Prancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan Baru

Sabtu 23 Jul 2016 10:23Administratordibaca 479 kaliSemua Kategori

bisnis 096

Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan mengatakan Perancis kini tengah bersiap membahas aturan baru. Rencananya, rancangan aturan itu akan dibahas Parlemen Perancis dalam waktu enam bulan mendatang.


“Sekarang belum dibahas secara resmi oleh Parlemen Perancis, tapi memang ada upaya mereka untuk mengenakan insentif pajak bagi produk minyak nabati,” jelas Fadhil ketika dihubungi Bisnis.com,  pekan ini.


Fadhil memaparkan, negara tempat Menara Eiffel berdiri itu bakal melakukan peninjauan ulang atas pajak yang berlaku di seluruh industri minyak nabati. Nantinya, ada kemungkinan bagi produk minyak nabati yang mengenakan prinsip berkelanjutan, bakal diberikan insentif pajak.


Menanggapi rancangan kebijakan anyar tersebut, Fadhil berujar pihaknya memilih posisi menunggu. “Karena kriteria berkelanjutannya juga belum jelas bagi kami. Kami belum tahu bentuk insentif pajaknya juga seperti apa,” terang dia.


Adapun, rencana Perancis mengenakan insentif pajak itu, dinilai Fadhil, sebagai isu politik yang biasa mewarnai jelang pemilihan umum. Rencana ini juga muncul usai hengkangnya opsi pengenaan pajak progresif atas semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Perancis.


Awalnya, opsi pengenaan pajak itu direncanakan masuk dalam rancangan amandemen Undang-undang (UU) nomor 367 tentang Keanekaragaman Hayati.  Jika aturan tersebut masuk dalam pasal UU Keanekaragaman Hayati Perancis, maka negara pengekspor minyak kelapa sawit ke negara itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak. Indonesia sendiri tercatat menjadi salah satu pengekspor terbesar minyak kelapa sawit ke Perancis, bersanding dengan Malaysia.


Rinciannya, Perancis menaikkan pajak crude palm oil (CPO) secara bertahap mulai tahun depan yakni ke level 300 euro/ton. Lalu, pada 2018 senilai 500 euro/ton, 2019 sebesar 700 euro/ton, dan 2020 naik ke level 900 euro/ton. Adapun, setelah 2020, rencananya pajak CPO bakal ditetapkan Kementerian Keuangan Perancis.


Fadhil mengungkapkan dengan batalnya kenaikan pengenaan pajak CPO tersebut, berdampak baik bagi pelaku industri dalam negeri. Namun, dia memastikan pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah jika Perancis menggelar kembali aksi serupa.


Pasalnya, Perancis tercatat pernah melakukan pembahasan untuk menaikan pajak CPO pada 2012 silam. Namun, rancangan itu menemui keputusan yang sama yakni tak masuk dalam Undang-undang yang disetujui. “Pemerintah selalu ada dan kami selalu bahas dengan Kementerian Perdagangan.”


Sementara itu, hingga April 2016, defisit neraca perdagangan non-migas antara Indonesia dan Perancis kian membengkak. Data Kementerian Perdagangan menerakan neraca perdagangan non-migas dua negara ini di periode Januari hingga April 2016 mengalami defisit senilai US4.05 juta. Angka itu melonjak 375% dari defisit senilai US,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Kabar Baik Sawit dari PerancisKabar Baik Sawit dari Perancis

Diplomasi dagang Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Parlemen Perancis (Assemble Nationale) untuk memperkuat keputusan Senat tentang penghapusan progresif minyak sawit Indonesia.selengkapnya

Perancis Batalkan Pajak Progresif, Ekspor CPO Bakal NaikPerancis Batalkan Pajak Progresif, Ekspor CPO Bakal Naik

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut bahwa parlemen Perancis membatalkan pemberlakuan pajak progresif untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Pembatalan ini pun diprediksi bakal meningkatkan kinerja ekspor industri CPO dalam negeri.selengkapnya

Setelah protes luas, Presiden Perancis Emmanuel Macron tunda kenaikan pajak BBMSetelah protes luas, Presiden Perancis Emmanuel Macron tunda kenaikan pajak BBM

Presiden Perancis Emmanuel Macron bereaksi terhadap aksi protes luas "rompi kuning" dan mengirim Perdana Menteri Edouard Philippe berbicara kepada publik, Selasa (4/12). Philippe mengumumkan penundaan pajak BBM dan kenaikan harga listrik lewat televisi.selengkapnya

KPK Soroti Kepatuhan Pajak Sektor Industri Kelapa SawitKPK Soroti Kepatuhan Pajak Sektor Industri Kelapa Sawit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kepatuhan pajak sektor industri kelapa sawit lantaran rendahnya kontribusi bagi penerimaan negara.selengkapnya

Bertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitBertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak Sawit

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pelaksanaan G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana menaikkan pajak untuk minyak kelapa sawit impor.selengkapnya

Kemtan dorong hilirisasi produk sawit dengan usulan insentif pembebasan pajakKemtan dorong hilirisasi produk sawit dengan usulan insentif pembebasan pajak

Kementerian Pertanian (Kemtan) terus melakukan upaya untuk mendorong hilirisasi produk sawit untuk lebih memperoleh pangsa pasarnya secara global.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :