Perbankan Siap Kelola Dana Repatriasi

Senin 18 Jul 2016 15:50Administratordibaca 770 kaliSemua Kategori

sindonews 073

Perbankan siap mengelola dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bank akan menjadi pintu masuk utama aliran dana dan diyakini dapat berdampak langsung pada likuiditas dan bisnis perbankan nasional.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan, pihaknya optimistis sebagai bank persepsi yang bertugas dalam menerima setoran pajak terutang dari masyarakat. BRI menyediakan fasilitas dalam bentuk instrumen investasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat dapat secara aktif melakukan investasi di dalam negeri.

”Target kami bisa menampung dana repatriasi hingga Rp100 triliun di periode pertama dan kedua program tax amnesty. Animo nasabah di Surabaya sangat tinggi. Kami siapkan semua perangkat infrastruktur dengan profesional. Kami akan berpasangan dengan Danareksa untuk melayani instrumen pasar modal. Kami layani dengan baik nasabah UKM, menengah atau yang besar akan sama pelayanannya,” ujar Asmawi di sela-sela sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak di Surabaya.


Dia mengatakan semua bank BUMN akan memiliki mitra dalam melayani kebutuhan investasi para nasabah. Bank BRI akan bermitra dengan Danareksa Sekuritas. Para nasabah dapat memilih instrumen untuk jangka pendek atau panjang, ataupun yang ingin mencari yield atau fleksibilitas.


”Pilihannya tergantung kebutuhan investor. Kami bisa juga fasilitasi bagi yang ingin masuk ke proyek pemerintah, baik yang sudah berjalan atau akan datang. Perbankan jadi fondasi untuk semua produk investasi baik itu sekuritas atau manajer investasi. Dampaknya juga akan terasa ke likuiditas kami di tahun ini,” ujarnya.


Asmawi mengakui, masuknya aliran uang akan langsung terasa di bisnis perseroan tahun ini. BRI akan segera melakukan koreksi terhadap rencana bisnis (RBB) pada tahun ini setelah program ini berjalan.


”Dalam jangka waktu dekat kami harapkan likuiditas perbankan meningkat dan mendorong penyaluran kredit. Kemudian ditambah juga dengan BI Rate yang menurun, maka ujungnya pengusaha dapat semakin kompetitif. Sekarang target pertumbuhan masih 17-18 persen dan akan dikoreksi setelah berjalan. Kami juga butuh dana ini untuk menggenjot penyaluran kredit, khususnya di proyek infrastruktur,” ujarnya.


Sementara, PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk telah menyiapkan kantor-kantor cabangnya untuk melayani nasabah atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan pelayanan terkait pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Terdapat lebih dari 1.800 kantor cabang BNI di seluruh Indonesia dan enam kantor cabang di luar negeri yang disiapkan untuk menampung dana yang mengalir dari luar negeri (repatriasi) atau dana tebusan yang dibayarkan dalam rangka memenuhi persyaratan tax amnesty dari para wajib pajak.


Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan, kelompok usaha BNI, baik induk usahanya, maupun perusahaan- perusahaan anak, yaitu BNI Securities dan BNI Asset Management telah menyiapkan beragam produk dan layanan untuk menjadi pintu masuk dana repatriasi yang masuk ke Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan tax amnesty. ”Potensi dana repatriasi maupun dana tebusan yang dapat ditampung oleh produkproduk yang disiapkan BNI dan perusahaan anak tersebut diharapkan dapat mencapai Rp70 triliun,” ujar Baiquni dalam kesempatan tersebut.


Dia mengungkapkan, fasilitas tax amnesty merupakan kesempatan bagi wajib pajak perorangan maupun perusahaan untuk mendapatkan insentif berupa pengampunan pajak dengan membayar uang tebusan atas pelaporan harta yang dimilikinya. Melalui kebijakan tax amnesty diharapkan, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.


”Fasilitas tax amnesty ini merupakan opportunity bagi para wajib pajak, karena pemerintah memberikan berbagai paket keringanan bagi wajib pajak yang berniat mendeklarasikan penghasilan kena pajaknya secara terbuka (voluntary declaration) atau membayar pajak yang belum terbayarkan,” ujarnya.


Adapun, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, perseroan optimistis dapat menampung dana hingga Rp50 triliun dari segmen korporasi. Dirinya menyatakan, nasabah akan semakin agresif memasukkan dananya di semester dua tahun ini. ”Hampir semua menyatakan minat karena animo di setiap sosialisasi sangat besar di dua kali kesempatan,” ujar Royke.


Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya telah mendorong sektor perbankan untuk memberikan pelayanan instrumen investasi untuk dana repatriasi. Instrumen investasi di perbankan selain produk konvensional juga bisa melalui trustee atau jasa penitipan dan pengelolaan dana sesuai keinginan investor. Hal ini bisa dilakukan selama dananya di dalam negeri baik dalam bentuk saham obligasi BUMN dan swasta, proyek infrastruktur, reksa dana ataupun reksa dana penyertaan terbatas (RDPT).


”Layanan trustee sekarang tidak hanya korporasi namun juga bisa oleh individual. Bank bisa jadi pintu masuk yang penting, khususnya level BUKU III dan IV. Bank ini sebagai bank pengelola dana, potensi return di bank menjanjikan 9-9,5 persen, sementara lewat manajer investasi ada potensi return 7-20 persen, dan perusahaan efek 4-20 persen. Return di dalam negeri ini lebih menarik dibandingkan negara lain,” ujar Muliaman dalam kesempatan yang sama.


Presiden Joko Widodo mengatakan akan memimpin langsung proses pelaksanaan tax amnesty, yang dimulai 18 Juli 2016, dengan membentuk satuan tugas (satgas) dan layanan hotline untuk pengaduan. Pemerintah tidak ingin rencana pengampunan pajak ini mengalami kegagalan seperti di tahun sebelumnya atau kegagalan seperti di negara lain.


Jokowi menjanjikan setelah keberhasilan UU Tax Amnesty, pemerintah akan turut merevisi UU PPh dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi meningkatkan daya saing bangsa.

Sumber : sindonews.com (Surabaya, 18 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Bank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam NegeriBank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam Negeri

Bank Indonesia menegaskan sebagian besar dana repatriasi dari pengampunan pajak telah dibenamkan ke dalam instrumen investasi di dalam negeri.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyTiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

Pemerintah Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Bertahan di Dalam NegeriPemerintah Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Bertahan di Dalam Negeri

Pemerintah optimistis dana repatriasi dari program amnesti pajak tetap bertahan di dalam negeri selepas masa tahan dana (holding period) berakhir tahun ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :