Presiden Ajak Pengusaha Pindahkan Dananya

Rabu 6 Jul 2016 11:24Administratordibaca 275 kaliSemua Kategori

setkab.go.id 001

Presiden Joko Widodo menepis tudingan miring mengenai pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut dia, kebijakan ini bukan merupakan upaya pemerintah mengampuni para koruptor atau pemutihan terhadap aksi pencucian uang.

`'Bukan pengampunan bagi koruptor, yang kita sasar pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara tax haven," kata Presiden dalam acara pencanangan program pengampunan pajak di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (1/7).

Karena itu, Presiden mengajak masyarakat, terutama para pengusaha yang selama ini memarkir dananya di luar negeri untuk menghindari pajak, agar ikut pengampunan pajak. Saat ini, ada ribuan triliun rupiah uang orang Indonesia yang dipar kir di luar negeri.

"Kita semuanya hidup di negara kita Indonesia. Mencari makan, mencari rezeki, semuanya di bumi Indonesia. Sudah diberikan rezeki, diberikan keuntungan-keuntungan dari Tanah Air dan bumi Indonesia," kata Presiden. "Sehingga, saya mengajak agar dana-dana yang Bapak- Ibu simpan di luar dengan adanya payung hukum Undang-Undang Tax Amnesty ini bisa berbondong-bondong dibawa kembali ke negara yang kita cintai ini untuk pembangunan negara kita," lanjut Presiden.

Pengampunan pajak merupakan langkah besar untuk me nye lesaikan persoalan perpajakan. Pemerintah, kata dia, ingin agar pembangunan pajak benar-benar bermanfaat nyata bagi ke pentingan bersama. "Bukan untuk kepentingan perusahaan atau orang perorang atau kelompok,'' katanya menegaskan.

Presiden pun yakin, pengampunan pajak akan mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apalagi, pembangunan infrastruktur ini tak bisa sepenuhnya dibiayai negara mengingat dana dalam APBN terbatas.

Sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 4.900 triliun. Sedangkan, APBN hanya mampu membiayai Rp 1.500 triliun. Sisanya dari investasi dan dunia usaha.

Presiden juga menegaskan, pengampunan pajak bakal ditindaklanjuti dengan merevisi total UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Pajak Penghasilan. `'Jadi, tak berhenti pada Undang- Undang Pengampunan Pajak.''

Ia menjelaskan, revisi beberapa UU perpajakan perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing Indonesia. Sebab, negara-negara lain sudah lebih dulu mereformasi sistem perpajakannya. Kalau tidak seperti itu, Indonesia tak akan mam pu bersaing dengan negara lain.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengesahan UU Pengampunan Pajak berpotensi meningkatkan pemasukan negara. Ia memprediksi sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 100 triliun bisa masuk APBN.

`'Pengampunan pajak sukses, saya optimistis implementasinya akan sejalan. Bisa dilihat dari banyaknya pengusaha yang ha dir tadi pagi (kemarin)," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Pol hukam, kemarin.

Pemerintah berharap, kata dia, penerimaan dari pengampunan pajak bisa meningkat menjadi Rp 200 triliun karena jum lah pembayar pajak terus bertambah. Dengan peningkatan penerimaan pajak, pembangunan akan berjalan lebih baik.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pengampunan pajak setelah libur Lebaran. "Nanti setelah Lebaran ada pembentukan tim, keppresnya keluar, setelah Lebaran full implementation," katanya.

Bambang yang berbicara seusai pencanangan program pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, menjelaskan, pemerintah membentuk tim yang anggotanya dari kementerian teknis, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.

`'Kementerian Keuangan tentunya, penegak hukumnya ya, yang tanda tangan pencanangan tadi," katanya merujuk pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Polri, dan Kejaksaan Agung. Pemerintah selanjutnya membuat ketentuan teknisnya.

UU Pengampunan pajak disahkan melalui rapat paripurna di DPR pada Selasa (28/6) lalu. Sebanyak tujuh fraksi mendukung pengesahan ini, dua fraksi, yakni PDIP dan Demokrat, memberikan catatan keberatan, sedangkan FPKS menyatakan menolak.

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat Evi Zainal Abidin menyatakan, partainya berpandangan bahwa jenis harta yang akan dilaporkan dalam pengampunan pajak harus legal.

Harta itu tak berasal dari kegiatan narkoba, perdagangan manusia, dan korupsi.

"Kewajiban kita untuk memastikan undang-undang ini tidak menjadi sarana legalisasi pencucian uang bagi wajib pajak,'' kata Evi. Ini berarti bahwa pengampunan pajak tak boleh menjadi rumah dan jalan baru bagi para pelaku kejahatan untuk harta mereka yang tidak legal atau tidak bersih.

Evi menyatakan, kalau pemerintah mengabaikan soal asal usul harta, akan menghancurkan upaya besar untuk membuat Indonesia makin bebas dari korupsi yang 10 tahun lebih dilakukan secara agresif dan serius.

Sehari setelah pengesahan UU Pengampunan Pajak, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir soal keuangan negara yang kosong. Menurut dia, sosok pemimpin bukan orang yang suka menebar program-program.

Apalagi, kata dia, jika program itu baru akan dilaksanakan dan tanpa didukung keuangan negara. `'Itu bukan pemimpin, tapi pejuang. Tapi, uangnya tidak ada," tutur Prabowo.

Saat RUU Pengampunan Pajak pertama kali digulirkan, Partai Gerindra menolak karena dianggap tak adil. Namun, pada akhir pembahasan, Gerindra me lunak dan menyetujui dengan berbagai catatan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa melunaknya sikap fraksinya karena kondisi keuangan negara yang tidak bagus. 

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 2 Juli 2016)
Foto : setkab.go.id




BERITA TERKAIT
 

Adanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 TriliunAdanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 Triliun

Staf Khusus Menteri keuangan,Arif Budimanta, kembali mengingatkan pentingnya Undang-Unadng Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

Menkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnestiMenkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnesti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 BulanPajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 Bulan

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur II menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan pajak Rp 5 Trilliun dalam kurun waktu dua bulan. Hal itu dilakukan sebagai pencapaian tingkat penerimaan pajak di 2017.selengkapnya

Go-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakGo-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengusulkan agar Tokopedia dan Go-Jek diberikan insentif khusus untuk menjadi agen pajak, atau kerap disebut Wajib Pungut (WAPU).selengkapnya

Kata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMFKata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan reformasi perpajakan yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF). Sri Mulyani juga bilang, pemerintah pemerintah malah telah melaksanakan rekomendasi tersebut.selengkapnya

Bantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaBantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 Juta

HSBC Holdings sepakat untuk membayar denda sebesar 300 juta euro atau setara dengan USD353 juta kepada otoritas Perancis, terkait penyelesaian kasus penghindaran pajak oleh klien asal Prancis. Kantor Jaksa Keuangan Prancis mengklaim HSBC Private Bank (Suisse), yang merupakan anak perusahaan HSBC telah membantu nasabah untuk mengemplang pajak.selengkapnya

Peserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani IniPeserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani Ini

Para pembayar pajak, khususnya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengeluhkan kesulitan memperoleh surat keterangan bebas (SKB), diminta segera menyampaikan keluhannya agar bisa ditangani dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal tersebut seraya menyebutkan sejumlah saluran yang bisa dipakai untuk menyampaikan keluhan para wajib pajak.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dapat memperoleh hak istimewanya hingga 31 Desember 2017.selengkapnya

Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 Hari

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya



 
TAGS # :