Perbankan Siap Kelola Dana Repatriasi

Senin 18 Jul 2016 15:50Administratordibaca 505 kaliSemua Kategori

sindonews 073

Perbankan siap mengelola dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bank akan menjadi pintu masuk utama aliran dana dan diyakini dapat berdampak langsung pada likuiditas dan bisnis perbankan nasional.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan, pihaknya optimistis sebagai bank persepsi yang bertugas dalam menerima setoran pajak terutang dari masyarakat. BRI menyediakan fasilitas dalam bentuk instrumen investasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat dapat secara aktif melakukan investasi di dalam negeri.

”Target kami bisa menampung dana repatriasi hingga Rp100 triliun di periode pertama dan kedua program tax amnesty. Animo nasabah di Surabaya sangat tinggi. Kami siapkan semua perangkat infrastruktur dengan profesional. Kami akan berpasangan dengan Danareksa untuk melayani instrumen pasar modal. Kami layani dengan baik nasabah UKM, menengah atau yang besar akan sama pelayanannya,” ujar Asmawi di sela-sela sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak di Surabaya.


Dia mengatakan semua bank BUMN akan memiliki mitra dalam melayani kebutuhan investasi para nasabah. Bank BRI akan bermitra dengan Danareksa Sekuritas. Para nasabah dapat memilih instrumen untuk jangka pendek atau panjang, ataupun yang ingin mencari yield atau fleksibilitas.


”Pilihannya tergantung kebutuhan investor. Kami bisa juga fasilitasi bagi yang ingin masuk ke proyek pemerintah, baik yang sudah berjalan atau akan datang. Perbankan jadi fondasi untuk semua produk investasi baik itu sekuritas atau manajer investasi. Dampaknya juga akan terasa ke likuiditas kami di tahun ini,” ujarnya.


Asmawi mengakui, masuknya aliran uang akan langsung terasa di bisnis perseroan tahun ini. BRI akan segera melakukan koreksi terhadap rencana bisnis (RBB) pada tahun ini setelah program ini berjalan.


”Dalam jangka waktu dekat kami harapkan likuiditas perbankan meningkat dan mendorong penyaluran kredit. Kemudian ditambah juga dengan BI Rate yang menurun, maka ujungnya pengusaha dapat semakin kompetitif. Sekarang target pertumbuhan masih 17-18 persen dan akan dikoreksi setelah berjalan. Kami juga butuh dana ini untuk menggenjot penyaluran kredit, khususnya di proyek infrastruktur,” ujarnya.


Sementara, PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk telah menyiapkan kantor-kantor cabangnya untuk melayani nasabah atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan pelayanan terkait pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Terdapat lebih dari 1.800 kantor cabang BNI di seluruh Indonesia dan enam kantor cabang di luar negeri yang disiapkan untuk menampung dana yang mengalir dari luar negeri (repatriasi) atau dana tebusan yang dibayarkan dalam rangka memenuhi persyaratan tax amnesty dari para wajib pajak.


Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan, kelompok usaha BNI, baik induk usahanya, maupun perusahaan- perusahaan anak, yaitu BNI Securities dan BNI Asset Management telah menyiapkan beragam produk dan layanan untuk menjadi pintu masuk dana repatriasi yang masuk ke Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan tax amnesty. ”Potensi dana repatriasi maupun dana tebusan yang dapat ditampung oleh produkproduk yang disiapkan BNI dan perusahaan anak tersebut diharapkan dapat mencapai Rp70 triliun,” ujar Baiquni dalam kesempatan tersebut.


Dia mengungkapkan, fasilitas tax amnesty merupakan kesempatan bagi wajib pajak perorangan maupun perusahaan untuk mendapatkan insentif berupa pengampunan pajak dengan membayar uang tebusan atas pelaporan harta yang dimilikinya. Melalui kebijakan tax amnesty diharapkan, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.


”Fasilitas tax amnesty ini merupakan opportunity bagi para wajib pajak, karena pemerintah memberikan berbagai paket keringanan bagi wajib pajak yang berniat mendeklarasikan penghasilan kena pajaknya secara terbuka (voluntary declaration) atau membayar pajak yang belum terbayarkan,” ujarnya.


Adapun, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, perseroan optimistis dapat menampung dana hingga Rp50 triliun dari segmen korporasi. Dirinya menyatakan, nasabah akan semakin agresif memasukkan dananya di semester dua tahun ini. ”Hampir semua menyatakan minat karena animo di setiap sosialisasi sangat besar di dua kali kesempatan,” ujar Royke.


Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya telah mendorong sektor perbankan untuk memberikan pelayanan instrumen investasi untuk dana repatriasi. Instrumen investasi di perbankan selain produk konvensional juga bisa melalui trustee atau jasa penitipan dan pengelolaan dana sesuai keinginan investor. Hal ini bisa dilakukan selama dananya di dalam negeri baik dalam bentuk saham obligasi BUMN dan swasta, proyek infrastruktur, reksa dana ataupun reksa dana penyertaan terbatas (RDPT).


”Layanan trustee sekarang tidak hanya korporasi namun juga bisa oleh individual. Bank bisa jadi pintu masuk yang penting, khususnya level BUKU III dan IV. Bank ini sebagai bank pengelola dana, potensi return di bank menjanjikan 9-9,5 persen, sementara lewat manajer investasi ada potensi return 7-20 persen, dan perusahaan efek 4-20 persen. Return di dalam negeri ini lebih menarik dibandingkan negara lain,” ujar Muliaman dalam kesempatan yang sama.


Presiden Joko Widodo mengatakan akan memimpin langsung proses pelaksanaan tax amnesty, yang dimulai 18 Juli 2016, dengan membentuk satuan tugas (satgas) dan layanan hotline untuk pengaduan. Pemerintah tidak ingin rencana pengampunan pajak ini mengalami kegagalan seperti di tahun sebelumnya atau kegagalan seperti di negara lain.


Jokowi menjanjikan setelah keberhasilan UU Tax Amnesty, pemerintah akan turut merevisi UU PPh dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi meningkatkan daya saing bangsa.

Sumber : sindonews.com (Surabaya, 18 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyTiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Kuatkan Perbankan dan EkonomiOJK: Dana Repatriasi Kuatkan Perbankan dan Ekonomi

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengimbau masyarakat tidak hanya melakukan deklarasi hartanya. Dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) ini, mereka yang miliki kekayaan di luar negeri diharapkan mau membawanya ke Indonesia atau repatriasi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :