Presiden Dijadwalkan Sosialisasikan Amnesti Pajak ke Pengusaha

Senin 1 Ags 2016 18:39Administratordibaca 722 kaliSemua Kategori

antara 154

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani di Jakarta, Senin, menyebutkan sosialisasi di kalangan pengusaha sudah dilakukan pada 21, 22, 25, dan 28 Juli 2016 yang dihadiri lebih dari 10.000 peserta.

Sementara, sosialisasi di awal Agustus 2016 ini dihadiri ribuan peserta. Mereka terlihat antre masuk ke ruang pertemuan di Hall D2 JIExpo Kemayoran.

Presiden Jokowi, yang akan memberikan pengarahan terkait pentingnya amnesti pajak bagi perekonomian Indonesia, dijadwalkan hadir sekitar pukul 14.00 WIB.

Telah hadir di lokasi acara antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

Mereka akan menyampaikan paparan mengenai pemanfaatan dana hasil amnesti pajak untuk aktivitas produktif perekonomian.

Sumber : antaranews.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : antaranews




BERITA TERKAIT
 

Sosialisasi Amnesti Pajak, Presiden Jokowi Dijadwalkan Ke Indonesia TimurSosialisasi Amnesti Pajak, Presiden Jokowi Dijadwalkan Ke Indonesia Timur

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi wilayah Indonesia bagian timur untuk kembali melakukan sosialisasi amnesti pajak agar bisa memberi keyakinan kepada kalangan pelaku usaha.selengkapnya

SOSIALISASI AMNESTI PAJAK: Sekitar 5.000 Peserta Padati JIExpo KemayoranSOSIALISASI AMNESTI PAJAK: Sekitar 5.000 Peserta Padati JIExpo Kemayoran

Sekitar 5.000 warga memadati Hall D2 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, untuk mengikuti sosialisasi amnesti pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Senin (1/8/2016).selengkapnya

Jokowi Sosialisasikan Tax Amnesty ke Ribuan Pengusaha di JakartaJokowi Sosialisasikan Tax Amnesty ke Ribuan Pengusaha di Jakarta

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan kembali melakukan sosialisasi program tax amnesty atau pengampunan pajak langsung di hadapan para pengusaha pada Senin (1/8/2016) siang ini. Sosialisasi tersebut diadakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.selengkapnya

Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty di Surabaya Dihadiri 2.700 PengusahaJokowi Sosialisasi Tax Amnesty di Surabaya Dihadiri 2.700 Pengusaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program amnesti pajak atau tax amnesty Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak di Gedung Grand City Surabaya untuk pengusaha. Program baru pajak ini, diharapkan akan membawa efek positif bagi wajib pajak, perekonomian termasuk bagi pembangunan infrastruktur likuiditas sistem keuangan dan.selengkapnya

Jokowi Kaget Sosialisasi Tax Amnesty Dihadiri 10 Ribu PengusahaJokowi Kaget Sosialisasi Tax Amnesty Dihadiri 10 Ribu Pengusaha

Presiden Joko Widodo kembali mensosialisasikan mengenai program tax amnesty. Kali ini sosialisasi dilakukan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Ini menjadi sosialisasi ke-3 yang dilakukan sebelumnya di Surabaya dan Medan. Berbeda dengan sosialisasi di beberapa kota sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku terkejut dalam sosialisasi yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesiaselengkapnya

Sosialisasi Amnesti Pajak Selesai Agustus 2016Sosialisasi Amnesti Pajak Selesai Agustus 2016

Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi mengatakan sosialisasi amnesti pajak ke seluruh daerah akan selesai pada pertengahan Agustus 2016. Sosialisasi itu demi melancarkan pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk memperkuat fiskal itu.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :