Pertama di Indonesia, REI Banten Gelar Simulasi Tax Amnesty

Rabu 10 Ags 2016 08:11Administratordibaca 450 kaliSemua Kategori

tribunnews 085

Realestat Indonesia (REI) Banten kembali membuat gebrakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan mengadakan coaching clinic pengisian formulir pengampunan pajak (tax amnesty) di Serpong, akhir pekan lalu.

Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi biasa, karena untuk pertama kali dilengkapi pula dengan konsultasi dan praktik pengisian formulir tax amnesty.


Ketua DPD REI Banten, Soelaeman Soemawinata mengatakan acara sosialisasi yang dibarengi coaching clinic terkait tax amnesty tersebut merupakan bagian dari Musyawarah Daerah (Musda) REI Banten ke-VI yang kembali mempercayakan dirinya untuk memimpin DPD REI Banten hingga tiga tahun mendatang.


Menurut Eman, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan konsultasi tax amnesty ini diharapkan memenuhi kebutuhan dan keinginan pengembang yang ada di Banten, dan juga anggota REI di seluruh Indonesia.


“Saya kira ini yang pertama di Banten bahkan di Indonesia ada sosialisasi dengan praktik aplikasinya sekaligus,” kata Eman kepada wartawan di Hotel Grand Zuri BSD City, Serpong, Jumat (5/8/2016).


Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi terlebih saat sesi konsultasi. Sedikitnya 200 orang mengikuti sosialisasi sekaligus praktik pengisian formulir tax amnesty yang diadakan REI Banten tersebut, termasuk perwakilan 20 DPD REI se-Indonesia yang hadir di Banten untuk mengikuti acara sosialisasi tersebut.

Minat pelaku usaha termasuk pengembang terhadap program tax amnesty yang diberlakukan pemerintah sangat tinggi.

Namun, ungkap Eman, sekadar tahu saja tidaklah cukup tanpa pengetahuan praktik pengisian formulir yang nantinya menjadi rujukan pemerintah untuk memberikan pengampunan pajak.


REI Banten sengaja menghadirkan tim konsultan pajak dari Falcon Strategic Consulting yang terlibat langsung dalam tahap penyusunan UU Tax Amnesty, sehingga pengembang yang hadir dapat langsung berkonsultasi dan memperoleh solusi terbaik sebelum mengikuti program pengampunan pajak dari pemerintah.


"Kalau matematika itu enggak bisa sekadar dibaca, harus dipraktikkan. Begitu juga dengan tata cara memenuhi persyaratan tax amnesty ini. Dan terbukti banyak sekali anggota REI yang senang dengan sosialisasi dan konsultasi langsung seperti hari ini," kata Eman yang berniat akan melakukan kegiatan serupa di seluruh DPD REI se-Indonesia.


Hadir sebagai pembicara Managing Director Falcon, Hidajat Hoesni beserta tim, serta Kepala Kanwil DJP Banten, Catur Rini Widosari.


Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Banten menyambut baik support dari REI Banten dalam mendukung sosialisasi tax amnesty kepada pelaku usaha properti di provinsi tersebut. Dia bahkan senang kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pengembang dari daerah lainnya.

"Kami memberi apresiasi yang tinggi terhadap REI Banten terutama Pak Eman yang sangat peka terhadap kebutuhan anggota-anggotanya, terutama menyangkut pengetahuan praktik pengisian formulir tax amnesty," kata Catur Rini.


Menurut dia, kebijakan tax amnesty yang diberlakukan pemerintah perlu dukungan semua pihak. Dengan pengetahuan yang telah diperoleh dari sosialisasi ini, Catur Rini berharap pengembang yang selama ini menyembunyikan asetnya dimana pun dan dari otoritas apa pun untuk dapat memanfaatkan kesempatan tax amnesty karena tidak akan terulang dua kali.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 9 Agustus 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Pajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan PengembangPajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan Pengembang

Rencana pemerintah menerapkan pajak progresif tanah nganggur mendapat respons dari pihak Real Estat Indonesia (REI). Diyakini pajak ini berdampak positif bagi kepentingan rakyat.selengkapnya

DJP Kanwil Banten Kumpulkan Dana Tax Amnesty Rp 2 TriliunDJP Kanwil Banten Kumpulkan Dana Tax Amnesty Rp 2 Triliun

Banten berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 2,1 triliun dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang berakhir pada 30 September 2016.selengkapnya

Dana Tebusan Tax Amnesty Banten Capai Rp2,1 TriliunDana Tebusan Tax Amnesty Banten Capai Rp2,1 Triliun

Hasil tebusan program pengampunan pajak, atau tax amnesty tahap pertama di wilayah Banten, berhasil terkumpul sebesar Rp 2,1 triliun dari 2.000 peserta pajak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Presiden minta anggota REI ikut amnesti pajakPresiden minta anggota REI ikut amnesti pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Real Estate Indonesia (REI) ikut Program Amnesti Pajak mengingat masih rendahnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program itu pada periode pertama.selengkapnya

Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?

Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty telah dilakukan pemerintah pada berbagai daerah. Tak hanya pengusaha besar, pelaku usaha UMKM pun turut menjadi sasaran sosialisasi tax amnesty oleh pemerintah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :