Presiden Ajak Pengusaha Pindahkan Dananya

Rabu 6 Jul 2016 11:24Administratordibaca 234 kaliSemua Kategori

setkab.go.id 001

Presiden Joko Widodo menepis tudingan miring mengenai pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut dia, kebijakan ini bukan merupakan upaya pemerintah mengampuni para koruptor atau pemutihan terhadap aksi pencucian uang.

`'Bukan pengampunan bagi koruptor, yang kita sasar pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara tax haven," kata Presiden dalam acara pencanangan program pengampunan pajak di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (1/7).

Karena itu, Presiden mengajak masyarakat, terutama para pengusaha yang selama ini memarkir dananya di luar negeri untuk menghindari pajak, agar ikut pengampunan pajak. Saat ini, ada ribuan triliun rupiah uang orang Indonesia yang dipar kir di luar negeri.

"Kita semuanya hidup di negara kita Indonesia. Mencari makan, mencari rezeki, semuanya di bumi Indonesia. Sudah diberikan rezeki, diberikan keuntungan-keuntungan dari Tanah Air dan bumi Indonesia," kata Presiden. "Sehingga, saya mengajak agar dana-dana yang Bapak- Ibu simpan di luar dengan adanya payung hukum Undang-Undang Tax Amnesty ini bisa berbondong-bondong dibawa kembali ke negara yang kita cintai ini untuk pembangunan negara kita," lanjut Presiden.

Pengampunan pajak merupakan langkah besar untuk me nye lesaikan persoalan perpajakan. Pemerintah, kata dia, ingin agar pembangunan pajak benar-benar bermanfaat nyata bagi ke pentingan bersama. "Bukan untuk kepentingan perusahaan atau orang perorang atau kelompok,'' katanya menegaskan.

Presiden pun yakin, pengampunan pajak akan mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apalagi, pembangunan infrastruktur ini tak bisa sepenuhnya dibiayai negara mengingat dana dalam APBN terbatas.

Sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 4.900 triliun. Sedangkan, APBN hanya mampu membiayai Rp 1.500 triliun. Sisanya dari investasi dan dunia usaha.

Presiden juga menegaskan, pengampunan pajak bakal ditindaklanjuti dengan merevisi total UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Pajak Penghasilan. `'Jadi, tak berhenti pada Undang- Undang Pengampunan Pajak.''

Ia menjelaskan, revisi beberapa UU perpajakan perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing Indonesia. Sebab, negara-negara lain sudah lebih dulu mereformasi sistem perpajakannya. Kalau tidak seperti itu, Indonesia tak akan mam pu bersaing dengan negara lain.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengesahan UU Pengampunan Pajak berpotensi meningkatkan pemasukan negara. Ia memprediksi sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 100 triliun bisa masuk APBN.

`'Pengampunan pajak sukses, saya optimistis implementasinya akan sejalan. Bisa dilihat dari banyaknya pengusaha yang ha dir tadi pagi (kemarin)," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Pol hukam, kemarin.

Pemerintah berharap, kata dia, penerimaan dari pengampunan pajak bisa meningkat menjadi Rp 200 triliun karena jum lah pembayar pajak terus bertambah. Dengan peningkatan penerimaan pajak, pembangunan akan berjalan lebih baik.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pengampunan pajak setelah libur Lebaran. "Nanti setelah Lebaran ada pembentukan tim, keppresnya keluar, setelah Lebaran full implementation," katanya.

Bambang yang berbicara seusai pencanangan program pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, menjelaskan, pemerintah membentuk tim yang anggotanya dari kementerian teknis, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.

`'Kementerian Keuangan tentunya, penegak hukumnya ya, yang tanda tangan pencanangan tadi," katanya merujuk pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Polri, dan Kejaksaan Agung. Pemerintah selanjutnya membuat ketentuan teknisnya.

UU Pengampunan pajak disahkan melalui rapat paripurna di DPR pada Selasa (28/6) lalu. Sebanyak tujuh fraksi mendukung pengesahan ini, dua fraksi, yakni PDIP dan Demokrat, memberikan catatan keberatan, sedangkan FPKS menyatakan menolak.

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat Evi Zainal Abidin menyatakan, partainya berpandangan bahwa jenis harta yang akan dilaporkan dalam pengampunan pajak harus legal.

Harta itu tak berasal dari kegiatan narkoba, perdagangan manusia, dan korupsi.

"Kewajiban kita untuk memastikan undang-undang ini tidak menjadi sarana legalisasi pencucian uang bagi wajib pajak,'' kata Evi. Ini berarti bahwa pengampunan pajak tak boleh menjadi rumah dan jalan baru bagi para pelaku kejahatan untuk harta mereka yang tidak legal atau tidak bersih.

Evi menyatakan, kalau pemerintah mengabaikan soal asal usul harta, akan menghancurkan upaya besar untuk membuat Indonesia makin bebas dari korupsi yang 10 tahun lebih dilakukan secara agresif dan serius.

Sehari setelah pengesahan UU Pengampunan Pajak, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir soal keuangan negara yang kosong. Menurut dia, sosok pemimpin bukan orang yang suka menebar program-program.

Apalagi, kata dia, jika program itu baru akan dilaksanakan dan tanpa didukung keuangan negara. `'Itu bukan pemimpin, tapi pejuang. Tapi, uangnya tidak ada," tutur Prabowo.

Saat RUU Pengampunan Pajak pertama kali digulirkan, Partai Gerindra menolak karena dianggap tak adil. Namun, pada akhir pembahasan, Gerindra me lunak dan menyetujui dengan berbagai catatan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa melunaknya sikap fraksinya karena kondisi keuangan negara yang tidak bagus. 

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 2 Juli 2016)
Foto : setkab.go.id




BERITA TERKAIT
 

Adanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 TriliunAdanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 Triliun

Staf Khusus Menteri keuangan,Arif Budimanta, kembali mengingatkan pentingnya Undang-Unadng Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :