China mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang terkena dampak risiko perang dagang dengan Amerika Serikat.
Diantaranya, China akan memangkas miliaran dolar dari pajak dan biaya administrasi, meningkatkan investasi infrastruktur, dan meningkatkan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil.
Langkah ini merupakan upaya pemerintah China dalam memberikan stimulus untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada laju paling lambat dalam 30 tahun terakhir.
Perdana Menteri China Li Keqiang menyampaikan laporan kerja tahunan dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi 2019 pada kisaran 6% -6,5%, atau lebih rendah dari target yang disampaikan tahun lalu sekitar 6,5%.
Sejumlah analis mengatakan, penetapan target yang lebih bebas dalam bentuk rentang angka memberikan ruang bagi para pembuat kebijakan untuk bermanuver.
"Target yang lebih kecil berarti pemerintah mengakui risiko penurunan ekonomi yang kemungkinan besar berasal dari ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan sektor-sektor yang melibatkan perusahaan kecil dan menengah," kata Raymond Yeung, Kepala Ekonom untuk kawasan China di ANZ Research, seperti dikutip melalui Reuters, Selasa (5/3/2019).
PDB China tahun lalu tumbuh paling lambat sejak 1990 akibat perang dagang dan risiko keuangan yang menerpa China. Hal ini menyebabkan peningkatan beban biaya pinjaman korporasi serta merugikan iklim investasi.
Kampanye jangka panjang untuk mengurangi polusi dan industri bernilai rendah turut memperlambat sektor manufaktur China yang berskala besar.
Berbicara di Balai Agung Rakyat di Beijing, Li meyakinkan bahwa rezim ini akan menjaga ekonomi dunia terbesar kedua pada pijakan yang akan meskipun ada peningkatan risiko.
Pertemuan tahunan yang dilaksanakan di Ibu Kota ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 delegasi yang datang dari seluruh China. Diramaikan pula dengan para masyarakat etnis minoritas muncul dalam pakaian tradisional yang berwarna-warni.
Untuk membantu menopang perekonomian, Li mengatakan pihaknya akan menyiapkan kebijakan fiskal China yang lebih kuat dengan pemerintah memotong hampir 2 triliun yuan atau senilai US8,31 miliar dari pajak dan beban biaya untuk korporasi.
Pemotongan pajak lebih agresif daripada ketetapan pada tahun sebelumnya yakni sebesar 1,3 triliun yuan, termasuk pengurangan yang ditujukan untuk mendukung sektor manufaktur, transportasi, dan konstruksi.
"China akan memonitor secara ketat tingkat penerimaan kerja di perusahaan pengekspor yang sangat terpapar dengan pasar AS dan memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor manufaktur menjadi 13% dari 16%," ujar Li.
Pada saat yang sama PPN untuk sektor transportasi dan konstruksi akan dipotong menjadi 9% dari 10%.
Pemerintah berniat untuk menciptakan lebih dari 11 juta pekerjaan baru di perkotaan tahun ini serta menjaga tingkat pengangguran perkotaan di level 4,5%. China juga akan memotong biaya jaminan sosial yang dibayarkan oleh perusahaan.
Dalam upaya untuk meningkatkan investasi infrastruktur, Kementerian Keuangan China telah menaikkan kuota penerbitan obligasi khusus untuk pemerintah daerah menjadi 2,15 triliun yuan dari 1,35 triliun yuan tahun lalu.
Pendapatan pajak yang lebih rendah dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi artinya target defisit anggaran Beijing telah meningkat menjadi 2,8% dari PDB jika dibandingkan dengan 2,6% tahun lalu.
Selama setahun terakhir, Bank Central China telah memangkas persyaratan cadangan bagi bank sebanyak lima kali untuk mendorong pinjaman kepada perusahaan kecil dan dan perusahaan swasta, yang dinilai penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 05 Maret 2019)
Foto : Bisnis
Bank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaBadan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan senilai 400 juta dolar AS untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja Indonesia. "Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves melalui keteranganselengkapnya
Hadapi Perang Dagang, China Memotong Pajak untuk Lindungi EkonomiChina mencoba berbagai cara untuk mendorong laju perekonomian mereka yang melambat seiring dengan meningkatnya ketegangan perang dagang dengan Amerika Serikat.selengkapnya
Menpan RB Turut Serta Laporkan SPT TahunanSebagai menteri yang mengeluarkan Surat Edaran berisi kewajiban Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tak luput harus melaksanakan aturan tersebut.selengkapnya
Hampir 700 Penyidik Pajak Siap `Gerilya` di Ibu KotaDirektur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi hari ini melakukan pelantikan pejabat fungsional pemeriksa dan penyidik pajak. Dari total 4.551 penyidik pajak se-Indonesia. Ken melakukan pelantikan terhadap tenaga fungsional sebanyak 643 petugas di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya
Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak bisa hanya memihak satu sektor tertentu dan mengesampingkan urgensi kepentingan yang lebih besar.selengkapnya
Beleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajakPengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan baru sanksi administrasi perpajakan memberikan keadilan bagi wajib pajak (WP).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
