BerandaBeritaPertemuan IMF dan Bank Dunia Bahas Kejahatan Pajak

Pertemuan IMF dan Bank Dunia Bahas Kejahatan Pajak

Selasa 12 Apr 2016 12:37Administratordibaca 774 kaliSemua Kategori

viva 005

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dijadwalkan akan memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri rangkaian pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Washington D.C, Amerika Serikat pada 12 sampai 18 April 2016.

Spring meetings sendiri merupakan pertemuan dewan gubernur negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia yang diselenggarakan pada minggu kedua April setiap tahunnya di kantor pusat kedua lembaga keuangan internasional itu.


Kegiatan utama dalam spring meetings adalah pertemuan Development Committe (DC) atau disebut Joint Ministerial Committe on the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries, dan pertemuan IMF and Financial Committe (IMFC).
 
Kehadiran Menkeu Bambang sebagai Chair Development Committe (CDC) sendiri merupakan kali pertama dalam sejarah, posisi tersebut dijabat oleh warga negara Indonesia yang dipilih berdasarkan kapasitas individual secara selektif, dari banyak calon kandidat dari negara-negara anggota.
 
Selain memimpin pertemuan DC, Menkeu Bambang juga dijadwalkan menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20.

Pertemuan G-20 sendiri menjadi momentum penting pembahasan berbagai isu perekonomian global, khususnya perlambatan pertumbuhan dan rendahnya harga komoditas global.
 
Rendahnya komoditas global memang memberikan dampak kepada sektor riil, terutama kepada sektor ketenagakerjaan akibat berkurangnya investasi di bidang industri komoditas, serta memengaruhi sektor keuangan dan perbankan.
 
Agenda pertemuan G-20 yang juga sangat penting, adalah mengenai pembahasan kerja sama memerangi kejahatan perpajakan antarnegara. Dalam hal ini, pada menteri akan membahas progress implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta Automatic Exchange of Tax Information (AEOI).
 
Kedua inisiatif G-20 tersebut sangat penting dalam memerangi upaya penggelapan dan penghindaran pajak oleh banyak perusahaan multinasional dan individual yang memanfaatkan tax heaven countries (negara suaka pajak) dan celah hukum di instrumen keuangan oleh pusat keuangan global.
 
Indonesia sendiri memiliki kepentingan sangat besar dalam kerja sama perpajakan global, mengingat program pemerintah saat ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
 
Pemerintah Indonesia juga akan mendorong G-20 untuk mempromosikan global infrastructure connectivity alliance sebagai bagian dari inisiatif investasi infrastruktrur global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
 
Perkuat Hubungan Bilateral
 
Dalam kesempatan spring meetings tersebut, Menkeu Bambang juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral, termasuk pertemuan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat dan Menteri Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) Australia.
 
Dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 12 April 2016, pertemuan dengan Menkeu AS akan membicarakan kelanjutan dukungan dan kerja sama program peningkatan tata kelola dan administrasi perpajakan di Indonesia, khususnya kesempatan mempelajari sistem administrasi perpajakan di Amerika Serikat.
 
Sementara pertemuan bilateral dengan Australia akan membahas upaya penguatan kerja sama kedua negara, khususnya di bidang fiskal dan pembiayaan infrastruktur.
 
Dalam hal ini, Indonesia bersama Asutralia merupakan diantara negara anggota G-20 yang berpartisipasi dalam Global Infrastructure Hub, yang membantu meningkatkan kapasitas dalam penyiapan proyek investasi infrastruktur (bankable projects) untuk ditawarkan kepada investor swasta.

Sumber : viva.co.id (12 April 2016)
Foto : viva.co.id




BERITA TERKAIT
 

JK Bahas Potensi Pajak dari Pertemuan IMF-World Bank di BaliJK Bahas Potensi Pajak dari Pertemuan IMF-World Bank di Bali

Anggaran penyelenggaraan pertemuan International Monetary Fund (IMF)-World Bank di Bali disoal sejumlah pihak. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Indonesia mendapat sejumlah keuntungan dengan menjadi tuan rumah.selengkapnya

PERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak DigitalPERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak Digital

Dalam pertemuan negara-negara G20 di Argentina, pemerintah Indonesia memperjuangkan hak sebagai negara berkembang supaya bisa memperoleh pajak yang adil dari perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi global seperti Facebook, Google , Twitter, Amazon, Lazada, Uber, Grab.selengkapnya

Isu Pajak Dominasi Pertemuan Menteri G20Isu Pajak Dominasi Pertemuan Menteri G20

Isu perpajakan mendominasi agenda pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan ini dilaksanakan selama dua hari, Sabtu (22/2) dan Ahad (23/2).selengkapnya

Negara Anggota IF BEPS Berkongsi Atasi Masalah Perpajakan GlobalNegara Anggota IF BEPS Berkongsi Atasi Masalah Perpajakan Global

Negara anggota Inclusive Framework on BEPS (IF BEPS) sepakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi guna menyelesaikan permasalahan perpajakan secara global.selengkapnya

Ditjen Pajak Teken Kerja Sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN)Ditjen Pajak Teken Kerja Sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang perpajakan.selengkapnya

Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalSri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan global

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :


pertemuan (13) global (8) keuangan (7) indonesia (6) perpajakan (5) negara (5) menteri (5) menkeu (4) sendiri (4) meetings (4) spring (4) bambang (4) committe (4) spring meetings (4) sektor (4) komoditas (3) sangat (3) menteri keuangan (3) amerika (3) menkeu bambang (3) penting (3) kepada (3) serikat (3) amerika serikat (3) khususnya (3) investasi (3) bilateral (3) bidang (2) pertumbuhan (2) kapasitas (2) rendahnya (2) memerangi (2) development committe (2) pembahasan (2) global nbsp (2) countries (2) global infrastructure (2) administrasi perpajakan (2) perpajakan di (2) pertemuan imf (2) pertemuan dengan (2) pertemuan bilateral (2) menkeu bambang juga (2) sendiri merupakan (2) negara-negara anggota (2) kejahatan (2) development (2) dijadwalkan (2) memimpin (2) administrasi perpajakan di (2) menghadiri (2) internasional (2)