Polri Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Tanpa Gaduh

Selasa 8 Mar 2016 06:51Administratordibaca 665 kaliSemua Kategori

kompas 001

Kepolisian Republik Indonesia telah lama ikut serta mengawal sektor pajak dan menjadi bagian dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP).

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar mengatakan, polisi ingin membuat masyarakat taat membayar pajak.


"Realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dalam tahun anggaran kali ini akan dikawal, bahkan akan didorong melebihi target dari yang telah ditetapkan. Tentunya tanpa gaduh," ujar Anang melalui siaran persnya, Senin (7/3/2016).


Hal tersebut disampaikan Anang dalam pertemuan Kick Off Meeting TOPP 2016 di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (7 Maret 2016).


Gaduh yang Anang maksud yakni hambatan-hambatan yang dapat menggagalkan upaya peningkatan penerimaan negara melalui pajak.


Oleh karena itu, Polri melakukan kajian menyeluruh mengenai tantangan dan peluang yang akan mempengaruhi program penerimaan pajak.

Diakui Anang, selama ini realisasi penerimaan pajak jarang memenuhi target.


Berdasarkan data yang dimiliki, pada 2015, pemerintah hanya mampu merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.055 triliun.


Padahal target negara sebesar Rp 1.294 triliun. Artinya, ada kekurangan sebesar Rp. 239 triliun.


Oleh karena itu, salah satu langkah yang disiapkan Polri adalah pengawasan dan penindakan hukum.


Langkah itu mulai dari pengawasan terhadap oknum yang diduga menghindari pembayaran pajak, pendampingan terhadap petugas dari Direktorat Jenderal Pajak, hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum pajak.


Jika cara tersebut berhasil, Anang optimistis penerimaan negara semakin membaik. Salah satu indikasinya yaitu meningkatnya target penerimaan pajak menjadi Rp 1360 triliun dalam tahun anggaran 2016.


"Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru berada di angka positif yaitu 4,7 persen. Padahal di tahun itu, persoalan global menimpa banyak negara di dunia ini," kata Anang.


Ia juga menambahkan bahwa Polri dengan adanya tim terpadu lintas instansi, bisa membentuk sinergi yang mendorong munculnya strategi-strategi perpajakan yang komprehensif sehingga mendorong terpenuhinya target perpajakan.


Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, menyatakan bahwa dukungan Polri mengapresiasi dukungan konkret dari aparat penegak hukum.


Ia berharap hal ini seiring dengan kemauan masyarakat untuk patuh bayar pajak.


"Polri sudah menjamin pengawasan dan pengawalan terhadap petugas pajak hingga akhirnya cita-cita kita terwujud yaitu masyarakat Indonesia malu jika tidak membayar pajak," kata Ken.

Sumber : kompas.com (Jakarta, 07 Maret 2016)
Foto : kompas.com/fabian januari kuwado




BERITA TERKAIT
 

Anang: Pemerintah harus Maksimalkan Penerimaan Pajak dari Kalangan ArtisAnang: Pemerintah harus Maksimalkan Penerimaan Pajak dari Kalangan Artis

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan pemerintah harus menyiapkan perangkat yang memadai agar kontribusi pekerja seni khususnya musisi dan artis maksimal dalam mendukung pemasukan negara melalui penerimaan pajak.selengkapnya

JK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyJK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax Amnesty

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya

Penerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak TurunPenerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak Turun

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2016 hingga Mei 2016 mencapai Rp 189,1 triliun. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman‎ menjelaskan, hingga akhir Mei realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 496, triliun atau sebesar 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.8225,5 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8selengkapnya

Penerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 TriliunPenerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 Triliun

Komite Ekonomi dan Industri Nasional memprediksi besaran penerimaan negara pada kebijakan pengampunan pajak pada 2017 bisa mencapai Rp1.495,9 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetSri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Target Penerimaan Pajak Dipangkas dalam RAPBNP 2016Target Penerimaan Pajak Dipangkas dalam RAPBNP 2016

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang diajukan hari ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam draft tersebut ada beberapa perubahan asumsi Makro di antaranya target penerimaan pajak dipangkas Rp19,6 triliun menjadi Rp1.527,1 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :