Polri Jadi Beking Petugas Pajak

Rabu 20 Jan 2016 11:59Administratordibaca 841 kaliSemua Kategori

Polri

BERITA TERKAIT :
Kapolri: Banyak Pengusaha Nunggak Pajak dan Dibeking Preman


Dalam rangka mengawal penerimaan pajak tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan Kepolisian RI (Polri). Dengan langkah ini, Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senang karena sudah mempunyai beking untuk mengumpulkan setoran pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers mengungkapkan, kerjasama antara Kemenkeu dengan Polri telah berjalan sejak beberapa tahun sebelumnya dan terbukti mampu menarik pajak yang selama ini ditunggak Wajib Pajak (WP).

"Di masa lalu, petugas pajak dihadapkan oleh preman WP. WP malah mengancam terserah mau ditagih atau tidak, saya punya beking ini itu. Tapi petugas pajak tidak punya bekingan, sehingga ini menyulitkan kami," tegasnya di Kantor DJP Pusat, Jakarta, Selasa (19/1/2016).  

Namun saat ini dengan adanya Penandatanganan Addendum Nota Kesepahaman antara Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Kepala Polisi RI (Kapolri) Badrodin Haiti, petugas pajak tidak perlu takut lagi untuk menagih kewajibannya membayar pajak untuk pembangunan nasional.

"Sekarang kami (petugas pajak) punya beking sejati yang ditakuti pihak lain, yakni Kepolisian RI. Ini dilakukan karena tahun ini merupakan tahun penegakkan hukum," ucap Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Badrodin Haiti menambahkan, salah satu program Polri pada tahun ini adalah mendukung sepenuhnya program prioritas pemerintah, yakni meningkatkan penerimaan negara.

Polri, sambungnya, akan membantu petugas pajak dalam upaya mengumpulkan setoran pajak, baik melalui penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  

"Kami mem-back up sepenuhnya yang diminta Ditjen Pajak, mulai dari pelatihan, kegiatan intelijen hingga penyedikan dan penegakkan hukum. Semua di-back up," paparnya.

Addendum antara Kemenkeu dan Polri merupakan satu kesatuan dan bagian dari Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dengan Polri tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemenkeu dengan Polri pada 8 Maret 2012.

Selanjutnya, DJP Kemenkeu telah melaksanakan penandatanganan Addendum Kesepakatan Bersama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

Selain menambahkan ketentuan tentang jangka waktu berlakunya kesepakatan kerjasama, Addendum juga menambahkan dua ketentuan baru, antara lain :
1. Dalam Addendum perjanjian kerjasama antara DJP dan Bareskrim, DJP dengan Baharkam, disebutkan bahwa rekomendasi atas keberhasilan kerjasama DJP dan Polri dijabarkan dalam pedoman kerja
2. Dalam Addendum perjanjian kerjasama antara DJP dan Baitelkam disebutkan kerjasama di bidang pendidikan termasuk kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana maupun prasarana serta tenaga pendidik.

"Jadi kapasitas SDM di pajak mirip tugas-tugas Polri, mengirimkan karyawan untuk mempelajari ilmu intelijen paling baru, paling canggih sehingga tidak perlu khawatir lagi penerimaan karena di era modern sekarang ini, orang jahat makin canggih lewat IT dan berbagai teknologi," pungkas Bambang.

Sumber : Liputan6.com / Fiki Ariyanti (Jakarta, 19 Januari 2016)

Foto : Liputan6.com/Angga Yuniar




BERITA TERKAIT
 

Kapolri: Banyak Pengusaha Nunggak Pajak dan Dibeking PremanKapolri: Banyak Pengusaha Nunggak Pajak dan Dibeking Preman

Pengumpulan penerimaan pajak selama ini terganjal upaya-upaya penghindaran dari Wajib Pajak (WP), termasuk pengusaha kelas kakap. Para pengusaha kerap didampingi preman sampai mengancam punya bekingan saat proses penagihan pajak.selengkapnya

Kenaikan Tarif Administrasi STNK dan BPKB, Ini Janji PolriKenaikan Tarif Administrasi STNK dan BPKB, Ini Janji Polri

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memberlakukan kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada biaya administrasi kepengurusan STNK dan BPKB pada 6 Januari 2017 lalu. Padahal, sejumlah pihak menolak dan keberatan atas kebijakan tersebut.selengkapnya

Kemenkeu dan OECD Kerjasama Tingkatkan Investasi hingga Perbaikan Kebijakan PajakKemenkeu dan OECD Kerjasama Tingkatkan Investasi hingga Perbaikan Kebijakan Pajak

Setelah melakukan pertemuan tingkat tinggi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan melanjutkan pertemuan dengan Organization for Economic and Cooperation Development (OECD). Dalam pertemuan ini terdapat beberapa kesepakatan yang dihasilkan.selengkapnya

Kawal Tax Amnesty, Polri Gandeng OJK dan Ditjen PajakKawal Tax Amnesty, Polri Gandeng OJK dan Ditjen Pajak

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty telah resmi dikeluarkan pemerintah. Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum akan mengawal pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

10 Tahun Lagi, Wajib Pajak dan Petugas Tak Saling Kenal10 Tahun Lagi, Wajib Pajak dan Petugas Tak Saling Kenal

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi hari ini menemui ratusan para pedagang di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan sebagai sosialisasi pada program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Ini Pesan Bambang Brodjonegoro Saat Sertijab Dengan Sri MulyaniIni Pesan Bambang Brodjonegoro Saat Sertijab Dengan Sri Mulyani

“Dan titipan terakhir kepada teman-teman di Ditjen Pajak, Dirjen Pajak dan segenap jajaran mudah-mudahan tax amnesty bisa sukses. Makasih, assalamualaikum.”selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Airlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat KaryaAirlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat Karya

Kementerian perindustrian usulkan insentif berupa diskon PPh untuk industri padat karya berorientasi ekspor. Upaya untuk mengerek daya saing produk nasional.selengkapnya

Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di Indonesia

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya



 
TAGS # :