Konsumsi liquid vape atau cairan rokok elektrik ternyata cukup tinggi di Jawa Barat. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat, Saipullah Nasution, peningkatan konsumsi liquid vape di Jabar mencapai 50 persen.
"Sekarang vape agak (konsumsinya) tinggi di Jawa Barat. Pertumbuhannya dari tahun kemarin tumbuh 50 persen," ujar Saipullah saat ditemui seusai Seminar refleksi pelaksanaan APBN 2019 dan APBN 2020 Antara Harapan dan Tantangan di Aula Kanwil DJPBN Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/10).
Saipullah mengatakan, pihaknya memanfaatkan momentum tersebut untuk menggenjot pendapatan negara dari cukai liquid vape.
"Sekarang kita tertibkan. Potensinya tahun ini, sampai Rp 100 miliar di Jawa Barat. Tahun kemarin kita dapat sekitar Rp 30 miliaran," katanya.
Menurut Saipullah, Direktorat Jenderal Bea Cukai sengaja mengenakan tarif cukai kepada pengusaha liquid vape agar produk tersebut menjadi legal untuk dijual. Saipullah menjelaskan, pengusaha liquid vape tadinya merasa tidak terlindungi, tidak ada instansi yang mau memberikan izin kepada mereka agar legal berjualan.
"Cukai mengenakan tarif, itu bukan izin, tapi paling tidak ketika jadi objek cukai, kita pungut sehingga dia merasa sudah bayar cukai jadi sah," katanya.
Dengan mengambil cukai dari liquid vape, Saipullah berharap, target peningkatan pendapatan yang dibebankan kepada DJBC Jawa Barat bisa terealisasi. Tahun kemarin target di Jawa Barat Rp 26 triliun. Tahun ini dinaikan jadi Rp 28,8 triliun.
Secara keseluruhan, kata dia, tren penerimaan Kanwil DJBC Jabar 4 tahun terakhir dari 2015 sampai 2018 menunjukkan tren positif. Hal ini, mengikuti positifnya tren penerimaan cukai yang mendominasi 95 persen penerimaan Kanwil DJBC Jabar.
Realisasi penerimaan sampai triwulan III 2019, kata dia, sebesar Rp 19,33 triliun dengan pencapaian sebesar 67,85 persen dari target Rp 28,48 triliun. "Komposisi penerimaan Kanwil DJCB terdiri dari penerimaan kepabeanan Rp 602 miliar dan penerimaan cukai Rp 18,72 triliun," katanya.
Kinerja penindakan bea cukai Jabar sampai triwulan III/2019 telah menerbitkan 1.032 surat bukti penindakan (SBP) dengan estimasi nilai barang hasil penindakan senilai Rp 49,31 miliar. "Potensi kerugian negaranya sebesar Rp 23,39 miliar," katanya.
Sumber : republika.co.id (Bandung, 28 Oktober 2019)
Foto : Republika
Bea Cukai Jawa Barat Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp3,2 MiliarKantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat memusnahkan puluhan ton pakaian bekas dan ribuan botol minuman keras ilegal dengan sistem coprocessing yang dinilai lebih ramah lingkungan.selengkapnya
Target Pajak Kanwil Jawa Barat I Naik 39,5%arget penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tahun ini naik 39,5% dari realisasi 2015, yakni sebesar Rp30,13 triliun. Tahun lalu, penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I tercatat senilai Rp21,6 triliun atau di bawah target yang jumlahnya Rp25,6 triliun.selengkapnya
Mulai 1 Oktober, Liquid Vape di Madiun Raya Wajib Berpita CukaiKantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Madiun akan segera menertibkan liquid vape tak berpita cukai. Mulai 1 Oktober 2018, seluruh produk liquid vape menjadi barang bercukai.selengkapnya
Kejar setoran pajak, Kanwil Jawa Barat III lakukan ekstra penagihanKantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat III tengah menyiapkan strategi guna mengejar target penerimaan pajak akhir tahun ini. Untuk itu, pihaknya akan melakukan extra effort penagihan kepada Wajib Pajak (WP).selengkapnya
Sisir Sukabumi dan Cianjur, Bea Cukai Bogor Sita Ratusan Botol Liquid Vape IlegalMenyisir wilayah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur pada 24-25 Juni 2019, Bea Cukai Bogor berhasil menindak dua lokasi yang kedapatan memiliki dan menjual liquid vape ilegal. Dua lokasi tersebut berada di wilayah Cisaat, Sukabumi dan Jalan Pangeran Hidayatullah, Kabupaten Cianjur.selengkapnya
Cukai cairan vape sudah menyumbang Rp 30 miliar ke penerimaan negaraPemerintah sudah mendapatkan penerimaan dari cukai dari likuid vape. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan negara telah menerima cukai yang berasal dari vape (e-sigaret) sebesar Rp 30 miliar.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
