden: Uang Tax Amnesty Geliatkan Ekonomi

Presiden Joko Widodo optimistis uang tebusan dan dana hasil repatriasi yang masuk ke dalam sistem keuangan domestik melalui program pengampunan pajak akan menambah energi bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya

Presiden Canangkan Program Pengampunan PajakPresiden Canangkan Program Pengampunan Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini mencanangkan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pencanangan akan dilakukan Kepala Negara di Gedung Direktorat ‎Jenderal Pajak, Jalan Gatot Soebroto.selengkapnya

Presiden Ingin Pengampunan Pajak Diberlakukan SecepatnyaPresiden Ingin Pengampunan Pajak Diberlakukan Secepatnya

Presiden Joko Widodo ingin program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat diberlakukan secepatnya atau sesuai jadwal yakni pada 1 Juli 2016. Ini supaya program pengampunan pajak benar-benar berjalan secara efektif.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :