Periode I, Dana Amnesti Pajak Di Riau Kepri Capai Rp1,7 T

Selasa 4 Okt 2016 09:06Administratordibaca 236 kaliSemua Kategori

antara 146

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau Kepri mencatat peraihan dana pengampunan pajak (tax amnesty) di dua provinsi itu mencapai Rp1,7 triliun pada periode pertama.

Marialdi, Humas DJP Riau Kepri, memerinci Riau berhasil meraih dana tax amnesty sebesar Rp 800 miliar sedangkan di Kepri berhasil meraih dana tax amnesty sebesar Rp 900 miliar.


"Sedikitnya ada 20.000 wajib pajak di Riau dan Kepri yang mengikuti program tax amnesty. Wajib pajak didominasi dari Kepulauan Riau," kata Marialdi, Senin (3/10/2016).


Kalangan pengusaha di Riau memerkirakan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat pada program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode dua bakal tetap ramai.


Ketua DPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Riau Ahmi Septari mengatakan antusiasme pengusaha untuk mengikuti TA pada periode pertama cukup memuaskan.


"Meski setelah periode pertama usai, dan berlanjut ke periode dua dengan besaran uang tebusan naik menjadi 3%, partisipasi pengusaha untuk ikut TA di Riau saya kira tetap tinggi," katanya.


Hal ini kata dia, mengingat komitmen dari pengusaha dalam program pemerintah dan kesuksesan pembangunan di Tanah Air.


Selain itu, pengusaha yang telah menyatakan keinginan untuk ikut, butuh waktu untuk menghitung kembali aset dan harta yang akan dilaporkan pada surat pernyataan sebagai syarat mengikuti Tax Amnesty.


"Perkiraan saya partisipasi masih tetap ramai di periode dua, karena memang setelah tahapan sosialisasi lalu, pengusaha butuh waktu untuk menghitung ulang," katanya.

Sumber : bisnis.com (Pekanbaru, 3 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Lebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriLebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan Kepri

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mendata jumlah pengemplang pajak di dua provinsi itu sedikitnya mencapai 500 orang. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. "Pengemplangan pajak atas nama pribadi di atas Rp100 juta lebih 500 orang. Kalau semua ditindak, penjara bisa penuh," kata Kepala Kanwil DJP Riau-Kepri Jatnika usai menghadiri penandatanganan kerja dama DJPselengkapnya

Uang Tebusan Tax Amnesty Riau Kepri Meroket 2 Kali LipatUang Tebusan Tax Amnesty Riau Kepri Meroket 2 Kali Lipat

Program pengampunan pajak di Riau Kepri terus menunjukkan keberhasilan, salah satunya dengan jumlah uang tebusan yang naik dua kali lipat dalam sepekan.selengkapnya

10.000 Wajib Pajak Riau Kepri Ikut Amnesti Pajak10.000 Wajib Pajak Riau Kepri Ikut Amnesti Pajak

Jelang berakhirnya periode pertama program pengampunan pajak, jumlah peserta sudah mencapai 10.000 wajib pajak.selengkapnya

DJP Riau Kepri Aksi Simpatik di CFDDJP Riau Kepri Aksi Simpatik di CFD

Kantor Wilayah DJP Riau Kepri mengadakan aksi simpatik di Car Free Day (CFD), Minggu (6/3/2016). Kasi Humas Kanwil DJP Riau Kepri, Mariyaldi mengatakan aksi tersebut dalam rangka penyampaian SPT Tahunan kepada warga Pekanbaru. "Aksi simpatik ini baru pertama kali Kita adakan di tahun 2016 ini. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membertahukan kepada warga wajib pajak bahwasanya pembayaran tagihanselengkapnya

TAX AMNESTY: JK Optimistis Dana Repatriasi Bisa Capai Target Pada Periode IITAX AMNESTY: JK Optimistis Dana Repatriasi Bisa Capai Target Pada Periode II

Nilai dana repatriasi dari skema kebijakan amnesti pajak diyakini akan terus bertambah hingga mencapai target pemerintah sampai periode akhir Maret 2017 mendatang.selengkapnya

UMKM Riau Didorong Ikut Tax AmnestyUMKM Riau Didorong Ikut Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan program Tax Amnesty dan mendeklarasikan asetnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :