BERITA TERKAIT :
Kapolri: Banyak Pengusaha Nunggak Pajak dan Dibeking Preman
Dalam rangka mengawal penerimaan pajak tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan Kepolisian RI (Polri). Dengan langkah ini, Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senang karena sudah mempunyai beking untuk mengumpulkan setoran pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers mengungkapkan, kerjasama antara Kemenkeu dengan Polri telah berjalan sejak beberapa tahun sebelumnya dan terbukti mampu menarik pajak yang selama ini ditunggak Wajib Pajak (WP).
"Di masa lalu, petugas pajak dihadapkan oleh preman WP. WP malah mengancam terserah mau ditagih atau tidak, saya punya beking ini itu. Tapi petugas pajak tidak punya bekingan, sehingga ini menyulitkan kami," tegasnya di Kantor DJP Pusat, Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Namun saat ini dengan adanya Penandatanganan Addendum Nota Kesepahaman antara Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Kepala Polisi RI (Kapolri) Badrodin Haiti, petugas pajak tidak perlu takut lagi untuk menagih kewajibannya membayar pajak untuk pembangunan nasional.
"Sekarang kami (petugas pajak) punya beking sejati yang ditakuti pihak lain, yakni Kepolisian RI. Ini dilakukan karena tahun ini merupakan tahun penegakkan hukum," ucap Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Badrodin Haiti menambahkan, salah satu program Polri pada tahun ini adalah mendukung sepenuhnya program prioritas pemerintah, yakni meningkatkan penerimaan negara.
Polri, sambungnya, akan membantu petugas pajak dalam upaya mengumpulkan setoran pajak, baik melalui penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Kami mem-back up sepenuhnya yang diminta Ditjen Pajak, mulai dari pelatihan, kegiatan intelijen hingga penyedikan dan penegakkan hukum. Semua di-back up," paparnya.
Addendum antara Kemenkeu dan Polri merupakan satu kesatuan dan bagian dari Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dengan Polri tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemenkeu dengan Polri pada 8 Maret 2012.
Selanjutnya, DJP Kemenkeu telah melaksanakan penandatanganan Addendum Kesepakatan Bersama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.
Selain menambahkan ketentuan tentang jangka waktu berlakunya kesepakatan kerjasama, Addendum juga menambahkan dua ketentuan baru, antara lain :
1. Dalam Addendum perjanjian kerjasama antara DJP dan Bareskrim, DJP dengan Baharkam, disebutkan bahwa rekomendasi atas keberhasilan kerjasama DJP dan Polri dijabarkan dalam pedoman kerja
2. Dalam Addendum perjanjian kerjasama antara DJP dan Baitelkam disebutkan kerjasama di bidang pendidikan termasuk kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana maupun prasarana serta tenaga pendidik.
"Jadi kapasitas SDM di pajak mirip tugas-tugas Polri, mengirimkan karyawan untuk mempelajari ilmu intelijen paling baru, paling canggih sehingga tidak perlu khawatir lagi penerimaan karena di era modern sekarang ini, orang jahat makin canggih lewat IT dan berbagai teknologi," pungkas Bambang.
Sumber : Liputan6.com / Fiki Ariyanti (Jakarta, 19 Januari 2016)
Foto : Liputan6.com/Angga Yuniar
Kapolri: Banyak Pengusaha Nunggak Pajak dan Dibeking PremanPengumpulan penerimaan pajak selama ini terganjal upaya-upaya penghindaran dari Wajib Pajak (WP), termasuk pengusaha kelas kakap. Para pengusaha kerap didampingi preman sampai mengancam punya bekingan saat proses penagihan pajak.selengkapnya
`Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan PetugasDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi daftar harta para wajib pajak yang belum dilaporkan ke dalam Surat Penyertaan Harta (SPH) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).selengkapnya
Mabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakMabes Polri mendukung upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selama melakukan penegakan hukum. Ini dilakukan supaya tak terjadi tindakan kekerasan terhadap petugas pajak. "Kami dari Mabes Polri maupun jajaran siap membantu melakukan pengamanan dan penegakan hukum,"ujar Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Heru Sulistianto,selengkapnya
Sri Mulyani: Petugas pajak akan dicopot jika tidak melayani dengan baikMenteri Keuangan Sri Mulyani mengancam petugas pajak yang memberikan pelayanan secara tidak baik atau semena-mena kepada masyarakat wajib pajak akan dicopot dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat berada di acara seminar nasional yang diselenggerakan di Kempinski Grand Ballroom, Grand Indonesia, Jumat (14/9).selengkapnya
Ditjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.selengkapnya
Bareskrim Polri Siap Jamin Penerapan Tax AmnestyKepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan jajaran Bareskrim siap memberikan jaminan penegakan hukum terkait penerapan tax amnesty.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruMenteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya
Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniWajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya
Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomEkonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya
Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungEmiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya
Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya
5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga MobilPemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya
PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPenghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya
Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifSejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya
Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikEmiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya
Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalPemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya
