Prancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan Baru

Sabtu 23 Jul 2016 10:23Administratordibaca 675 kaliSemua Kategori

bisnis 096

Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan mengatakan Perancis kini tengah bersiap membahas aturan baru. Rencananya, rancangan aturan itu akan dibahas Parlemen Perancis dalam waktu enam bulan mendatang.


“Sekarang belum dibahas secara resmi oleh Parlemen Perancis, tapi memang ada upaya mereka untuk mengenakan insentif pajak bagi produk minyak nabati,” jelas Fadhil ketika dihubungi Bisnis.com,  pekan ini.


Fadhil memaparkan, negara tempat Menara Eiffel berdiri itu bakal melakukan peninjauan ulang atas pajak yang berlaku di seluruh industri minyak nabati. Nantinya, ada kemungkinan bagi produk minyak nabati yang mengenakan prinsip berkelanjutan, bakal diberikan insentif pajak.


Menanggapi rancangan kebijakan anyar tersebut, Fadhil berujar pihaknya memilih posisi menunggu. “Karena kriteria berkelanjutannya juga belum jelas bagi kami. Kami belum tahu bentuk insentif pajaknya juga seperti apa,” terang dia.


Adapun, rencana Perancis mengenakan insentif pajak itu, dinilai Fadhil, sebagai isu politik yang biasa mewarnai jelang pemilihan umum. Rencana ini juga muncul usai hengkangnya opsi pengenaan pajak progresif atas semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Perancis.


Awalnya, opsi pengenaan pajak itu direncanakan masuk dalam rancangan amandemen Undang-undang (UU) nomor 367 tentang Keanekaragaman Hayati.  Jika aturan tersebut masuk dalam pasal UU Keanekaragaman Hayati Perancis, maka negara pengekspor minyak kelapa sawit ke negara itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak. Indonesia sendiri tercatat menjadi salah satu pengekspor terbesar minyak kelapa sawit ke Perancis, bersanding dengan Malaysia.


Rinciannya, Perancis menaikkan pajak crude palm oil (CPO) secara bertahap mulai tahun depan yakni ke level 300 euro/ton. Lalu, pada 2018 senilai 500 euro/ton, 2019 sebesar 700 euro/ton, dan 2020 naik ke level 900 euro/ton. Adapun, setelah 2020, rencananya pajak CPO bakal ditetapkan Kementerian Keuangan Perancis.


Fadhil mengungkapkan dengan batalnya kenaikan pengenaan pajak CPO tersebut, berdampak baik bagi pelaku industri dalam negeri. Namun, dia memastikan pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah jika Perancis menggelar kembali aksi serupa.


Pasalnya, Perancis tercatat pernah melakukan pembahasan untuk menaikan pajak CPO pada 2012 silam. Namun, rancangan itu menemui keputusan yang sama yakni tak masuk dalam Undang-undang yang disetujui. “Pemerintah selalu ada dan kami selalu bahas dengan Kementerian Perdagangan.”


Sementara itu, hingga April 2016, defisit neraca perdagangan non-migas antara Indonesia dan Perancis kian membengkak. Data Kementerian Perdagangan menerakan neraca perdagangan non-migas dua negara ini di periode Januari hingga April 2016 mengalami defisit senilai US4.05 juta. Angka itu melonjak 375% dari defisit senilai US,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Kabar Baik Sawit dari PerancisKabar Baik Sawit dari Perancis

Diplomasi dagang Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Parlemen Perancis (Assemble Nationale) untuk memperkuat keputusan Senat tentang penghapusan progresif minyak sawit Indonesia.selengkapnya

Perancis Batalkan Pajak Progresif, Ekspor CPO Bakal NaikPerancis Batalkan Pajak Progresif, Ekspor CPO Bakal Naik

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut bahwa parlemen Perancis membatalkan pemberlakuan pajak progresif untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Pembatalan ini pun diprediksi bakal meningkatkan kinerja ekspor industri CPO dalam negeri.selengkapnya

Setelah protes luas, Presiden Perancis Emmanuel Macron tunda kenaikan pajak BBMSetelah protes luas, Presiden Perancis Emmanuel Macron tunda kenaikan pajak BBM

Presiden Perancis Emmanuel Macron bereaksi terhadap aksi protes luas "rompi kuning" dan mengirim Perdana Menteri Edouard Philippe berbicara kepada publik, Selasa (4/12). Philippe mengumumkan penundaan pajak BBM dan kenaikan harga listrik lewat televisi.selengkapnya

KPK Soroti Kepatuhan Pajak Sektor Industri Kelapa SawitKPK Soroti Kepatuhan Pajak Sektor Industri Kelapa Sawit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kepatuhan pajak sektor industri kelapa sawit lantaran rendahnya kontribusi bagi penerimaan negara.selengkapnya

Bertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitBertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak Sawit

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pelaksanaan G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana menaikkan pajak untuk minyak kelapa sawit impor.selengkapnya

Kemtan dorong hilirisasi produk sawit dengan usulan insentif pembebasan pajakKemtan dorong hilirisasi produk sawit dengan usulan insentif pembebasan pajak

Kementerian Pertanian (Kemtan) terus melakukan upaya untuk mendorong hilirisasi produk sawit untuk lebih memperoleh pangsa pasarnya secara global.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :