Presiden Sosialisasi Tax Amnesty ke Singapura

Jumat 29 Jul 2016 19:24Administratordibaca 301 kaliSemua Kategori

republika 111

Presiden Joko Widodo berupaya serius memuluskan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Setelah sosialisasi pengampunan pajak di Surabaya dan Medan, Presiden kini berencana menggelar sosialisasi di negeri jiran, Singapura.

''Saya akan datangi Singapura, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Bandung. Saya datangi sendiri," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada ratusan kepala Kantor Pajak seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7).

Presiden mengaku, dia sengaja turun langsung dalam sosialisasi pengampunan pajak untuk menyampaikan pesan kepada dunia usaha bahwa pemerintah memang benar-benar serius menjalankan program tersebut.

Ia juga meminta para petugas pajak serius dalam melayani wajib pajak yang hendak membawa kembali dananya ke Indonesia. "Percuma kita sudah mati-matian seperti itu (sosialisasi) kalau pelaksana di lapangan tidak siap," ujarnya.

Sehari sebelumnya, saat membuka rapat kabinet paripurna, Presiden mengungkapkan adanya negara yang tak ingin pengusaha-pengusaha Indonesia menarik dana mereka kembali ke Tanah Air. Ia menyebut, ada oknum dari negara tertentu yang masuk kota-kota Indonesia.

Mereka berusaha memengaruhi para pengusaha agar tetap menyimpan dananya di negara mereka. "Sudah ketemu di dua kota, tidak usah saya sebut kota mana. Ini perlu diantisipasi," kata Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak tahu apa alasan utama Presiden ingin melakukan sosialisasi pengampunan pajak di Singapura. ''Tak perlu dipertanyakan kenapanya,'' katanya.

Namun, yang jelas, ungkap Darmin, orang Indonesia yang tinggal di Singapura dan berinvestasi di sana ada banyak. Ia enggan menjawab ketika ditanya apakah rencana kunjungan Presiden ke Singapura terkait kabar bahwa Singapura ingin menggagalkan pengampunan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mendapatkan mandat khusus agar pengampunan pajak berjalan mulus, telah menyiapkan sejumlah langkah. Ia akan memastikan personel dan organisasi pajak siap melaksanakan program ini.

Dia menugaskan para petugas pajak yang betul-betul paham mengenai peraturan dan juga pandai menjelaskan soal pengampunan pajak. Hal yang tak kalah penting adalah petugas pajak benar-benar bisa melayani para calon peserta pengampunan pajak.

''Mereka juga harus jujur, tidak boleh punya konflik kepentingan,'' kata Sri menjelaskan seusai menghadiri pengarahan program pengampunan pajak oleh Presiden, kemarin. Selain itu, Sri bakal mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana pengampunan pajak.

Dengan demikian, segala bentuk layanan dan fasilitas pengampunan pajak yang ditawarkan dapat dijalankan secara menyeluruh. "Jangan sampai kita sudah menjelaskan, ternyata ada peraturan yang belum selesai atau belum disiapkan," ujar Sri.

Sri mengupayakan agar wajib pajak mau mengikuti program pengampunan periode pertama ini, yakni Juli-September 2016. Caranya, kata dia, dengan terus membangun kepercayaan dan kenyamanan kepada wajib pajak.

Menurut dia, pengampunan pajak merupakan bagian kebijakan fiskal pemerintah dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya harus dilakukan hati-hati. Apalagi, banyak target yang sudah dicanangkan.

Sri ingin pengampunan pajak benar-benar bermanfaat bagi instrumen fiskal dan pelaksanaan belanja APBN. Secara terpisah, pengamat ekonomi Aviliani mengingatkan agar konsep pengampunan pajak yang diusung Sri Mulyani tak jauh berbeda dari menkeu sebelumnya.

Meski demikian, Aviliani pun menyebut, Sri tetap harus menyiapkan skema lain jika pendapatan pengampunan pajak tak sesuai target pemerintah sebanyak Rp 165 triliun. ''Dia mesti membuat skema, takutnya target ini meleset,'' katanya.

Berdasarkan pemantauannya, sejumlah bank mulai mendapatkan pemasukan dari skema pengampunan pajak. Banyak masyarakat yang ikut membayar dua persen dalam pengampunan pajak. "Kalau saya lihat yang dalam negeri banyak ikut, apalagi sanksinya cukup berat,'' kata Aviliani menjelaskan.

Namun, untuk yang repatriasi, kata dia, harus dipantau karena wajib pajak masih melihat kepastian hukumnya. Selain soal pengampunan pajak, ia meminta Sri berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga (K/L), khususnya yang anggarannya dipangkas.

Pemotongan anggaran ini, menurut Aviliani, jangan sampai membuat kinerja pemerintahan dalam mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan masyarakat justru memburuk.

Sumber : republika.co.id (Jakarta29 Juli 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Presiden Jokowi ke Surabaya Sosialisasi Pengampunan PajakPresiden Jokowi ke Surabaya Sosialisasi Pengampunan Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Surabaya, Jawa Timur, untuk melakukan sosialisasi program Pengampunan Pajak atau yang biasa disebut Tax Amnesty.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

SOSIALISASI PENGAMPUNAN PAJAK, Presiden: Uang Tax Amnesty Geliatkan EkonomiSOSIALISASI PENGAMPUNAN PAJAK, Presiden: Uang Tax Amnesty Geliatkan Ekonomi

Presiden Joko Widodo optimistis uang tebusan dan dana hasil repatriasi yang masuk ke dalam sistem keuangan domestik melalui program pengampunan pajak akan menambah energi bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya

Jokowi Ingatkan Pengusaha yang tak Ikut Pengampunan PajakJokowi Ingatkan Pengusaha yang tak Ikut Pengampunan Pajak

Presiden Joko Widodo mengingatkan pemilik uang di luar negeri yang tercatat 95 persen pengusaha untuk berhati-hati jika tidak ikut program pengampunan pajak. Soalnya, program itu hanya sekali dan terbatas dalam periode hingga Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :